loading...
Home » , » Oligarki vs Kader Partai Politik

Oligarki vs Kader Partai Politik

Posted by WARTA MERDEKA on 2020-06-11

Kita menyaksikan tarik-menarik yang terjadi
Jakarta (WartaMerdeka) – Pagi itu (10/6), kami berkunjung ke kediaman Bapak Raditya Padmawangsa. Sebelumnya kami memang sudah minta waktu untuk wawancara beliau dengan tema seputar Oligarki yang sedang marak disuarakan oleh para aktivis sosial masyarakat.

IM: Apa itu oligarki? Ada apa dengan oligarki?
RPW: Jaman sekarang sudah banyak kemudahan yang dapat dirasakan dalam hal ini ketika kita hendak mencari tahu sesuatu yang kita belum, atau sama sekali tidak tahu. Dan semua itu dapat dilakukan secara instan. Apa itu? Google alias mesin pencari atau pelacak kata. Aktifkan komputer atau henpon pintar Anda, lalu ketik kata sesuai hasrat Anda dan temukan jawabannya. Praktis.

Nah, itu pula yang saya lakukan untuk menjawab pertanyaan di atas. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Yunani untuk "sedikit" dan "memerintah". Laman id.wikipedia.org dengan cepat muncul di awal menguraikan jawaban itu. 
Dalam dunia nyata oligarki menjadi ‘musuh’ bagi masyarakat yang melek politik. Boleh dibilang, oligarki semacam ‘penyakit laten’ yang kerap hinggap di tubuh partai politik, bahkan ada juga dalam struktur elite kekuasaan di pemerintahan.

IM: Mengapa begitu?
RPW: Bayangkan saja, jika suatu pengurus partai politik diisi oleh para elite dari kalangan tertentu saja (baca: dia lagi, dia lagi - red) maka sistem demikian akan ‘membunuh’ munculnya bibit atau kader baik dan handal yang dimiliki oleh partai itu.

IM: Koq bisa?
RPW: Ya, bisa saja. Karena kader yang baik dan handal di dalam partai itu, memiliki peluang yang kecil atau bahkan tidak mungkin sama sekali untuk mencapai posisi puncak karir politik atau ikut kontestasi kepala daerah. Hal itu tersebab oleh konsep oligarki yang berlaku di lingkungan partai.

Atas dasar pemikiran tersebut, saat ini, kita dapat menyaksikan tarik-menarik yang terjadi di tubuh DPC PDIP Kota Solo yang akan menghadapi Pilwalkot Solo Desember 2020. Calon walkot yang sudah direkomendasikan oleh DPC Solo yaitu AP, seorang kader yang telah berkarir sejak lama, menyatakan mau mundur dari pencalonan dengan alasan pribadi. Meskipun saat ini posisi AP sebagai Wakil Walikota, namun keinginannya untuk ikut kontestasi Pilwalkot pada periode berikutnya, masih menghadapi kendala.

IM: Apa benar begitu?
RPW: Tetiba saja tahun 2019 lalu, anak sulung Jokowi muncul ke publik dan mendeklarasikan diri mau ikut kontestasi Pilwalkot Solo 2020. Jokowi memang pernah menjadi Walikota Solo dua periode sejak tahun 2005. Dan pada periode yang kedua, dia tidak menamatkan masa jabatannya karena meloncat ikut kontestasi pemilihan Presiden pada tahun 2014. Dan ia berhasil memenangkan kontestasi itu, bahkan sampai dua periode hingga tahun 2024 nanti.

Namanya Gibran Rakabuming Raka sulungnya Jokowi yang mau beradu peruntungan ikut kontestasi Pilwalkot. Namun hasrat Gibran ini masih harus menunggu titah dari penguasa partai yang mengusung jargon ‘partai wong cilik’. Berhasilkah dia ditetapkan menjadi calon Walikota oleh partai itu? Kita tunggu saja.

IM: Kembali ke soal oligarki. Bagaimana dengan hal ini: “bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer?”
RPW: Jika kelak partai pemenang pemilu 2019 itu memilih anaknya Jokowi, maka benarlah adanya oligarki di sana. Dan ini menjadi alasan pembenar bahwa ‘penyakit politik’ masih terjadi hingga saat ini. Sepatuh-patuhnya seorang kader, setianya ia dengan partai, dan merintis karir politik di dalam lingkungan partai, masih belum menjamin sang kader untuk meraih puncak tertinggi dalam karir politiknya.

Hal itu diperkuat lagi sebagaimana disebutkan oleh Jeffrey A. Winters, seorang professor dari Northwestern University, bahwa ciri-ciri negara yang menganut atau menggunakan sistem pemerintahan oligarki yakni, kekuasaan dipegang atau dikendalikan oleh kelompok masyarakat kecil, terjadi ketidaksetaraan ataupun kesenjangan dari segi material yang cukup ekstrem, uang dan kekuasaan merupakan hal yang tidak terpisahkan, kekuasaan dimiliki hanya untuk mempertahankan kekayaaO 

Foto : Pribadi
Raditya Padmawangsa adalah pemerhati politik dan aktivis  sosial masyarakat, serta kandidat Magister Ilmu Politik.

Terimakasih sudah membaca & membagikan link WARTA MERDEKA

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Warta Merdeka Indonesia