Puncak Acara Bakti TNI AL Purwakarta

Purwakarta (WMI) – Acara Puncak Bakti TNI AL yang diberi nama “Serbuan Maritim” berlangsung sangat semarak di sekitar Waduk Jatiluhur dan dihadiri oleh Bupati Purwakarta H. Dedi Mulyadi SH bersama masyarakat sekitarnya (25/5).
Pejabat TNI Angkatan Laut yang turut hadir antara lain Aspotmar Kasal Mayjen Tommy Basari Natanegara, Waaspotmar Kasal Laksma Sigit Setiyanta, Kasarmabar Laksma Yudo Margono dan Komandan Lantamal III JakartaLaksma TNI Muchammad Richad, beserta ibu.
Bupati Purwakarta H. Dedi Mulyadi SH berpesan agar masyarakat setempat bersama-sama dengan pemerintah daerah dapat selalu menjaga kualitas air waduk dan tidak lagi menggunakan jaring apung.
Sejumlah kegiatan digelar pada Acara Puncak Bakti TNI AL, seperti pemberian tali asih berupa sejumlah kursi roda, alat bantu dengar dan perangkat sekolah, penandatangan prasasti, demo terjun payung Yontaifib Brigif 2 Mar, penanaman pohon, penyerahan plakat dari Aspotmar Kasal kepada Bupati Purwakarta, peninjauan lokasi Bakti TNI AL, ramah tamah serta hiburan lainnya.
Dalam rangka  Bakti TNI  Angkatan Laut Serbuan Maritim  tahun 2017 ini, Lantamal III Jakarta mengajak berbagai pihak mengadakan aksi sosial di wilayah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat sejak 16 Mei lalu dipimpin Datsatgas Letkol Laut (P) Agus Djatmiko, S.M yang sehari-hari menjabat Kadispotmar Lantamal III
Adapun aksi sosial bertujuan untuk meningkatkan kemanunggalan TNI dengan Rakyat dan dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta itu meliputi baksos kesehatan pengobatan umum kepada 227 pasien, pengobatan gigi 25 pasien, dan khitanan 23 pasien, pemberian 1000 paket sembako kepada masyarakat, renovasi Masjid Al Aqobah, penanaman 500 pohon penghijauan di Desa Jatimekar Jatiluhur, normalisasi gorong-gorong di Nagri Kaler dan penyuluhan bagi para pelajar SMP mulai dari penyuluhan bahaya narkoba, proxy war hingga penyuluhan wawasan kebangsaan di Bale Maya Datar Pendopo Kabupaten Purwakarta (bri).
Share:

Latihan SAR untuk Antisipasi Kecelakaan di Laut

Jakarta (WartaMerdeka) – Skenario latihan seach and rescue (SAR)  diselenggarakan Koarmabar, dikondisikan seolah sebuah Kapal Motor Setia Mandiri yang mengangkut barang-barang kebutuhan pokok, dan penumpang berlayar dari Pelabuhan Indramayu  menuju Palembang mengalami kebocoran akibat hantaman ombak, dan benturan benda keras yang mengenai bagian bawah.
Awalnya Tim SAR ABK kapal KM Setia Mandiri melaksanakan aksi penanggulangan, tetapi kebocoran semakin melebar, sehingga kapal tidak dapat diselamatkan. Seluruh penumpang yang berjumlah 50 orang, dengan 35 orang ABK menyelamatkan diri dengan menggunakan sekoci penolong, dan sebagian penumpang berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke laut.
Pada saat yang bersamaan, Lanal Cirebon mendapatkan laporan dari perusahaan pelayaran pemilik KM. Setia Mandiri, bahwa kapalnya mengalami kebocoran di Perairan Indramayu. Danlanal Cirebon menggerakan KAL Balongan menuju titik tenggelamnya KM. Setia Mandiri. Pada TW 0510.0555 WIB Danlanal Cirebon Letkol Laut (P) Tarus Rostiyadi melaporkan kejadian tersebut kepada Panglima Komando Aramada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos. serta Danlantamal III Jakarta Laksamana Pertama TNI Muchammad Richard S.H., M.M.
Selanjutnya Pangarmabar memerintahkan Asops Pangarmabar untuk menggerakan unsur-unsur Operasi Rakata Jaya, guna melaksanakan pencarian, dan pertolongan, serta menunjuk Danlanal Cirebon sebagai Dansatgas operasi pencarian dan pertolongan KM. Setia Mandiri.
Sementara itu pada TW 0510.0600 WIB Kantor SAR Jakarta mendapatkan Distress Signal dari KM Setia Mandiri yang mengalami kebocoran kapal dengan posisi kapal berada di Perairan Laut Jawa ± 15 nm sebelah barat Pulau Biawak Indramayu. Selanjutnya Kantor SAR Jakarta melaporkan situasi kejadian KM Setia Mandiri kepada Kabasarnas yang kemudian mengoordinasikan dengan  Panglima TNI untuk meminta  bantuan unsur SAR  berupa KRI dan Pesawat Udara sekaligus memilih dan menunjuk Pangarmabar selaku SAR Mission Coordinator (SMC).
Pangarmabar selaku SMC mengoordinasikan dan mengendalikan potensi SAR yang terdiri dari unsur-unsur TNI AL, Basarnas, Bakamla, Polair, KPLP, serta Bea dan Cukai. TNI AL melibatkan 2 KRI (KRI Teluk Sibolga – 536 dan KRI Todak-631), 1 Kal, 1 Sea Rider serta Helly BASARNAS dan Helly TNI AL, sedangkan Basarnas, Bakamla, Polair, KPLP,  Bea dan Cukai masing-masing mengirimkan satu kapalnya. Selanjutnya Pangarmabar  menunjuk Danlanal Cirebon sebagai On Scene Commander (OSC) untuk berkoordinasi, mengendalikan dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan Operasi SAR.
Danlanal Cirebon selaku OSC menerima BKO dan mengendalikan seluruh potensi SAR laut, udara dan darat dalam pelaksanaan operasi SAR. Dalam proses pencarian telah ditemukan posisi korban oleh  Helly kemudian menjatuhkan Smoke Signal, life jacket, riding buoy serta melaporkan posisi ditemukanya korban kepada OSC. Sementara KRI dan Kapal Basarnas  mendekat ke posisi ditemukanya korban untuk melaksanakan evakuasi dari laut menggunakan sekoci karet/Sea Reader,  evakuasi dari laut menggunakan metode hoisting jaring keselamatan oleh Helly BASARNAS dan Helly TNI AL ke KRI, evakuasi medis melalui udara dari laut  ke Posko kesehatan Lanal Cirebon dengan Helly Basarnas dan TNI AL terhadap yang berklasifikasi medis segera (merah), evakuasi korban tenggelam di kerangka kapal tenggelam oleh penyelam, dan evakuasi medis dari Lanal Cirebon  ke RSUD Cirebon.
Itulah gambaran manuver lapangan latihan SAR laut yang dilaksanakan Koarmabar. Skenario latihan SAR laut di Laut Cirebon namun pelaksanaannya dilakukan di Teluk Jakarta tersebut disaksikan langsung Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmbar (Danguskamlabar) selaku Wakil Direktur Latihan SAR Di Laut 2017 Laksamana Pertama TNI Bambang Irwanto, M.Tr (Han) yang onboard di KRI Todak-631 (18/5).
Latihan SAR Laut 2017 yang di gelar Koarmabar dengan melibatkan 320 personil dari berbagai instansi ini merupakan sarana untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan personel dalam melaksanakan operasi penanggulangan kecelakaan di laut sehingga dapat diperoleh gambaran kemampuan operasional Koarmabar mulai dari tingkat perorangan sampai satuan. Selain itu, latihan tersebut juga untuk melatih unsur-unsur serta personel Koarmabar agar mampu melaksanakan tugas SAR mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan kecelakaan di laut serta menguji RO SAR Laut (ma).
Foto: DispenArmabar
Share:

Prajurit PASMAR-2 Latihan Renang Menembus Gelombang

Sukabumi (WartaMerdeka) – Prajurit Pasmar-2 laksanakan latihan renang menembus gelombang di Pantai Karang Hawu, Cisolok, Sukabumi (08/05).
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian latihan pemantapan terpadu Triwulan II Pasmar-2, yang bertujuan memelihara, dan meningkatkan kemampuan, serta keterampilan teknik renang menembus gelombang laut.
Latihan ini ditujukan untuk mendukung tugas yang berkaitan dengan kelautan, sehingga dapat menunjang keberhasilan dalam setiap pelaksanaan tugas.
Latihan tersebut dimulai dari latihan peregangan, dilanjutkan dengan senam pemanasan. Arahan  oleh Serma Marinir Fernando dari Yontaifib-2 Mar, berupa penjelasan tentang teori, dan teknik berenang untuk menembus gelombang. (WMI).
Foto: dispenkormar
Share:

Jatidiri Korps Marinir Sebagai Prajurit Pendarat

Sukabumi (WartaMerdekaIndonesia) – Wakil Kepala Staf TNI AL (Wakasal) Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqoerrochman dan Komandan Korps Marinir Mayjen TNI Bambang Suswantono beserta pejabat teras Korps Marinir mengunjungi Latihan Prajurit Petarung Korps Marinir di daerah latihan Cisolok Karang Hawu Sukabumi (06/05).
Kegiatan latihan dengan materi tahap laut, tahap darat, limed, intelejen dan bantuan tempur dari Kavaleri serta Arteleri dengan melibatkan 762 prajurit Marinir Pasmar-2 yang dimulai pada 27 April sampai dengan 23 Mei 2017.
Wakasal dan Dankormar beserta rombongan meninjau secara langsung, prajuritnya pada tahap laut, meliputi renang siang, renang malam, renang rintis, renang tembus gelombang.
“Tanamkan kembali jatidiri Korps Marinir sebagai prajurit pendarat,” Wakasal Laksdya Achmad menekankan.
Wakasal juga menegaskan bahwa “Alutsista prajurit Korps Marinir mulai dari perlengkapan perorangan sampai dengan kendaraan tempur akan terus diperbaharui dan ditingkatkan” (ma).
foto: dispenkormar
Share:

Presiden hadiri Puncak Budaya Maritim Pesta Laut Mappanretasi

Halmahera Tengah (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan menghadiri Puncak Budaya Maritim Pesta Laut Mappanretasi di Pantai Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Minggu.
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam rilisnya, dari Pantai Pagatan, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan akan menuju Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu untuk menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Siang harinya, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85.
Dari Banjarbaru, perjalanan dilanjutkan menuju Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dengan menggunakan kendaraan mobil.
Di sini, Presiden akan menyerahkan hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan.
Sore harinya, Presiden akan menyerahkan sertifikat tanah di Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut.
Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan akan bermalam di Banjarmasin sebelum melanjutkan kunjungan ke Ternate, Maluku Utara pada esok harinya.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2017
Copyright : antaranews.com
Share:

Dua napi Pekanbaru ditangkap saat tumpangi taksi

Pekanbaru (ANTARA News) – Dua narapidana (Napi) yang ditetapkan sebagai buronan pasca kabur dari rumah tahanan Klas IIB Sialang Bungkuk Pekanbaru ditangkap jajaran Polres Kampar, Provinsi Riau saat menumpangi taksi.
“Keduanya ditangkap saat keduanya tidak bisa menunjukkan kartu tanda penduduk kepada personel Polsek Perhentian Raja yang melakukan razia,” kata Kapolres Kampar, AKBP Edy Sumardi di Pekanbaru, Minggu.
Selain tidak dapat menunjukkan KTP, kedua napi yang ditangkap pada Sabtu malam (6/5) itu menunjukkan gelagat yang mencurigakan.
Diantaranya ketika salah satu dari mereka berupaya bersembunyi di balik bangku supir saat petugas menghentikan taksi yang diketahui mengarah ke Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Karena mencurigakan, petugas lantas menginterogasi kedua penumpang taksi berlambang burung biru tersebut. Mereka sempat tidak mengaku bahwa keduanya merupakan napi yang kabur.
Namun, petugas yang curiga tetap membawa kedua pria itu ke Mapolsek Perhentian Raja. Disaat yang sama, beberapa jam sebelumnya Polsek Perhentian Raja turut berhasil menangkap dua napi lainnya.
“Mereka langsung di konfrontir satu dengan lainnya, hingga terungkap bahwa penumpang taksi itu adalah napi yang kabur dari Sialng Bungkuk,” jelas Edy.
Hasil pemeriksaan, diketahui kedua napi itu bernama Nasri (30) dan Bandi Afriadi (28). Keduanya merupakan terpidana kasus naroba dengan hukuman masing-masing 5 dan 6 tahun penjara.
Hingga Minggu pagi ini, Edy menuturkan sebanyak 10 napi-tahanan Rutan Sialang Bungkuk yang berhasil ditangkap jajaran Polres Kampar.
Sementara itu, hingga Minggu pagi ini dilaporkan sebanyak 242 napi-tahanan dari 442 orang yang melarikan diri dari Rutan Sialang Bungkuk berhasil dibekuk dengan beberapa diantaranya menyerahkan diri.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2017
Copyright : antaranews.com
Share:

Kategori: Daerah

Daerah terpencil adalah sebuah wilayah, yang mendapat giliran terakhir untuk akses ke inovasi teknologi.

Wilayah sendiri adalah satu tempat yang memiliki batas Timur Selatan Barat dan Utara.

Yang membuat daerah terpencil menjadi terisolasi, karena akses jalan yang relatif sulit untuk dijangkau.
Dengan demikian biaya pengiriman pun sangat tinggi. Distribusi ke tempat terpencil sangat rumit.
Mencapai ibu kota negara berkembang bukan suatu masalah, namun bagaimana menjangkau daerah terpencil yang tidak bisa dicapai melalui jalan atau terisolasi oleh hujan lebat selama berbulan-bulan?
Tidak ada kurir, pos atau agen pengiriman dan tempat penjualan teknologi di daerah seperti ini.
Semakin terpencil tempat tujuan, akan semakin mahal harga sebuah produk karena biaya transportasi yang tinggi.
Masyarakat di pedalaman justru yang membutuhkan prasarana dasar seperti listrik dan air bersih.
Lebih prihatinnya lagi, kadang di sebuah wilayah terpencil, tidak memiliki akses jalan yang memadai.
Sehingga warga di wilayah terpencil, sulit menjangkau dunia luar, yang berakibat ketertinggalan informasi yang aktual.
Pemerintah dengan segenap jajarannya sedang giat-giatnya membuka jalan di desa-desa terpencil.
Semoga ke depan, Indonesia tidak lagi membatasi orang untuk menjangkau pelosok Tanah Air.
Share:

ATHG adalah singkatan dari Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan

TNI POLRI menjadikan ATHG sebagai dasar untuk bertindak.
Indikator kondisi adanya ancaman di dalam masyarakat, atau lebih tepatnya disebut adanya gejolak di dalam masyarakat, harus sudah memenuhi ke empat variabel tersebut.
Dipenuhinya ke empat variabel tersebut,  maka TNI POLRI sudah dapat menyimpulkan mengenai adanya gangguan, dan segera bertindak menurut Juklak Juknis.
Istilah tersebut berawal dari tuntutan kesiagaan terhadap TNI POLRI dalam rangka mengawal NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Agar tetap dalam situasi yang kondusif, kini istilah ATHG juga sudah secara langsung, maupun tidak langsung disosialisasikan ke masyarakat umum.
Tujuan dari Sosialisasi kepada masyarakat umum adalah, karena saat ini banyaknya Infiltrasi Budaya Asing yang masuk ke Indonesia.
Istilah ATHG terus disosialisasikan kepada masyarakat umum, agar segenap rakyat Indonesia sadar, bahwa tanggung jawab menjaga NKRI bukan hanya tugas TNI POLRI, melainkan tanggung jawab kita bersama.
Infiltrasi Budaya yang masuk ke Indonesia adalah, Infiltrasi dari nilai-nilai Budaya Arab yang dikemas seolah-olah sebagai nilai-nilai agama.
Share:

Sekelumit Perjalanan Sejarah Pancasila

Jakarta (WartaMerdeka) – Pada tanggal 22 Juli 1945, disahkan Piagam Jakarta yang kelak menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Naskah rancangan konstitusi Indonesia disusun pada waktu Sidang Kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945.
Sebelum pengesahan tanggal 18 Agustus 1945, ada nilai-nilai sejaraha yang banyak dihapus dari sejarah itu sendiri, yakni:
Para wakil daerah luar Jawa itu, terutama karena mewakili golongan agama di luar Islam (Kristen, Hindu Bali, dan lain-lain), merasa keberatan apabila dalam Preambul itu masih ada kalimat yang berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Karena hal itu bisa diartikan bahwa dasar negara Indonesia adalah Islam. Mereka menghendaki agar diubah menjadi: “Ketuhanan Yang Maha Esa” saja. Para utusan juga menghendaki agar beberapa pasal dalam rencana UUD, antara lain yang menyatakan bahwa Presiden harus seorang Islam, supaya diubah sehingga pasal 6 ayat 1 berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia Asli.”
 Menurut mereka tujuan perubahan tersebut supaya kita jangan menjadi terpecah-pecah sebagai bangsa, karena itu perlu dihilangkan kalimat-kalimat yang bisa mengganggu perasaan kaum Kristen atau pemeluk agama lain.
Usul perubahan itu mendapat perhatian serius dari para mahasiswa, dan mereka segera memperoleh persesuaian pendapat, karena masingmasing telah sama-sama menginyafi dan benar-benar menginginkan adanya persatuandan kesatuan bangsa. Persoalan tersebut oleh mahasiswa segera diberitahukan kepad Bung Hatta melalui telpon. Bung Hatta setuju untuk membicarakan hal itu sore hari itu juga tanggal 17 Agustus 1945, pukul 17.00. Untuk menjelaskan persoalan ini tiga orang diutus menghadap Bung Hatta sore itu, menyampaikan alasan perubahan yang dikemukakan wakil-wakil dari Indonesia Timur.
Ketiga Utusan Mahasiswa itu ialah Moeljo Hastrodipuro, Piet Mamahit, dan Imam Slamet yang berpakaian seragam Angkatan Laut, sehingga orang mengiranya orang Jepang.
Perubahan-perubahan yang diajukan oleh para utusan ini dapat diterima oleh Bung Hatta dan akan disampaikan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 esok harinya.
Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Periode 1945-1949
Dalam kurun waktu 1945-1949, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan penyimpangan UUD 1945.
Periode 1959-1966
Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 waktu itu.
Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya:
  • Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
  • MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
  • Pemberontakan G 30S
Periode 1966-1998
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan kembali menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun dalam pelaksanaannya terjadi juga penyelewengan UUD 1945 yang mengakibatkan terlalu besarnya kekuasaan pada Presiden.
  • Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, diantara melalui sejumlah peraturan:Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
  • Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
V. Perubahan UUD 1945
Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertegas sistem presidensiil.
Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
  • Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999
  • Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000
  • Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001
  • Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 1999
Sumber : Lahirnya Satu Bangsa dan Negara (Penerbit Universitas Indonesia – UI Press – 1997), dan dari berbagai sumber
Disalin dari : IndonesiaMandiri.id
Foto : Istimewa
Share:

Artikel Unggulan

Cara Memilih Presiden yang Baik dan Benar