loading...
Home » » Komisi IV DPR Dukung Ketegasan Hukum Bagi Pelaku Alih Fungsi Lahan Pertanian

Komisi IV DPR Dukung Ketegasan Hukum Bagi Pelaku Alih Fungsi Lahan Pertanian

Posted by WARTA MERDEKA on 2020-02-18

Keberpihakan Pemda mesti lebih tampak di sektor pertanian

Jakarta (WartaMerdeka) - Swasembda pangan tidak akan tercapai secara maksimal jika ada pembiaran pelaku alih fungsi lahan pertanian. Hal itu ditegaskan Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV DPR RI saat Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (17/2).
"Pemerintah dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan luas lahan sawah setiap tahun berkurang. Sehingga kemudian digulirkan program pencetakan sawah baru,” ucapnya.

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah III ini, ada lahan sawah existing dengan prasarana dan irigasi yang sudah terbangun dengan baik, justru tidak mampu dijaga. “Ada unsur pembiaran yang dilakukan Pemda. Padahal lahan pertanian dilindungi Undang-undang Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," tambah Firman.
Rumah warga di Kampung Dwinjaya juga dibantu pembangunanmya oleh Prajurit Kostrad
Jadi, lanjut Firman, Pemda jangan bersifat pragmatis dengan melihat potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya dari sektor retribusi. Pertanian jangan dianggap tidak profitable atau tidak cukup mampu mendongkrak PAD. Pemda jangan hanya tertarik membangun perumahan, hotel, restoran dan tempat-tempat hiburan. “tak Kalau ini dibiarkan maka cepat atau lambat lahan pertanian akan habis," ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi senior Partai Golkar yang tercatat empat kali lolos ke Senayan menjelaskan, dalam sejarahnya, produksi pangan Indonesia ditopang dari NTB, Jateng, Jatim, Jabar, Sulsel. “Hemat saya, produksi pangan terutama padi dikonsentrasikan di daerah tersebut," ungkapnya (ma).

Terimakasih sudah membaca & membagikan link WARTA MERDEKA

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Warta Merdeka Indonesia