Ketua Gugus Tugas Covid-19 Puji Kepatuhan Warga

Doni Monardo saat sidak ke Terminal Pulo Gebang dan Pulo Gadung, Jaktim Jakarta ( WartaMerdeka )...

Doni Monardo saat sidak ke Terminal Pulo Gebang dan Pulo Gadung, Jaktim

Jakarta (WartaMerdeka) – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo pujia masyarakat yang taat dan mematuhi aturan pemerintah untuk tidak mudik. Hal itu disampaikan Doni saat inspseksi mendadak (sidak) Terminal Pulo Gebang dan Pulo Gadung di Jakarta Timur, untuk memastikan pelaksanaan Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 4/2020 tentang Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, berjalan tanpa kendala dan sesuai yang diharapkan.

“Saya mengapresiasi kepatuhan warga dalam menjalankan aturan yang ditetapkan pemerintah (Gugus Tugas),” ungkap Doni (10/5). Dalam kunjungannya, Doni memang menemukan beberapa orang yang hendak bepergian ke luar daerah Ibu Kota, akan tetapi mereka dipastikan telah mengantongi surat dinas resmi dan surat kesehatan sesuai aturan.

“Hari ini di Pulo Gebang hanya ada tiga perjalanan bus dengan jumlah penumpang antara satu orang hingga enam. Semua yang menggunakan angkutan darat berangkat dengan mengantongi surat dinas dan juga surat kesehatan sesuai peraturan,” jelas Doni.

Dalam inspeksi tersebut, Doni yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), melihat tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang diberikan pemerintah cukup tinggi. Doni turun langsung memeriksa kondisi ini setelah ada kesan bahwa banyak warga yang melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan celah dari aturan tersebut.

“Hari ini di Pulo Gebang saya melihat ternyata masyarakat memiliki disiplin yang tinggi. Kalau semua seperti ini dan mampu mempertahankannya, kita akan cepat keluar dari ancaman COVID-19,” ucapnya. Doni sekali lagi menegaskan qktivitas mudik tahun ini dilarang. Hal itu sebagaimana diatur dalam surat edaran gugus tugas, dengan pengecualian bagi orang yang mempunyai tugas dinas atau menghadapi kemalangan karena keluarga meninggal atau sakit keras. Serta pengecualian juga berlaku bagi repatriasi warga negara Indonesia ke Tanah Air (ma/bnpb).

Foto: BNPB