Jenderal Soedirman

Bekasi (WartaMerdeka) – Jenderal Besar Raden Soedirman adalah Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia sangat dihormati di Indonesia, terutaama di kalangan Militer. Soedirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi semenjak di bangku pendidikan. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, pada tahun 1944, ia bergabung dengan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang disponsori Jepang, dan menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Soedirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, namun kemudian diasingkan ke Bogor.
Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Soedirman melarikan diri dari penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Kemudian Soedirman ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat.
Pada 24 Agustus, sesudah dektrit pertama diumumkan, berangkatlah para mahasiswa yang diberi tugas ke daerah-daerah, untuk bersama Pemerintah setempat dan tokoh-tokoh masyarakat membentuk KNI Daerah, dan bersama dengan bekas PETA dan Heiho setempat membentuk BKR, dengan pesan agar merebut senjata dari Jepang. Sementara itu, Moeljo Hartrodipuro dan Soejono Ms ditugaskan untuk menyerahkan pengangkatan Pak Soedirman sebagai Komandan BKR Poerwokerto, juga untuk pengangkatan Residen Iskak dan Bupati Ganda Soebrata, Soeprapto sebagai Ketua Seinendan di Poerwokerto (Hal. 122, hal 120)
Pada 20 Oktober, Soedirman membentuk pasukan, yang kemudian dijadikan bagian dari Divisi V  oleh Panglima sementara Oerip Soemohardjo, sementara Soedirman bertanggung jawab atas divisi tersebut.
Pada 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan panglima besar TKR di Yogyakarta, Soedirman terpilih menjadi panglima besar, sedangkan Oerip, yang telah aktif di militer sebelum Soedirman lahir, menjadi kepala staff.
Sementara menunggu pengangkatan, Soedirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris, dan Belanda di Ambarawa. Melalui pertempuran ini, mengakibatkan penarikan diri tentara Inggris, yang berdampat pada semakin kuatnya dukungan rakyat terhadap Soedirman,
Pada 18 Desember, Soedirman diangkat sebagai Panglima Besar.
Selama tiga tahun berikutnya, Soedirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati –yang turut disusun oleh Soedirman – dan kemudian Perjanjian Renville –yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambilnya dalam Agresi Militer I kepada Belanda dan penarikan 35.000 tentara Indonesia.
Soedirman juga menghadapi pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta pada 1948. Dirinya kemudian menyalahkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai penyebab penyakit tuberkulosis-nya; karena infeksi tersebut, paru-paru kanannya dikempeskan pada bulan November 1948.
Pada 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Soedirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan Agresi Militer II untuk menduduki Yogyakarta. Di saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di kraton sultan, Soedirman, beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama tujuh bulan.
Padamulanya pasukan Soedirman diikuti oleh pasukan Belanda, tetapi Soedirman dan pasukannya berhasil lolos, dan mendirikan markas sementara di Sobo, dekat Gunung Lawu. Dari tempat inilah, Soedirman mampu memberikan perintah kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.
Saat Belanda mulai menarik diri, Soedirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Walaupun Soedirman tetap ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, tetapi ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC-nya kambuh; ia pun pensiun, dan pindah ke Magelang. Soedirman wafat lebih kurang satu bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Bendera setengah tiang dikibarkan dimana-mana, ribuan orang mengiringi prosesi upacara pemakaman.
Perlawanan gerilyanya ditetapkan sebagai sarana pengembangan esprit de corps bagi Tentara Indonesia, dan rute gerilya sepanjang 100-kilometre (62 mil) yang ditempuhnya dahulu, harus diikuti oleh taruna Indonesia sebelum lulus dari Akademi Militer.
Soedirman ditampilkan dalam uang kertas rupiah keluaran 1968, dan namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen.
Pada 10 Desember 1964, ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.
Sumber : Buku “Lahirya Satu Bangsa dan Negara – Penerbit Universitas Indonesia”, “Mahasiswa ’45 Prapatan-10: Pengabdiannya 1 – Penerbit Padma Bandung”,  dan berbagai sumber (SM)
Foto : Istimewa
Share:

Piagam Jakarta

dr Moeljo Hastrodipuro pakai Blangkon

Jakarta (WartaMerdeka) – Pada tanggal 22 Juli 1945, disahkan Piagam Jakartayang kelak menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Naskah rancangan konstitusi Indonesia disusun pada waktu Sidang Kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945.

Sebelum pengesahan tanggal 18 Agustus 1945, ada nilai-nilai sejarah yang banyak dihapus dari sejarah itu sendiri, yakni:
Para wakil daerah luar Jawa, terutama karena mereka mewakili golongan Agama di luar Islam (Kristen, Hindu Bali, dan lain-lain), merasa keberatan apabila dalam Preambul itu masih ada kalimat yang berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Karena hal itu bisa diartikan bahwa dasar negara Indonesia adalah Islam. Mereka menghendaki agar diubah menjadi: “Ketuhanan Yang Maha Esa” saja. Para utusan juga menghendaki agar beberapa pasal dalam rencana UUD, antara lain yang menyatakan bahwa Presiden harus seorang Islam, supaya diubah sehingga pasal 6 ayat 1 berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia Asli.”
Menurut mereka tujuan perubahan tersebut supaya kita jangan menjadi terpecah-pecah sebagai bangsa, karena itu perlu dihilangkan kalimat-kalimat yang bisa mengganggu perasaan kaum Kristen atau pemeluk agama lain.
Usul perubahan itu mendapat perhatian serius dari para mahasiswa, dan mereka segera memperoleh persesuaian pendapat, karena masing-masing telah sama-sama menginyafi, dan benar-benar menginginkan adanya persatuandan kesatuan bangsa. Persoalan tersebut oleh mahasiswa segera diberitahukan kepada Bung Hatta melalui telpon. Bung Hatta setuju untuk membicarakan hal itu sore hari itu juga, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 17.00. Untuk menjelaskan persoalan ini, tiga orang diutus menghadap Bung Hatta sore itu, menyampaikan alasan perubahan yang dikemukakan wakil-wakil dari Indonesia Timur.
Ketiga Utusan Mahasiswa itu ialah  Moeljo Hartrodipuro, Piet Mamahit, dan Imam Slamet yang berpakaian seragam Angkatan Laut, sehingga orang mengiranya orang Jepang.

Perubahan-perubahan yang diajukan oleh para utusan ini dapat diterima oleh Bung Hatta dan akan disampaikan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 esok harinya.

Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Pada 24 Agustus, sesudah dektrit pertama diumumkan, berangkatlah para mahasiswa yang diberi tugas ke daerah-daerah, untuk bersama Pemerintah setempat dan tokoh-tokoh masyarakat membentuk KNI Daerah, dan bersama dengan bekas PETA dan Heiho setempat membentuk BKR, dengan pesan agar merebut senjata dari Jepang. Sementara itu, Moeljo Hartrodipuro dan Soejono Ms ditugaskan untuk menyerahkan pengangkatan Pak Soedirman sebagai Komandan BKR Poerwokerto, juga untuk pengangkatan Residen Iskak dan Bupati Ganda Soebrata, Soeprapto sebagai Ketua Seinendan di Poerwokerto (Hal. 122, hal 120)
Periode 1945-1949
Dalam kurun waktu 1945-1949, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan penyimpangan UUD 1945.
Periode 1959-1966
Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik, sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 waktu itu.
Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya:
  • Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
  • MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
  • Pemberontakan G 30S
Periode 1966-1998
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan kembali menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun dalam pelaksanaannya terjadi juga penyelewengan UUD 1945 yang mengakibatkan terlalu besarnya kekuasaan pada Presiden.
  • Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, diantara melalui sejumlah peraturan:Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
  • Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
V. Perubahan UUD 1945
Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertegas sistem presidensiil.
Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
  • Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999
  • Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000
  • Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001
  • Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 1999
(Erwin Wildan)
Sumber : Lahirnya Satu Bangsa dan Negara (Penerbit Universitas Indonesia – UI Press – 1997), “Mahasiswa ’45 Prapatan-10: Pengabdiannya 1 – Penerbit Padma Bandung”,  dan dari berbagai sumber
Share:

Artikel Unggulan

Cara Memilih Presiden yang Baik dan Benar