Optimalisasi Peran Perempuan, KLHK Gelar Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Jakarta (WartaMerdeka) – Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan tak lepas dari peran perempuan. Sejatinya, perempuan memiliki pemahaman kuat di sektor sumber daya alam. Jadi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK mendukung kesetaraan gender, baik dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, maupun pada pembangunan nasional secara luas. Mendukung hal tersebut, Pokja Gender KLHK, Ditjen PHPL, Ditjen PSKL dan BLU KLHK melakukan kegiatan peningkatan kapasitas untuk implementasi dan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran. Pokja Gender KLHK bekerjasama dengan Program Kehutanan Multipihak (Multistakeholder Forestry Programme Fase ke-4/MFP4), dilaksanakan secara virtual pada 29 Juli 2020.

Perbedan fungsi dan peran lelaki dan perempuan harus dijadikan kekuatan untuk saling mengisi

Jakarta (WartaMerdeka) – Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan tak lepas dari peran perempuan. Sejatinya, perempuan memiliki pemahaman kuat di sektor sumber daya alam. Jadi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK  mendukung kesetaraan gender, baik dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, maupun pada pembangunan nasional secara luas.

Mendukung hal tersebut, Pokja Gender KLHK, Ditjen PHPL, Ditjen PSKL dan BLU KLHK melakukan kegiatan peningkatan kapasitas untuk implementasi dan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran. Pokja Gender KLHK bekerjasama dengan Program Kehutanan Multipihak (Multistakeholder Forestry Programme Fase ke-4/MFP4), dilaksanakan secara virtual pada 29 Juli 2020. 

Kegiatan dalam bentuk webinar dan klinik konsultasi penyusunan dokumen Analisa Kesenjangan Gender - Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement – GBS atau Penyataan Anggaran Gender ini, diikuti peserta yang berasal dari 16 provinsi unit kerja Direktorat Jenderal PHPL, dan 5 wilayah kerja Ditjen PSKL dan BLU. Mereka mempresentasikan hasil kerjanya dalam bentuk dokumen GAP dan GBS.

Spesialis Gender dan Inklusi Sosial dari Universitas Sebelas Maret, Prof. Ismi Dwi Astuti sebagai narasumber sekaligus peninjau dokumen menekankan, PUG bukan sesuatu yang berada di luar program yang ada. Dokumen GAP dan GBS adalah alat untuk memudahkan peserta dalam mengenali kesenjangan gender dan memecahkan persoalan tersebut di dalam kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

“Kelemahan umum yang masih ditemui dalam pengarusutamaan gender adalah bagaimana menyelaraskan antara tujuan awal, pemilahan data, mengindentifikasi kesenjangan gender lewat data, lalu menyusun rencana kegiatan dan indikatornya. Hal tersebut saling terkait satu sama lain,” jelasnya. Dan, tambah Prof Ismi, yang harus disamakan adalah pemahaman bersama bahwa PUG itu bukan tentang bagaimana laki-laki dan perempuan harus sama dalam semua hal. Melainkan dengan perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan bisa saling mengisi untuk mencapai tujuan bersama.

Direktur Program MFP-4 Tri Nugroho memberi apresiasi pada para peserta, meski proses belajarnya singkat melalui virtual, tapi telah memberikan hasil yang baik. “Saya berharap pelatihan ini dapat mengubah cara pandang peserta sejak dari perencanaan program dan pelaksanaanya yang akan mempertimbangkan analisa gender,” terangnya saat menutup kegiatan.

Sementara Kepala Biro Perencanaan KLHK Ayu Dewi Utari menyampaikan (6/8), peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat menjadi fasilitator yang berfungsi sebagai katalis percepatan pelaksanaan PUG di KLHK, khususnya di satker masing-masing. Dia juga berpesan jangan lupa untuk melakukan tagging kegiatan responsif gender. "Harapan besarnya KLHK bisa mempertahankan penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya (APE) yang akan dilaksanakan tahun depan," pesan Ayu (dh).