Jakarta (WartaMerdeka) - “Dengan Jepang, kita konkritkan dan melanjutkan rencana investasi mereka di Pulau Natuna dan sekitarnya yang ada gas itu. Kedua mengenai hydro power di Kalimantan Utara, yang ketiga mengenai sampah, mereka ingin masuk lebih banyak lagi dari yang kemarin investasi mereka sudah masuk di Jawa Barat,” ujar Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan saat kepada media usai bertemu Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu di Kantor Kemenko Marves, Jakarta (10/1).
 |
| Pemerintah sigap manfaatkan perairan Natuna untuk undang investor asing |
Jakarta (WartaMerdeka) - “Dengan Jepang, kita konkritkan dan melanjutkan rencana investasi mereka di Pulau Natuna dan sekitarnya yang ada gas itu. Kedua mengenai hydro power di Kalimantan Utara, yang ketiga mengenai sampah, mereka ingin masuk lebih banyak lagi dari yang kemarin investasi mereka sudah masuk di Jawa Barat,” ujar Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan saat kepada media usai bertemu Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu di Kantor Kemenko Marves, Jakarta (10/1).
Jepang juga akan berinvestasi di sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan juga pariwisata di Natuna. “Perikanan dan juga diving resort. Nah perikanan itu dulu dibuat kan di Natuna Selatan dan nanti kita akan buka juga di Natuna Utara. Rencananya tim akan melakukan peninjauan tanggal 16, 17, 18, (Januari). Setelah itu baru kita putuskan. Nantinya bukan hanya Jepang, ada Amerika Serikat juga. Adam Boehler dari DFC juga mau masuk kesitu dan joint dengan Jepang,” jelas Luhut.
Selain itu, Luhut menjelaskan, dalam pertemuannya dengan Menlu Jepang juga dibahas mengenai coast guard atau peran Badan Keamanan Laut (Bakamla RI). “Saya sampaikan kepada mereka bahwa Bakamla akan berfungsi penuh sebagai coast guard di bulan Maret nanti. Selama ini kan peran Bakamla dipegang beberapa institusi, nah nanti Bakamla akan berperan penuh dalam menjalankan fungsinya,” jelas Luhut.
Saat dimintai tanggapan mengenai anggapan pemerintah kurang tegas dalam friksi yang terjadi beberapa waktu lalu dengan pihak coast guard Tiongkok di sekitar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di perairan Natuna, Luhut mengatakan pemerintah sudah sangat tegas dan menutup ruang untuk negosiasi.
“Apa yang kurang tegas, kita tidak pernah mau ada negosiasi mengenai teritori kita. Sampai kapanpun menurut Presiden, kita tidak akan pernah membicarakan batas wilayah, itu sudah sesuai hukum internasional,” ungkap Luhut (ma).
.jpeg)
