Delegasi Indonesia yang hadir di Konferensi Jaksa Agung Kawasan China-Asean Kamboja ( WartaMerdeka ) - Wakil Jaksa Agung Dr. Arminsyah...
 |
| Delegasi Indonesia yang hadir di Konferensi Jaksa Agung Kawasan China-Asean |
Kamboja (WartaMerdeka) - Wakil Jaksa Agung Dr. Arminsyah didampingi Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Dr. Asep N. Mulyana, dan Asisten Umum Jaksa Agung Dr. Reda Manthovani hadiri Konferensi Jaksa Agung China-ASEAN Ke-12 atau The 12th China-ASEAN Prosecutors-General Conference, di Sokha Siem Reap Resort & Convention Center Kamboja (6-7/11).
Dalam pertemuan tiap tahun yang dihadiri para Jaksa Agung negara anggota ASEAN serta China, kehadiran Indonesia menyoroti soal perdagangan manusia lintas negara. Jadi di satu sisi menurut Arminsyah bursa tenaga kerja di ASEAN tunjukkan tren positif dari tahun ke tahun karena dinamika sektor ekonomi rill masyarakat, pembangunan infrastruktur serta menggeliatnya industri manufaktur di dunia termasuk kawasan Asia Tenggara.
Di sisi lain, juga jadi keprihatinan bersama adalah maraknya terjadinya tenaga kerja berasal dari prosedur perekrutan ilegal, akibat korban dari oknum tak bertanggungjawab demi keuntungan semata. Keprihatinan tersebut sangat beralasan, terlebih ketika The United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) melansir laporan berjudul Transnational Organised Crime in South East Asia: Evolution, Growth and Impact membuktikan hampir tujuh puluh persen korban perdagangan manusia khususnya di kawasan Asia Tenggara adalah anak-anak dibawah umur.
Atas dasar fenomena tersebut, Arminsyah memandang perlunya langkah nyata dari seluruh anggota ASEAN dan China untuk memberantas setiap macam bentuk perdagangan manusia sampai keakar-akarnya dan menjadikannya sebagai musuh bersama. Menurut Arminsyah, tindak pidana perdagangan orang ibarat fenomena gunung es karena terkait dengan faktor kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan yang dimiliki sehingga dalam realitasnya mendorong orang mencari sumber penghidupan layak bahkan sampai ke luar negeri. Ini berujung kedalam bentuk perdagangan manusia, seperti perbudakan, penyelundupan, termasuk eksploitasi secara seksual.
Sikap Indonesia sangat jelas soal pelanggaran perdagangan manusia dengan adanya Undang-Undang Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta Undang-Undang Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi tersebut diikuti ran-peraturan tersebut kemudian ditindaklanjuti hingga ke Pemerintah Daerah. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional menyangkut pemberantasan perdagangan orang, salah satunya yaitu ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Woman And Children melalui Undang-Undang Nomor 12/2017.
Indonesia dalam kurun waktu 2018 sampai september 2019 telah melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang hingga 101 perkara. Ini menjadi bukti kalau Kejaksaan berupaya sungguh-sungguh dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang tergolong kejahatan serius.
“Pemberian tuntutan maksimal terhadap pelaku kejahatan menjadi peringatan keras kepada sindikat kejahatan atau pelaku potensial lainnya agar tidak berspekulasi atau mencoba-coba melakukan perbuatan yang sama," ujar Wakil Jaksa Agung. Arminsyah mengajak para Jaksa Agung di kawasan Asean-China untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama hukum guna mewujudkan kawasan yang bersih dari tindak kejahatan perdagangan manusia maupun kejahatan lintas negara lainnya (dh).
.jpeg)
