Padang (WartaMerdeka) – Guna gairahkan kawasan pesisir di Sumatera Barat (Sumbar), Pemerintah melakukan pembangunan jalan penghubung dan infrastruktur sisi darat di Pelabuhan Teluk Tapang, Padang, Sumbar. “Kita ingin membangun kawasan pesisir Sumbar ini supaya tidak terlalu tertinggal jauh dengan bagian lain, yaitu dengan pembukaan jalan penghubung dari Bunga Tanjung hingga ke Lokasi Pelabuhan serta beberapa infrastruktur sisi darat di Pelabuhan Teluk Tapang itu sendiri,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi/Marves Ridwan Djamaluddin saat mengunjungi pembangunan di Sumbar (04/08).
 |
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ridwan Jamaluddin (tengah) meninjau Sumbar |
“Kita ingin membangun kawasan pesisir Sumbar ini supaya tidak terlalu tertinggal jauh dengan bagian lain, yaitu dengan pembukaan jalan penghubung dari Bunga Tanjung hingga ke Lokasi Pelabuhan serta beberapa infrastruktur sisi darat di Pelabuhan Teluk Tapang itu sendiri,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi/Marves Ridwan Djamaluddin saat mengunjungi pembangunan di Sumbar (04/08).
Didampingi Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Bupati Pasaman Barat Yulianto, Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves Djoko Hartoyo dan beberapa pejabat lainnya, Ridwan menyebut progres pembangunan jalan sampai saat ini yaitu pembukaan Trase jalan dari Pertigaan Bunga Tanjung ke Lokasi Pelabuhan sepanjang 33,86 Km, Pengaspalan sepanjang 7,7 Km, Pengerasan jalan sepanjang 15,65 Km, serta Pembangunan jembatan sebanyak 7 unit dari total 13 unit dengan 1 unit dilaksanakan di 2020.
“Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur daerah Pelabuhan Teluk Tapang telah berjalan beberapa proses dimulai dari penyusunan Fisibiliti Studi (FS), Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) berikut perubahannya, dan 2020 ini akan dilakukan penyusunan DED oleh Kemenhub yang diharapkan selesai pada Agustus mendatang,” jelas Deputi Ridwan.
Selain itu, dalam pembangunan infrastruktur sisi darat ini juga masih ada beberapa progres, yaitu proses peralihan IPPKH dari Pemkab Pasaman Barat ke Kementerian Perhubungan/Kemenhub, melalui Kemen LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) serta pengalihan Pemilik / Pengelola AMDAL dari Pemprov Sumbar ke Kemenhub.
“Untuk Kemenko Marves sendiri bertugas mengawal semua kebijakan tersebut agar bergerak cepat dan operasionalnya maksimal,” tambah Ridwan. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit berharap agar pembangunan segera mungkin bisa dioperasikan, sehingga permasalahan baik kabupaten maupun provinsi Sumbar tidak ada lagi.
“Bagaimana Kemenhub, KemenPUPR, KemenLHK dan K/L lain bisa perbaikan jalan, perbaikan pelabuhan/ dermaga ini diselesaikan, tentunya di bawah Koordinasi Kemenko Marves,” harap Nasrul.
Senada dengan Wagub Nasrul, Bupati Pasaman Barat Yulianto juga berharap agar pembangunan ini secepatnya bisa terlaksana. “Memang keadaan Covid-19 ini banyak membuat pekerjaan terhambat, namun semoga pembangunan ini sesuai rencana bisa dilaksanakan,” terang Yulianto.
Program pengembangan infrastruktur di Sumbar juga terkait dengan pembangunan Marina Centre di Muara Padang dan Kawasan Ekonomi Khusus/KEK di Mentawai (ma).
.jpeg)
