Pelajaran Menarik Menata Kawasan Konservasi Di Tengah Pandemi Covid-19

Kawasan Raja Ampat jadi percontohan konservasi di saat pandemi Jakarta ( WartaMerdeka ) –  Tokoh masyarakat adat Papua Barat, Kristian ...

Kawasan Raja Ampat jadi percontohan konservasi di saat pandemi

Jakarta (WartaMerdeka) – Tokoh masyarakat adat Papua Barat, Kristian Thebu menyatakan, keterlibatan masyarakat adat adalah salah satu kunci kesuksesan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Raja Ampat Papua Barat. ”Orang Papua itu makan dari alam, dan jika alamnya rusak maka sumber makanan kami rusak dan masa depan kami juga terancam,” ucapnya.

Jadi, kata Pak Kris-panggilannya, ia mengaku bisa menerima program konservasi yang diusung Conservation International Indonesia (CI Indonesia) ke Raja Ampat. “Konservasi itu bukan melarang, tetapi mengatur pemanfaatan sumberdaya alam sesuai kesepakatan,” ulasnya seperti diungkapkan dalam seminar virtual digelar Universitas Papua/Unipa dan CI Indonesia pada 23 Juni 2020.

Seminar yang dihadiri sekitar 500 orang, dibuka oleh Rektor Unipa Dr Meky Sagrim dan bertema “Strategi Resiliensi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan: Belajar dari Papua Barat.” Hadir sebagai narasumber antara lain Direktur KKHL Kementerian Kelautan dan Perikanan Andi Rusandi, Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Hendriwan, Direktur Program BHS (Bird Head’s Seascape) Meity Mongdong, Syafrie Tuharea sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum daerah/UPTD BLUD Raja Ampat dan peneliti dan dosen Unipa Eri Atmojo

Hendriwan menyebut, kini KKP menghadapi berbagai masalah yang juga dihadapi sektor lain seperti pengalihan dana untuk penanggulangan Pandemi Covid19, dan menurunnya kedatangan wisatawan. Untuk itu, pemerintah sudah mengizinkan daerah melakukan inovasi dalam tata kelola dan pelayanan publik, seperti dengan pembentukan BLUD. Ia berhadap Provinsi Papua Barat dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor, karena saat ini posisinya masih paling kecil di Indonesia. Naiknya PAD berdampak pada peningkatan anggaran daerah yang dapat dipakai untuk menopang resiliensi (ketahanan) saat krisis

Andi Rusandi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut, luas KKP saat ini mencapai 23,38 juta ha, atau melampaui target luasan di 2020. Ada dua tantangan dalam pengelolaan KKP tersebut,  yaitu kelembagaan dan pengaruh aktivitas manusia seperti praktik perikanan yang merusak. Ia memuji Raja Ampat yang berhasil menekan praktik pengeboman ikan yang marak di masa lalu, menjadi hampir tidak ada lagi. Untuk menghadapi masa new normal, Andi mengharapkan Raja Ampat segera menyusun protokol Covid19 agar pariwisata tidak membawa dampak yang merugikan untuk masyarakat.

Direktur BHS Meity Mongdong mengatakan, perlindungan terhadap kawasan sama pentingnya dengan perlindungan terhadap manusia di dalam dan di sekitarnya. Keterikatan masyarakat dengan lingkungan di Raja Ampat telah memperkuat resiliensi kawasan tesebut, karena masyarakat ikut menjaganya. Pandemi ini membawa berkah tersembunyi untuk alam dengan berkurangnya tekanan manusia yang memberi kesempatan alam untuk melakukan regenerasi. Meity menambahkan,  dalam masa pandemi ini, kegiatan di Raja Ampat berorientasi pada kegiatan dasar seperti tim jaga laut untuk mengawasi kondisi perairan dari berbagai aktivitas yang melanggar hukum, seperti pencurian ikan di dalam area KKP.  Untuk menigkatkan resiliensi kawasan, ia mensyaratkan perlu adanya ketaatan atas aturan oleh seluruh pemangku kepentingan, diikuti dengan dasar hukum yang jelas untuk kawasan yang belum memiliki basis legal, serta tetap melakukan promosi KKP melalui media yang aman.  

Sementara Kepala BLUD UPTD KKP Raja Ampat, Syafrituharea, memaparkan, BLUD bertujuan  menciptakan pendanaan yang berkelanjutan.  Di dalam masa pandemi Covid19 ini, bantuan dari pihak lain seperti LSM telah dipakai menunjang kegiatan yang penting seperti jaga laut sehingga kualitas dan kuantitas sumber daya alam dapat dijaga  peningkatannya selama pandemi.

Dosen dan peneliti Unipa Eri Atmojo juga memberi perbandingan antara Raja Ampat dan kawasan yang sama di Fiji. Menurutnya, isu-isu sosial kemasyarakatan telah diselesaikan dengan lebih baik oleh pemerintah Fiji sehingga mereka mendapatkan hasil lebih optimal dari sektor ekowisata dibandingkan Raja Ampat. Ia menggambarkan bahwa arus manfaat untuk masyarakat lokal Raja Ampat, paling banyak diperoleh melalui homestay sekitar Rp 9,6 Miliar per tahun, manfaat dari upah yang diberikan berbagai resort sebesar Rp 8,5 M, tetapi untuk manfaat untuk para pengrajin masih kecil yaitu Rp 33 juta. Eri meminta agar seluruh manfaat ini terus diperbesar untuk masyarakat lokal, sehingga resiliensi Raja Ampat akan meningkat pada saat terjadi berbagai krisis atau pandemi (ma).

Foto: Kemenparekraf