Ini Dia 5 Investasi yang Bisa Dimulai Sebelum Usia 25 Tahun

Jakarta – Apakah Anda tertarik dengan investasi? Jenis investasi yang dibayangkan adalah investasi yang membutuhkan modal besar. Padahal investasi tidak melulu soal modal besar. Sebelum menginjak usia 25 tahun Anda bisa langsung mulai terjun ke dunia investasi, biar hasilnya nanti bisa Anda dapatkan di kemudian hari.
Nah kalau sampai saat ini jenis investasi yang sering Anda dengar hanyalah seputar investasi oblogasi dan saham, sebaiknya Anda simak dulu deh artikel berikut ini. Jangan tunda-tunda lagi kesempatan untuk berinvestasi dan belajar untuk bisa jadi pribadi yang lebih disiplin dan terencana, agar masa depan lebih mapan dan terjamin.
1. Menabung Emas di Pegadaian
Anda yang masih berusia di bawah 25 tahun, bisa lho melakukan investasi tabungan emas ini. Selain modalnya tidak terlalu besar, Anda juga bisa memetik hasil yang lumayan dengan risiko yang relatif kecil lho. Karena harga emas ini cenderung stabil, layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau pula.
Prosedurnya relatif mudah dan nggak ribet, kok. Cukup melampirkan fotokopi identitas diri, mengisi formulir dan membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000 saja plus biaya fasilitas titipan 12 bulan sebesar Rp 30.000 Anda sudah bisa membuka tabungan emas ini.
Bedanya tabungan emas dengan beli emas sendiri di toko mas, Anda bisa mulai menabung emas mulai dari 0,01 gram dan kelipatannya.
2. Tabungan Berencana
Kalau biasanya Anda berniat nabung dan berharap dapat bunga tapi ternyata hal itu cuma jadi sekadar mimpi karena sering lupa menganggarkan dana di awal bulan untuk menabung, tabungan terencana bisa jadi jadi pilihan cerdas nih.
Memang sih, saat berinvestasi Anda pasti mengharap keuntungan yang banyak. Tapi di usia muda menabung mulai dari jumlah yang kecil pun bisa jadi pilihan investasi sederhana yang kelak bakal menguntungkan Anda
3. Forex Trading
Mungkin Anda sudah tau apa itu Forex Trading. Ya, Forex Trading atau Foreign Exchange Trading adalah jenis investasi yang bisa dilakukan di bawah usia 25 tahun. Selain minim terhadap risiko, jumlah investasinya pun bisa Anda sesuaikan dengan budget yang Anda miliki.
Melalui cara inilah Anda bisa bermain di pasar modal dengan menukar uang Anda dengan mata uang asing yang memiliki margin keuntungan paling tinggi.
4. Investasi Pendidikan
Rasanya tidak perlu ada penjelasan terkait dengan jenis investasi yang paling mudah, yang bisa Anda lakukan di bawah usia 25 tahun. Anda bisa investasi di bidang pendidikan dengan sekolah dan kuliah yang tekun, mendaftar kursus di bidang yang kira-kira bakal terpakai di saat Anda bekerja kelak dan juga mencoba ikut program-program pertukaran atau beasiswa yang ditawarkan sekolah atau kampus Anda. Tak mau kan kelak di usia tua menyesal karena nggak sungguh-sungguh menimba ilmu di bangku sekolah?
5. Properti
Sekarang untuk urusan investasi properti rasanya sudah semakin mudah, dan sudah banyak juga orang-orang yang sudah terlebih dulu terjun ke dunia investasi properti. Untuk investasi di bidang ini, terutama dengan sistem kredit seperti KPR, Anda wajib untuk banyak-banyak melakukan riset dan bertanya kepada orang yang sudah lebih berpengalaman daripada Anda. Di masa depan nanti akan ada untuk besar yang menanti Anda.
Nah, dari sejumlah jenis investasi tersebut, kira-kira Anda tertarik untuk mencoba yang mana? Jangan lupa untuk menyesuaikan jenis investasi dengan kemampuan masing-masing.
Semoga Bermanfaat
Sudah Siapkah Anda di Tahun 2018? Apakah Goal Secara Finance Anda Sudah Tercapai di Tahun 2017 Ini? Download Sekarang Juga Rangkuman “Financial Revolution” 3 Hari Seminar seharga Rp 1.997.000.
Khusus Untuk 97 Orang Pembaca detikFinance Hari Ini, Saya Beri GRATIS + Anda Berkesempatan Mendapatkan Kalender Tung Desem Waringin Edisi 2018 Yang Dijual Rp 99.000 Secara GRATIS, Klik di Sini Untuk Download(ang/ang)
Sumber RSS / Copyright : detik.com
Share:

Menhan, Panglima TNI dan DPR Protes Penunjukan Plt Gubernur dari Unsur TNI dan Polri

Penunjukan dua perwira tinggi Polri untuk mengisi dua jabatan pelaksana tugas (Plt) gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuai kontroversi, baik dari kalangan pemerintah sendiri maupun dari DPR.
Menteri Pertahanan Ryamirzard Ryacudu di gedung DPR, Selasa (30/1) mengatakan tidak ingin perwira aktif TNI menjadi pelaksana tugas Gubernur seperti halnya dua jenderal polisi yang bakal ditunjuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelang Pilkada 2018.
“Dikawal aja. Saya juga enggak suka kayak gitu. Jangan macam-macam. Saya dari dulu enggak suka kayak gitu,” kata Menhan RI.
Khusus TNI, Ryamizard memastikan netralitas TNI dalam politik tetap terjaga. “Oh, harus (TNI tetap menjaga netralitas). Kalau netralitas TNI terjaga, tidak akan muncul masalah,” serunya.
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan undang-undang sudah mengatur dengan jelas TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
“Saya tetap pada pendirian sesuai dengan konstitusi. Konstitusi TNI UU 34 tahun 2004. Di situ sudah diatur bahwa TNI harus netral. Saya tetap pada konstitusi saya,” jelas Panglima TNI.
Terkait netralitas TNI, Hadi Tjahjanto menegaskan dirinya telah menyampaikan masalah ini kepada Mendagri. Hadi meyakini Kapolri Jenderal Tito karnavian pun berpendapat yang sama seputar netralitas prajurit Polri dan TNI.
“Saya sampaikan (kepada Mendagri) bahwa saya punya konstitusi. Saya berpegang pada konstitusinya TNI bahwa netralitas adalah segala-galanya. Dalam Rapim TNI Polri pun, saya dengan pak Tito sama pendiriannya dengan saya bahwa netralitas itu adalah harga mati. Kembali pada konstitusi itu,” imbuhnya.
Dalam kesempatan terpisah Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding Mendagri Tjahyo Kumolo salah mengambil kebijakan terkait penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Gubernur menjelang pelaksanaan Pilkada 2018.
“Menurut saya, kesalahan itu ada di Pemerintah, ya!. Kita berharap komitmen Polri itu dan komitmen Polri sendiri kan ingin menjadi institusi yang netral di dalam Pilkada. Profesional begitu ya. Tapi dengan menarik-narik Polri ke dalam Pilkada, ini merugikan Polri. Dan usul dari Mendagri ini harus dihentikan,” imbau Fadli Zon.
Fadli menyarankan kepada Mendagri agar menunjuk pejabat di lingkungan Kementeriaan Dalam Negeri untuk posisi Plt Gubernur.
“Ya, karena ini menimbulkan berbagai spekulasi kecurigaan, ditambah lagi dengan upaya-upaya yang dianggap menimbulkan Pilkada curang. Karena alasannya itu juga tidak jelas. Saya kira masih banyak pejabat tinggi madya yang sejajar dan tidak menimbulkan kontroversi,” jelasnya.
Fadli memprediksi jika hal ini diteruskan maka akan menimbulkan kecurigaan dari semua kalangan, baik itu masyarakat maupun partai dan kandidat peserta Pilkada 2018.
“Dengan memaksakan itu dari Mendagri, menurut saya ini akan menimbulkan distrust. Ketidakpercayaan masyarakat kepada Pilkada. Dan kepercayaan dari partai-partai peserta maupun dari para kandidat sendiri. Kalau urusannya kerawanan, itu bukan urusan Plt Gubernur. Itu urusan kepolisian yang harus menjamin adanya keamanan,” lanjut Fadli Zon.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua perwira tinggi Polri untuk mengisi dua jabatan pelaksana tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Tjahjo Kumolo berpegang pada Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Bahwa, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi atau madya. Kemudian, dia juga mengacu kepada Peraturan Menteri nomor 1 tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara. Ryamizard mengatakan netralitas TNI tidak perlu diragukan lagi.
Dua jenderal aktif Polri yakni Asops (asisten operasi) Kapolri, Inspektur Jenderal Iriawan ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara. [aw/uh]
Sumber / Copyright : voaindonesia.com
Share:

Aktivis Demokrasi Hong Kong Kecam Pelarangan Baru

Pendukung demokrasi Hong Kong marah setelah pemerintah memblokir pendiri partai politik yang berusia 21 tahun untuk maju dalam pemilihan mendatang. Para aktivis menilai langkah ini adalah upaya terbaru untuk membungkam oposisi di wilayah China itu.
Dalam sebuah surat kepada Agnes Chow, seorang tokoh terkemuka dalam perjuangan politik, seorang pejabat pemilihan kota Hong Kong mempertanyakan platform partai yang diwakilinya, Partai Demosisto, yang berisi kata-kata “menggalakkan penentuan nasib sendiri dan demokrasi.” Sebagai anggota partai, kata surat itu, dia jelas tidak bermaksud menghormati konstitusi Hong Kong
Anggota parlemen pro-demokrasi dan ahli-ahli hukum mengatakan, diskualifikasi Agnes Chow diwarnai oleh penyaringan politik, dan bukan sebuah keputusan adil, berdasarkan hukum, dan tidak berprasangka.
Sekitar 2.000 orang berkumpul pada Minggu (28/1) siang yang mendung, di pusat pemerintahan Hong Kong untuk mengecam keputusan tersebut.
“Kalau kita tidak berjuang untuk hak-hak kita, mereka akan merebut setiap hak kita, sampai kita tidak punya hak apa-apa,” kata mantan anggota parlemen dan seorang pengacara, Margaret Ng, kepada peserta unjuk rasa, yang meneriakkan, “Kami akan berjuang di pengadilan, kami akan berjuang di Hong Kong, kami akan berjuang di seluruh dunia!”
Selama unjuk rasa itu berlangsung, Agnes Chow mengingatkan bahwa anggota-anggota partainya telah dipukul secara fisik, dipecat dari jabatan mereka, dan dipenjarakan. “Kalau rezim yang berkuasa melakukan ini, sasarannya bukan saja saya, atau para demokrat, tetapi semua penduduk Hongkong. “Keputusan diskualifikasi ini mengatakan kepada semua warga Hong Kong, kita hanya boleh memilih orang yang diterima oleh rezim.” [ps/jm]
Sumber RSS / Copyright : voaindonesia.com
Share:

AS Tak Akan Ubah Strategi terkait Afghanistan

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika John Sullivan mengatakan tidak ada perubahan dalam kebijakan Amerika terkait Afghanistan setelah hari Senin (29/1) Presiden Donald Trump mengesampingkan kemungkinan berunding dengan Taliban. Dikatakan, Trump menanggapi kenaikan tajam serangan Taliban dan teroris lain terhadap warga sipil.
Beberapa hari setelah Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan-serangan yang menelan korban jiwa warga sipil, Presiden Donald Trump hari Senin mengatakan Amerika tidak ingin berunding dengan kelompok pemberontak itu.
“Orang tak bersalah dibunuh di mana-mana. Pemboman di tengah-tengah anak-anak, di tengah-tengah keluarga. Pemboman, pembunuhan, di seluruh Afghanistan. Karena itu, Amerika tidak ingin berunding dengan Taliban,” tandas Trump.
Sehari kemudian di Kabul, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika John Sullivan menegaskan kepada pemerintah Afghanistan mengenai komitmen berkelanjutan Amerika untuk Afghanistan.
“Presiden tidak mengumumkan perubahan kebijakan, karena kebijakan Amerika berbasis kondisi. Presiden hanya menanggapi serangan-serangan terorisme keji yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Kebijakan dan dukungan Amerika untuk mitra-mitra di Afghanistan akan terus berlanjut sampai Taliban bersedia merundingkan penyelesaian damai. Kebijakan itu masih berlaku,” ujar Sullivan.
Juru bicara Presiden Afghanistan Ashran Ghani, Hussain Murtazawi mengatakan kepada VOA bahwa pemerintah Afghanistan sekarang terpaksa harus menanggapi serangan-serangan itu di medan tempur, bukan di meja perundingan.
“Serangan-serangan yang dilakukan belum lama ini oleh Taliban di Kabul dan provinsi-provinsi lain telah melanggar garis merah. Pemerintah Afghanistan, atas permintaan rakyat, cendekiawan keagamaan, dan politisi, merasa wajib menggunakan semua cara dan kemungkinan untuk menghadapi teroris,” kata Murtazawi.
Juru bicara Taliban hari Selasa (30/1) menuduh Amerika ingin memperpanjang pendudukannya atas Afghanistan dan bahwa Trump dan para pendukungnya yang suka perang akan mendapatkan reaksi serupa, bukan “bunga mawar” dari Taliban. [ds]
Sumber RSS / Copyright : voaindonesia.com
Share:

Pendukung HAM Prihatin Kemungkinan Pembukaan Hubungan Militer AS dan Kopassus

Para pendukung hak asasi manusia prihatin akan kemungkinan hubungan antara militer Amerika dan pasukan khusus Indonesia yang pernah terkait dengan pelanggaran HAM di Timor Timur, Aceh, dan Papua.
Menteri Pertahanan Amerika Jim Mattis menyatakan ia akan menjajaki pembukaan kembali hubungan dengan Kopassus, walaupun sekarang ini tidak dapat dilakukan karena adanya Undang-Undang Leahy yang disponsori oleh Senator Amerika dari Vermont Patrick Leahy, anggota partai Demokrat, yang menyatakan bahwa Departemen Luar Negeri dan militer Amerika dilarang membantu pasukan asing manapun yang telah melanggar HAM tanpa mendapat ganjaran.
“Bantuan Amerika Serikat akan memberi legitimasi, dan legitimasi itu harus muncul dari penghormatan pada keadilan dan HAM,” kata Senator Leahy.
“Pertanyaan yang perlu dijawab oleh Menteri Pertahanan Mattis adalah apakah pemerintah Indonesia telah menghukum para perwira Kopassus yang memerintahkan dan menutup-nutupi kejahatan mengerikan itu, dan apakah anggota Kopassus sekarang tunduk terhadap kekuasaan hukum,” tambah Leahy.
“Semua negara adidaya termasuk Amerika Serikat mempunyai kewajiban moral untuk membuat dunia kita lebih baik,” kata Andreas Harsono, seorang peneliti senior Human Rights Watch Indonesia.
Andreas mengecam kemungkinan dimulainya lagi kemitraan itu dengan menulis bahwa “memulihkan bantuan kepada Kopassus sama dengan memberi hadiah kepada Indonesia tanpa negara itu harus melakukan apapun.”
Menhan AS Jim Mattis berkunjung ke Indonesia pekan lalu dan disambut dengan pertunjukan memukau oleh pasukan Indonesia, yang meminum darah ular, berjalan di atas api, berguling di atas pecahan kaca, dan mempertunjukkan peragaan penyelamatan sandera dengan iringan musik dari film “Mission Impossible.”
Sejarah Kopassus
Kopassus, singkatan dari Komando Pasukan Khusus, didirikan tahun 1952 dan kegiatannya antara lain melakukan perang yang tidak konvensional, sabotase, kontra-pemberontakan, kontra-teroris, dan kegiatan intelijen. Kopassus memperoleh nama buruk atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya nya di Timor Timur pada waktu pendudukan Indonesia disana, yang berakhir tahun 1999 dan dalam kerusuhan rasial tahun 1998 di Jakarta, ketika Kopassus terlibat dalam pembunuhan dan kekerasan terhadap masyarakat Cina warga Indonesia. Kopassus paling berjaya dalam pemerintahan diktator Suharto, yang terguling tahun 1998, dan pamornya telah menurun pada masa demokrasi sekarang.
“Statusnya jelas memang masih bergengsi, tetapi sudah jauh berbeda dari kedudukannya pada masa Orde Baru Suharto,” kata Yohanes Sulaiman, professor kajian pertahanan di Universitas Jenderal Achmad Yani.
“Kalau ada normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat, komandan Kopassus mungkin akan menjadi sangat penting lagi,” tambahnya.
“Pertanyaan besar adalah apakah Senat Amerika Serikat akan mengizinkannya, karena Kopassus tidak akan mungkin meminta maaf atau dianggap bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Timor Timur,” kata Sulaiman selanjutnya. “Sulit mengetahui apa yang akan terjadi, karena keputusannya berada di pihak Amerika Serikat, bukan Indonesia.”
Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu, mengutarakan harapan agar Amerika mencabut sanksi terhadap Kopassus, yang dikenakan atas pelanggaran hak asasi di Timor Timur pada waktu perjuangan kemerdekaan negara itu dalam tahun 1990-an.
“Sanksi sudah lama diberlakukan terhadap Kopassus . . . Mattis akan berusaha mencabutnya,” kata Ryacudu pekan lalu.
“Salah satu sanksi itu adalah jelas bahwa mereka tidak diizinkan pergi ke Amerika. Mereka tidak dapat melakukan latihan bersama, tapi Mattis akan membuka kerjasama ini kembali,” imbuhnya.
Mattis mengatakan kepada para wartawan di Jakarta bahwa Amerika akan menempuh “prosedur yang biasa” untuk mempertimbangkan pembukaan kembali hubungan dengan Kopassus.
Hubungan Amerika-Indonesia
Kunjungan Mattis ke Indonesia dilakukan setelah pengumuman strateginya untuk memperkuat kemitraan dengan militer asing sebagai benteng terhadap kekuatan Rusia dan China. Tetapi Indonesia tidak akan mungkin memihak antara Amerika dan China.
Walaupun belakangan ini Indonesia menanggapi dengan keras masalah Laut China Selatan, ini lebih disebabkan kepentingan kedaulatannya sendiri daripada geopolitik negara-negara adi-daya. Bahkan sejak didirikannya Gerakan Non-Blok pada masa Perang Dingin, Indonesia tetap berusaha keras untuk tidak membentuk kemitraan resmi dengan negara-negara adi-daya seperti Amerika Serikat.
“Mengapa Indonesia berhati-hati mengenai hubungannya dengan China? Tentu saja karena masalah ekonomi,” kata Arbi Sanit, ilmuwan politik di Universitas Indonesia. “Investasi China di Indonesia terus meningkat, jadi ini selalu dipertimbangkan,” tandasnya.
Ekspor Indonesia ke China dan Amerika kira-kira sama jumlahnya, $16 milyar, tetapi Indonesia mengimpor jauh lebih banyak dari China, $30,1 milyar dan $7,3 milyar dari Amerika. China adalah mitra dagang nomor satu bagi Indonesia dalam volume impor dan ekspor.
“Dalam pada itu,” kata Sanit, “kekuatan Amerika telah menurun di kawasan Asia Tenggara dan mereka ingin mengubahnya. . . Tetapi saya kira apa yang akan terus diprioritaskan Indonesia dalam kebijakan luar negeri adalah sikap independen – terhadap ASEAN, terhadap China, dan juga terhadap Amerika Serikat,” tukasnya. [gp/ii]
Sumber / Copyright : voaindonesia.com
Share:

Jadi Lokasi Favorit, Laut Natuna Masih Rawan Maling Ikan

Natuna – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan, lautan Indonesia khususnya Natuna sampai saat ini belum bersih 100% dari kapal-kapal asing pencuri ikan atau pelaku illegal fishing.

Dirjen Perikanan Tangkap Syarif Widjaya mengatakan, Laut Natuna Utara menjadi yang paling sering susupi pelaku illegal fishing lantaran berbatasan langsung dengan laut China Selatan.
“Masih ada, pasti masih ada (kapal pencuri ikan), namanya orang cari makan kan, pasti mereka selalu berusaha barangkali kita lengah,” kata Syarif di Natuna, Selasa (30/1/2018).
Dia menyebutkan, jumlah kapal asing pencuri ikan di Indonesia saat ini jauh berkurang jika dibandingkan beberapa tahun belakangan ini.
Apalagi, kata Syarif, semenjak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerapkan sanksi penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan.
“Saya rasa langkah ibu menteri dengan menenggelamkan, dengan satgas 115 yang menggabungkan semua koordinasi ini menjadi efektif,” ujar dia.
Penenggelaman kapal memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku pencuri ikan, oleh karena itu jumlahnya semakin sedikit meskipun masih ada.
“Perbatasan Indonesia ini besar, kalau kita mau memagari dengan kapal nasional itu tidak mudah, jadi memang penenggelaman jadi efek jera,” ungkap dia.
(zlf/zlf)
Sumber RSS / Copyright : detik.com
Share:

Wahid Foundation: 80,8% Perempuan Tak Mau Jadi Radikal

Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Oktober lalu melakukan survei nasional tentang tren toleransi sosial keagamaan di kalangan perempuan Muslim di Indonesia. Hasilnya 80,8% perempuan Muslim Indonesia tidak bersedia menjadi radikal. Hal ini disampaikan Yenny Wahid dalam konferensi pers peluncuran hasil survei di Jakarta hari Senin (29/1).
Yenny mengatakan angka itu sangat menggembirakan, karena membuktikan bahwa meskipun ada sejumlah perempuan yang terlibat dalam kasus terorisme, umumnya kaum hawa di Indonesia tidak radikal. Terminologi radikal yang dimaksud Yenny adalah “pernah menyumbang dalam bentuk materi kepada organisasi radikal, meyakinkan orang lain untuk memperjuangkan syariat Islam sebagai hukum positif di Indonesia guna menggantikan Pancasila, berdemontrasi terhadap kelompok dinilai menodai atau mengancam kesucian Islam, ikut merencanakan razia, atau ikut menyerang rumah ibadah agama lain.”

Temuan penting lainnya adalah perempuan Muslim lebih banyak mendukung kebebasan menjalankan ajaran agama atau kepercayaan ketimbang lelaki.

“Ini penting karena kelompok yang tidak disukai berkaitan dengan level intoleransi yang ada di sebuah negara atau komunitas. Makin banyak kelompok yang tidak disukai maka biasanya kecenderungannya, apalagi kalau kemudian hak-hak orang yang tidak disukai itu tidak diberikan, itu menunjukkan intoleransi juga tinggi,” ungkap Yenny.
Kemandirian perempuan ikut menentukan sikapnya, ujar Yenny. Perempuan yang mandiri tidak terjebak ketika disuruh ikut organisasi radikal. Menurutnya ada tiga faktor yang bisa mendorong orang menjadi radikal.
“Pertama, mendukung pandangan dan konsep jihad yang berdasarkan kekerasan. Kedua, mendukung organisasi-organisasi kemasyarakatan yang radikal. Ketiga, sering terpapar ceramah berisi radikalisme,” imbuh Yenny.
Satu faktor menarik yang ditemukan dalam penelitian di 34 propinsi ini adalah hubungan antara sikap dan pemikiran positif dengan radikalisasi. Jika orang berpikiran positif tentang kondisi keamanan, penegakan hokum dan ekonomi nasional, maka cenderung tidak radikal.
Dalam kesempatan yang sama, peneliti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Hendro mengatakan peneliti ini tidak saja menyoroti tentang perempuan tetapi juga perempuan dan agama. Mengingat survei korelasi perempuan dengan tren toleransi sosial keagamaan ini sangat jarang dilakukan di Indonesia, hasil survei ini sangat penting bagi akademisi dan kalangan yang ingin memajukan perempuan Indonesia.
Hendro menggarisbawahi salah satu hasil survei yang penting adalah perempuan Muslim – dibanding laki-laki – tidak mudah terpapar ideologi atau ajaran radikal.
“Temuan lainnya adalah kesediaan untuk melakukan tindakan radikal itu yang paling dekat adalah kalau mereka mendukung, baik dari segi ideologi dan maupun organisasi. Perempuan (muslim di Indonesia) tidak mendukung organisasi-organisasi radikal,” ujar Hendro.
Perwakilan UN Women, Sabine Machl mengatakan pihaknya sangat senang bekerjasama dengan Wahid Foundation untuk memberdayakan perempuan Indonesia, yang kerap menjadi korban dalam konflik.
“Kami meyakini sangat penting perempuan juga mendapat peluang untuk menduduki posisi strategis dan pengambil keputusan di tingkat lokal dan nasional,” kata Sabine.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise mengatakan hasil survei yang dilakukan Wahid Foundation ini bisa dipakai sebagai salah satu rujukan penyusunan kebijakan menjadikan perempuan sebagai agen perdamaian dana gen perubahan.
Ini baru tercapai jika perempuan menduduki posisi-posisi strategis. Ironisnya, ujar Yohana, jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih kecil, yaitu hanya 17%. Sementara di posisi eksekutif, baru 86 perempuan yang menduduki jabatan bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota. [fw/em]
Sumber / Copyright : voaindonesia.com
Share:

Bercermin dari “Ideologi Semangka”, bagaimana di Indonesia?

Demo CPA [image source]
1. Communist Party of Afganistan di Afganistan
Tujuan dari partai komunis ini adalah menekan Amerika. Mereka tidak menginginkan jika negerinya, terus hancur setelah perang yang disponsori oleh Amerika dan kroni-kroninya. Meskipun sebagai partai pergerakan yang ingin membuat perubahan besar pada Afganistan, akan tetapi Communist Party of Afganistan bukanlah sebuah partai yang mendominasi perpolitikan negeri ini.


PFLP di Palestina [image source]
2. Popular Front for Liberation of Palestine di Palestina
PFLP (Popular Front for Liberation of Palestine) berasaskan dan memegang teguh ajaran Marxisme dan Leninisme, ternyata bisa berkembang di negara Islam. PFLP adalah partai terbesar kedua di Palestina, yang juga bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina.


SCP di Suria [image source]
3. Syrian Communist Party di Suria
Partai Komunis yang dibentuk tahun 1986 ini bergabung dengan koalisi pemerintahan Suriah yang resmi, meskipun hanya memiliki wakil minoritas dalam dewan, tetapi partai ini selalu diperhitungkan, dalam pengambilan keputusan di negara ini.



Suasana Dewan di Bahrain [image source]
4. National Liberation Front di Bahrain
National Liberation Front yang dibentuk tahun 1955, adalah sebuah partai dengan aliran Marxisme dan Leninisme. Partai ini berkembang dengan masif, walau belum menjadi partai yang mendominasi di Bahrain. Pada tahun 2002 dan 2006, sekitar tiga anggota atau wakil dari mereka ikut dalam parlemen, dan membangun Bahrain lebih baik.


Suasana Dewan di Iran [image source]
5. Communist Party of Iran di Iran
CPI (Communist Party Iran) adalah sebuah partai politik yang bergerak di bawah tanah bersama para milisi lain yang menuntut kebebasan. Salah satu misinya, adalah ingin negara lebih menghargai wanita dengan memberi mereka hak asasi manusia. Selain itu, partai ini juga menuntut adanya hukum mengenai perburuhan, serta perlindungannya kerja.


Bendera ICP [image source]
6. Iraqi Communist Party di Irak
ICP (Iraqi Communist Party) eksis sebagai partai komunis yang berpengaruh di Irak. Terlihat dari dominasi golongan kiri di Irak, dan kerap melakukan protes kepada pemerintah. Ketika pemerintahan Saddam Hussein, partai ini sempat redup, tetapi saat ini mulai eksis, dengan memiliki beberapa orang wakil di Dewan.



ECP Demo di Mesir [image source]
7. Egyptian Communist Party di Mesir
ECP (Egyptian Communist Party)  adalah sebuah partai politik Komunis yang eksis di Mesir, dibentuk tahun 1975. Partai ini ditentang keras saat pemerintahan Presiden Anwar Sadat dan Hosni Mubarak berkuasa. Mereka dilarang mengikuti pemilihan umum di Mesir. Akal bulus mereka, kolaborasi disejumlah organisasi Islam Radikal, sehingga ECP dapat terus bergerak mengumpulkan kekuatan untuk bisa lebih diakui di Mesir.

Jadi Tesis yang mengatakan bahwa Islam tidak mungkin bekerja sama dengan Komunis, patah di sini.
Jadi, jika Islam Radikal di Indonesia tidak mungkin kerjasama dengan Komunis, patah juga di sini.
Hati-hati dengan “Ideologi SEMANGKA” yang mungkin sudah ada di dalam gerakan Radikal belakagan ini…

Bercermin dari “Ideologi Semangka”, bagaimana di Indonesia
Foto : Istimewa

Catatan : “Ideologi Semangka”

Sumber : d’Monitor
Share:

Artikel Unggulan

Cara Memilih Presiden yang Baik dan Benar