Kesejahteraan petani dan nelayan harus dijaga di masa pandemi Jakarta ( WartaMerdeka ) – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limp...
Kesejahteraan petani dan nelayan harus dijaga di masa pandemi |
“Covid-19 dengan berbagai dampak yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bahkan telah merubah paradigma. Oleh karna itu, kebijakan- kebijakan baru harus kita tata untuk menjawab tantangan di era new normal,” ujar Mentan saat memberi materi pada acara Webinar” Strategi Ketahanan Pangan di Era New Normal Pandemi Covid-19” bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin dan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria (9/6).
Syahrul memaparkan terkait strategi Kementerian Pertanian (Kementan) menghadapi ketersedian pangan di masa pandemi dan New Normal hingga agenda jangka panjang yang menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tukar petani. Kementan fokus meningkatkan produktivitas pangan pokok, memperlancar distribusi pangan, mempermudah akses transportasi, menjaga stabilisasi harga, mengembangkan buffer stock dan intervensi pasar melalui operasi pasar.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mendorong Kementan terus kembangkan program ketahanan pangan di tengah pandemi. Meskipun kondisi saat ini bisa dibilang sulit karena Kementan sendiri mengalami pemotongan anggaran cukup besar , namun pengembangan inovasi harus dilakukan dengan mengandalkan efisiensi anggaran yang terbatas.
“Sebenarnya sangat disayangkan anggaran Kementan di masa pandemi ini mengalami pemotongan karena harusnya anggaran ditambah mengingat sektor pangan ini sangat penting,” kritik Sudin. Karena menurutnya, tantangan dihadapi Indonesia adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan masyarakat guna menjamin ketahanan pangan dan disisi lain juga berperan terhadap pemulihan ekonomi. “Pendapatan petani dan masyarakat pedesaan harus ditingkatkan agar daya beli rakyat terjaga,” tambah Sudin.
Sedangkan Rektor IPB Arief Satria mendukung kebijakan pemerintah yang kini diimplementasikan Kementan dibawah komando Syahrul Yasin Limpo, terkait penyediaan pangan melalui terobosan cukup beragam seperti pemanfaatan pekarangan, membangun ketahanan pangan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga skala negara.
Arief memampatkan beberapa langkah bisa diambil pemerintah dalam memberi perlindungan untuk petani yakni kebijakan logistik agromaritim dan rantai pasok pangan dengan melibatkan BUMN pangan, koperasi dan swasta nasional, sistem logistik baru ini perlu inovasi berbasis teknologi 4.0, khususnya block chain.
“Memperluas akses petani, peternak dan nelayan pada jaring pemasaran daring, stimulus ekonomi khusus untuk pertanian dan pedesaan, serta perlu skema perlindungan dan jaring pengaman sosial,” sebutnya (ma).
Foto: abri