2018-03-12

Presidium Papua Barat Daya Tagih Janji Pemerintah

Sorong/Papua Barat (WartaMerdeka) - Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya mempertanyakan janji Pemerintah Pusat, untuk membentuk provinsi baru di Papua. Janji itu ada sejak masa Pemerintahan Presiden Megawati yang sampai kini belum juga terwujud.

Hal itu dikemukakan Ketua Presidium Josaphat Kambu dan Wakil Sekretaris John Pieter Bosawer, serta sejumlah anggota Presidium dalam pertemuan dengan Ketua Umum PBB Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra di Sorong (11/3).

Gagasan pembentukan beberapa provinsi di Papua telah mengemuka sejak masa pemerintahan Presiden BJ Habibie (1999), namun yang baru terbentuk adalah Provinsi Papua Barat. Sementara yang lain masih tertunda, bahkan tertinggal dengan provinsi baru di daerah lain, seperti Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara.

Kepada Yusril, Josaphat mengatakan, rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya adalah rencana paling sempurna dalam pemekaran Papua. Persetujuan dari Gubernur dan DPR Provinsi sudah lama diterbitkan, demikian pula rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Satu kota yakni Sorong dan enam kabupaten: Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maybrat dan Kabupaten Tambraw akan menyatu dalam Provinsi Papua Barat Daya.

Yusril mengatakan, pemekaran Papua ke dalam beberapa provinsi dengan status otonomi khusus sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan NKRI.  Dengan terbentuknya provinsi baru, penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien, mengingat luasnya daerah di Papua.

Menurut Yusril, Papua Niugini (PNG) yang luasnya lebih kecil dibanding Papua, mempunyai 27 provinsi. Sementara Papua yang merupakan wilayah RI, hanya terdiri atas dua provinsi. Semua peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pemekaran telah cukup. Yang belum ada bagi pemekaran di Papua adalah kemauan politik Pemerintah Pusat dan DPR.


Presiden Megawati pernah menyiapkan RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, namun urung diajukan karena telah dekat Pemilu 2004. Di era Presiden SBY, upaya pembentukan provinsi ini terhenti karena moratorium. Sampai sekarang, di era Presiden Jokowi, aspirasi masyarakat Papua ini tetap tidak terujud (sa) | Foto: Istimewa
Share:

Artikel Unggulan

Cara Memilih Presiden yang Baik dan Benar

Arsip