AS Tetap Bantu Meski Status Indonesia Sudah Bukan Negara Berkembang

Menko Luhut pastikan bantuan AS tetap ada ke Indonesia Jakarta ( WartaMerdeka ) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi/...

Menko Luhut pastikan bantuan AS tetap ada ke Indonesia

Jakarta (WartaMerdeka) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi/Marves Luhut B. Pandjaitan menyatakan, pencabutan status negara berkembang Indonesia oleh United States Trade Representative (USTR), tak akan berpengaruh terhadap fasililitas Generalized System of Preference (GSP) atau program pemerintah Amerika Serikat/AS mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang yang terdaftar, termasuk Indonesia dengan membebaskan bea masuk ribuan produk mereka ke AS

“USTR cabut status itu tidak berpengaruh ke GSP review. Bukan hanya Indonesia, ada Vietnam dan India juga. Pembicaraan dengan Lightizer (Robert Lightizer dari USTR) mengenai GSP, itu setelah sekian belas tahun telah selesai. Nanti tanggal 2 April, Tim dari USTR akan bertemu dengan Tim dari Kementan dan Kemendag untuk menyelesaikan secara mendetail. Kita bisa mendapat fasilitas kira-kira sebesar 2,4 miliar USD, dan ini akan membuat kita tetap kompetitif,” ujar Luhut, saat acara Coffee Morning bersama media di kantor Kemenko Marves, Jakarta (25/2).

Luhut juga menjelaskan, Pemerintah Indonesia berencana akan menaikkan level GSP menjadi Limited Free Agreement. Juga digarisbawahi apabila ada isu terkait Indonesia yang tak lagi dikategorikan negara berkembang adalah dua hal berbeda.

“Kemudian mengenai GSP kita punya pikiran untuk tingkatkan menjadi Limited Free Trade Agreement, jadi kita tingkatkan satu level lagi tetapi belum sampai pada Free Trade Agreement. Karena kalau sampai level itu, akan dapat persetujuan cukup panjang, jadi kita in between. Target kita akan kesitu. Jadi ada 26 negara termasuk salah satunya Indonesia, akan tetapi GSP itu deal tersendiri lagi, jadi kalau ada yang bilang ada strategi licik segala macam, itu tidak benar,” jelasnya.

Terkait dampak Virus Corona, Luhut menjelaskan Indonesia akan menerapkan langkah antisipatif dan selalu berhati-hati, akan tetapi dengan juga melihat dampaknya terhadap perekonomian nasional yang juga perlu diantisipasi.

“Seluruh dunia juga akan terdampak dengan virus corona, suka atau tidak suka dan sekarang sudah mulai kelihatan. Dalam sektor pariwisata ada kerugian sekitar 500 juta USD per bulan. Itu juga akan berdampak kepada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, berapa lamanya kita belum tahu, tergantung berapa lama virus corona ini bisa ditumpas. Kita tetap berhati-hati dengan melihat juga dampak terhadap ekonomi kita yang juga perlu diantisipasi,” unkap Luhut (ma).