2018-05-24

“Nirwasita Tantra” Uji Kepala Daerah Tentang Tata Kelola Lingkungan

Jakarta (WartaMerdeka) - Untuk yang ketiga kalinya sejak 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akan memberikan penghargaan “Nirwasita Tantra” kepada kepala daerah yang berhasil melakukan pengelolaan administrasi dan kepemimpinan lingkungan terbaik, sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Penghargaan ini direncanakan akan diserahkan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 2018. 

Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Bambang Hendroyono menyampaikan kepada pers bahwa, “Kepala daerah penerima penghargaan “Nirwasita Tantra” mencerminkan adanya leadership yang kuat dalam menjaga lingkungan demi kesejahteraan masyarakat” (22/5). 

Bambang menambahkan bahwa, “diharapkan dari para kepala daerah yang mengikuti ajang penghargaan Nirwasita Tantra adalah munculya inovasi dan terobosan kebijakan dalam mengatasi permasalahan lingkungan, serta bisa melibatkan para stakeholder terkait termasuk dengan unsur legislatif di daerah”. Penghargaan Nirwasita Tantra juga merupakan salah satu upaya Kementerian LHK untuk mendorong percepatan perbaikan lingkungan khususnya terkait dengan target peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. 

45 Kepala daerah terbaik yang berasal dari 12 provinsi, 15 kotamadya, dan 18 kabupaten akan bersaing di dalam penilaian melalui tiga tahap, yaitu penapisan (administrasi), analisis isu prioritas daerah, dan diskusi panel. Penilaian akan dilakukan oleh Tim Penilai Independen yang dibentuk oleh Menteri LHK, tim ini melibatkan unsur akademisi (Prof. Hariadi Kartodiharjo, Prof. Soeryo Adi Wibowo, dan Prof. Lilik Budi Prasetyo), LSM (Chalid Muhammad, Hendri Subagyo), dan media (Brigitta Isworo Laksmi). 

Dasar pemberian penghargaan Nirwasita Tantra dinilai dari Dokumen Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang disusun setiap tahun oleh provinsi, kabupaten/kota. DIKPLHD disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yg keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, & Lembaga Masyarakat. Tim tersebut harus dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah agar terbina relasi yang harmonis antara pihak eksekutif dan pihak legislatif di daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik. 

Prof. Suryo Adi Wibowo mewakili Tim Penilai Independen memaparkan bahwa, “Selain penilaian melalui Dokumen IKPLHD, Kepala daerah harus diuji oleh Tim Penilai Independen dalam diskusi panel untuk menggali sejauh mana pemahaman para kepala daerah terhadap permasalahan lingkungan di daerahnya dan langkah tindak lanjut apa yang sudah dilaksanakan". 

“Pada tahun 2018 selain kepala daerah, unsur Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur legislatif di daerah juga akan diberikan penghargaan. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di daerah selayaknya merupakan hasil upaya bersama pihak eksekutif dan legislatif”, tambah Bowo. 

Dijadwalkan pada akhir Juni 2018 atau setelah Hari Raya Idul Fitri akan dilakukan Diskusi Panel Terhadap 15 Kotamadya yang masuk lolos tahap penapisan dan analisis isu prioritas daerah. Selanjutnya terhadap 12 Propinsi dan 18 Kabupaten yang lolos dari tahap penapisan administrasi akan dilakukan tahapan analisis isu prioritas daerah dengan Diskusi Panel. 

Pada 2018 kategori daerah khususnya Kabupaten dan Kotamadya berubah dari tahun sebelumnya yaitu adanya 3 kategori: besar, sedang dan kecil yang didasarkan kepada kepadatan penduduk dan pendapatan daerahnya. 

Keikutsertaan pemerintah daerah dalam ajang ini terus meningkat setiap tahunnya, dimana pada 2016, daerah yang ikut sebanyak 86, yakni 29 propinsi, 36 kabupaten, dan 21 kota. Di 2017 mengalami peningkatan peserta menjadi 174 daerah (meningkat 102%), 24 propinsi, 41 kota, dan 109 kabupaten. Kemudian pada 2018 kembali meningkat menjadi 217 daerah (meningkat 24%), 26 Propinsi, 52 kota, dan 139 kabupaten. 

“Nirwasita Tantra” diambil dari bahasa Sansekerta, Nirwasita artinya bijaksana, sedangkan Tantra adalah niatan yang tulus/komitmen (lw). Foto: Dok.KLHK 
Sumber - IM
Share:

Artikel Unggulan

Cara Memilih Presiden yang Baik dan Benar