2018-04-01

Kembalikan Marwah Indonesia Sebagai Negara Maritim


Makasar (WartaMerdeka) - Pemerintah Republik Indonesia dinilai belum sepenuhnya berniat melindungi pelaut Indonesia yang bekerja di kapal domestik dan kapal asing yang memiliki rute ke luar negeri. Sebagai negeri maritim terbesar di dunia, Indonesia juga sudah sepantasnya memiliki Badan Peradilan Maritim sebagai instrumen penegakkan hukum di laut termasuk penegakkan hukum pengusaha perkapalan dan para pelaut alias anak buah kapal. 

Pemikiran diatas disampaikan oleh praktisi hukum kelautan, pelayaran dan perikanan, Finsen Mendrofa, saat memberikan kuliah terbuka di hadapan ratusan mahasiswa Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar (30/3). 

Menurut Finsen, selama ini pelaut Indonesia masih acap kali dilecehkan hak-haknya oleh pengusaha perkapalan. Akibatnya, sering terjadi hak pelaut seperti upah banyak yang bermasalah, misalnya pengusaha tidak membayar gaji pelaut sesuai kontrak. Semua itu bermuara karena belum ada regulasi yang mengatur standar minimal upah pelaut serta sikap tegas pemerintah menindak pengusaha perkapalan yang bertindak gegabah. 

Masalah itu semakin bertambah dengan banyaknya kasus-kasus pembuatan sertifik pelaut yang sering dipalsukan, berkeliarannya calo-calo ilegal perekrut pelaut, banyaknya oknum-oknum pejabat di instansi negara yang menjadikan pelaut sebagai "ladang basah" dan kasus kecelakaan kerja dan penyelesaian perselisihan hukum. 

Finsen Mendrofa bersama Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) mendorong Presiden Joko Widodo segera membentuk Badan Peradilan Maritim. “Betul kita sudah punya Mahkamah Pelayaran, namun Mahkamah Pelayaran bukan badan peradilan yudisial, hanya sebatas lembaga pemeriksaan dan pembinaan jika ada pelanggaran atau kecelakaan kapal. Itu sifatnya cuman administrasi saja. Bukan macam itu yang dibutuhkan pelaut Indonesia," katanya.

Badan Peradilan Maritim yang dimaksud, ialah badan yang menyelesaikan persoalan hukum di sektor maritim. Badan itu diusulkan berada dibawah koordinasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Tujuannya agar semua kasus hukum laut disidangkan di sana," jelas Finsen. 

Guna membekali pelaut-pelaut Indonesia pengetahuan tentang hukum kelautan, mengetahui hak dan kewajibannya para pelaut, Forkami menggelar program Goes to Campus yang digelar di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar. 
Program Goes to Campus FORKAMI di bawah pimpinan James Talakua juga untuk memperluas pembangunan sekolah-sekolah khusus di bidang pelayaran dan perikanan. Tujuannya guna mensukseskan program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang akan mengembalikan marwah Indonesia poros maritim dan negara maritim yang berdaulat (ab) | Foto: istimewa | Sumber : Indonesia Mandiri
Share:

Arsip