Menko Luhut terus pantau potensi Nikel Ore agar bisa miliki manfaat besar bagi bangsa Tanzania (...
Menko Luhut terus pantau potensi Nikel Ore agar bisa miliki manfaat besar bagi bangsa |
Tanzania (WartaMerdeka) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menegaskan kembali, Indonesia akan melawan gugatan dari Uni Eropa atas larangan ekspor nickel ore. Hal itu diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja ke Tanzania, Afrika Timur (17/12). “Selama ini ekspor nickel ore terbesar sebesar 98% ke Tiongkok, sedangkan Eropa hanya 2%. Jadi bagaimana dibilang saya bela Tiongkok? Jangan pernah negara manapun dikte kebijakan Indonesia,” tegas Luhut
Luhut memaparkan, Indonesia akan memproduksi nickel ore sampai turunannya seperti lithium battery. Semua ini dilakukan untuk rakyat Indonesia, dengan bukan hanya akan menghasilkan nilai tambah sampai jutaan dolar saja, namun juga menyerap tenaga kerja lokal.
Sebelum kunjungan ke UEA dan Afrika, Menko Luhut sempat rapat koordinasi terkait penyelundupan nickel ore. Rapat ini dihadiri oleh Kementerian ESDM, TNI AL, Bakamla, KPK, dan Bea Cukai, dengan menghasilkan keputusan akan membatalkan izin perusahaan yang tetap melakukan ekspor.
“Saya ikutkan KPK supaya ikut dalam pencegahan, sekaligus bisa melakukan penindakan kalau itu diperlukan,” ujar Luhut. Kebijakan Menko Marves didasarkan laporan terjadinya ekspor nikel dalam jumlah dan kadar melebihi yang ditetapkan pemerintah. “Karena dari laporan yang kami terima, (nikel) yang diekspor itu sudah melebihi kuota yang ada dan bahkan tiga kali lipat. Kedua, ternyata yang diekspor tidak kadar 1,7% ke bawah tapi sudah lebih,” ujar Luhut mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Karena laporan yang kita terima biasanya ekspor 1 bulan itu 30 kapal, sekarang sudah hampir 130 kapal (per bulan). Ini angka yang sangat masif dan itu berpotensi merugikan negara. Kalau KPK menemukan manipulasi bahwa dari kadar di bawah 1,7% yang dia laporkan ternyata (kenyataannya) dia kirim (nikel) dengan kadar lebih dari 1,7%, itu kan sudah merugikan negara,” ungkap Luhut (ma).