Kapushidrosal: Pentingnya Peta Laut Indonesia Yang Diakui Dunia

Kapushidrosal (paling kiri) mewakili Panglima TNi teken kerjasama tentang kemaritiman dengan 6 kementerian/lembaga Jakarta ( WartaMerde...

Kapushidrosal (paling kiri) mewakili Panglima TNi teken kerjasama tentang kemaritiman dengan 6 kementerian/lembaga

Jakarta (WartaMerdeka) - “Seluruh pelayaran internasional yang melintasi perairan Indonesia saat ini hanya menggunakan peta keluaran Pushidrosal yang sudah berstandar internasional sehingga mempunyai kekuatan hukum” ucap Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL/Kapushidrosal Laksda TNI Harjo Susmoro mewakili Panglima TNI dalam pertemuan Tujuh Kementerian/Lembaga teken Perjanjian Kerja Sama (PKS) Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim, dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Wisata Bahari di Kantor Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi,?Jakarta Pusat (12/02).

PKS yang dipimpin Plt Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Dr. Purbaya Yudhi Sadewa ini, diikuti perwakilan Kementerian/Lembaga seperti; Kemenko Kemaritiman dan Investasi,Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Badan Informasi Geospasial serta TNI. Dalam PKS tersebut disepakati penggunaan Peta Laut Indonesia produksi Pushidrosal sebagai rujukan bagi setiap kegiatan Kementerian dan Lembaga. Hal ini sejalan dengan kebijakan satu peta yang keluarkan pemerintah.

Menurut Plt Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, Penandatanganan PKS untuk memadukan, mengharmonisasikan dan memudahkan akses terkait keselamatan perlayaran dan Perlindungan lingkungan maritim, pengelolaan kawasan konservasi perairan, taman nasional laut, taman wisata dan wisata bahari.

Menurutnya, Kemenko Kemaritiman dan Investasi telah menyelenggarakan berbagai rapat koordinasi dan Focus Grup Discussion (FGD) terkait Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama antar Tujuh Kementerian/Lembaga yang ditandatangani pada 26 Maret 2019.

Menurut Kapushidrosal, kdang setiap Kelembagaan membuat peta sendiri-sendiri yang tentunya tidak memiliki standarisasi Internasional, sehingga sering terjadi kesalahan posisi dan tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan. Melalui PKS ini, disepakati bahwa peta laut yang digunakan dari Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi Nasional, sehingga diharuskan Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kegiatan di laut menggunakan peta laut tersebut.

Dengan menggunakan Peta Laut Indonesia terbitan Pushidrosal, diharapkan kejadian seperti kasus bocornya minyak di Balikpapan dan kandasnya kapal pesiar di kawasan konservasi Raja Ampat tak akan terulang serta dapat diselesaikan dengan baik (ma).