loading...
Home » » Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tolak Praperadilan Pencemar Limbah B3

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tolak Praperadilan Pencemar Limbah B3

Posted by WARTA MERDEKA on 2020-07-21

Mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun/B3 perlu mengikuti aturan ketat seperti ditetapkan oleh KLHK
Jakarta (WartaMerdeka) – Sidang Putusan Praperadilan yang dipimpin Hakim Tuty Haryati, SH., MH. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menolak gugatan yang diajukan Tersangka NS  (48) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK, karena dalil-dalil tersangka selaku Direktur Utama PT NTS tidak beralasan.

Gugatan praperadilan tersebut terkait Penetapan NS sebagai Tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan di lokasi PT. NTS, beralamat di Jalan KH. Noer Alie, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. NS sempat ditahan di Rumah Tahanan Cipinang Jakarta.
PT NTS diduga melakukan tindak pidana Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan hidup, yaitu dengan sengaja berbuat  yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dan/atau melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3 tanpa izin dan atau menghasilkan limbah B3 tanpa melakukan pengelolaan Limbah B3 dan/atau melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin yang beralamat di Jalan KH. Noer Alie, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
NS melanggar Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 102 dan/atau dan/atau Pasal 103 dan/atau Pasal 104 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b, dan Pasal 117 dan Pasal 118  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah), serta harus melakukan pemulihan lingkungan akibat tindak pidananya (ma).

Terimakasih sudah membaca & membagikan link WARTA MERDEKA

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Warta Merdeka Indonesia