Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan kebijakan yang jelas tangani limbah plastik Jakarta ( WartaMerdeka ) – Kendati se...
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan kebijakan yang jelas tangani limbah plastik |
“Indonesia berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan dan untuk memerangi limbah plastik dan sudah menjadi salah satu agenda prioritas nasional kami,” kata Menko Luhut di Jakarta (22/04). Presiden Jokowi telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Presiden Nomor 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut, di dalamnya memuat Rencana Aksi Penanganan Sampah Plastik di Laut 2018-2025.
Menurutnya, upaya pengurangan sampah plastik di laut dilakukan terintegrasi dalam lingkup nasional, regional, dan global, terutama melalui pengurangan sampah yang berasal dari aktifitas di darat. “Saya bangga mengumumkan, Indonesia memilih bukan apa yang mudah, tetapi apa yang benar. Daripada bertahan dengan pendekatan "business as usual,” kami akan menerapkan pendekatan perubahan sistem penuh untuk memerangi limbah plastik dan polusi,” jelas Luhut.
Menurut Luhut, Indonesia bergabung dengan Global Plastic Action Partnership, sebuah platform kolaborasi publik-swasta baru yang diluncurkan di World Economic Forum tahun lalu, karena Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan Kemitraan Aksi Plastik Nasional Indonesia (NPAP), kemitraan inklusif dan digerakkan oleh solusi mengatasi tantangan polusi plastik. Kemitraan yang sama saat ini sedang dipersiapkan untuk Ghana, dan segera juga untuk Vietnam.
“Melalui NPAP Indonesia, kami telah menciptakan platform untuk menyatukan pemikiran terbaik Indonesia untuk menghadapi polusi plastik bersama-sama, dari peneliti ke bisnis dan masyarakat sipil. Dengan senang hati kami meluncurkan dan membagikan kepada Anda hari ini Rencana Aksi berbagai pemangku kepentingan (multistakeholder) NPAP dengan lima intervensi perubahan sistem yang dapat mendukung Indonesia mengurangi 70% polusi plastik pada 2025,” ungkapnya.
Intervensi tersebut antara lain mendesain ulang produk plastik dan kemasan dengan penggunaan kembali dan daur ulang bernilai tinggi, dan meningkatkan pengumpulan sampah plastik dengan meningkatkan sistem pengumpulan sektor yang didanai negara dan informal atau swasta.
Pada kesempatan sama, Kristin Hughes, Direktur Global Plastic Action Partnership yang juga anggota Komite Eksekutif World Economic Forum mengapresiasi langkah besar Indonesia dengan menunjukkan contoh kelas dunia tentang cara menangani masalah yang kompleks, yaitu polusi plastik, melalui pendekatan multipihak kolaboratif dan efisien.
“Kami melihat kekuatan komunitas di Indonesia dan di seluruh dunia, menjadi semakin penting untuk bersatu dengan cara-cara baru dan kreatif, untuk secara terbuka bertukar keahlian dan pengalaman, serta bertindak secara serentak memecahkan masalah paling mendesak yang dihadapi,” pujinya (ma).
Foto: abri