Indonesia-Korsel Pererat Kerjasama dan Investasi Kehutanan

Jakarta (WartaMerdeka) – Pada pertemuan 24th Indonesia-Korea Forest Cooperative Committee (IKFCC) yang diselenggarakan secara virtual (25/9), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyatakan kerjasama bidang kehutanan kedua negara sangat menggembirakan. “Penandatanganan perjanjian Kerangka Kerja Sama Program Prioritas Kehutanan, revitalisasi Korea-Indonesia Forest Center, dan panandatanganan perjanjian proyek rehabitalisasi lahan gambut bekas terbakar baru-baru ini, menumbuhkan momentum untuk semakin memajukan kerja sama dengan Korea di bidang Kehutanan,” ujar Siti. Sementara itu Menteri Kehutanan Republik Korea Park Chong-ho menyebut, Indonesia merupakan mitra kerjasama terpenting di bidang kehutanan. Sebagai gambaran, investasi hutan tanaman di Indonesia oleh 15 perusahaan Korea Selatan (Korsel) mencapai 167 ribu hektar itu melebihi jumlah dari investasinya di sembilan negara lainnya.

Korea Selatan sudah sejak lama jalin kerjasama bidang kehutanan dengan Indonesia

Jakarta (WartaMerdeka) – Pada pertemuan 24th Indonesia-Korea Forest Cooperative Committee (IKFCC) yang diselenggarakan secara virtual (25/9), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyatakan kerjasama bidang kehutanan kedua negara sangat menggembirakan. “Penandatanganan perjanjian Kerangka Kerja Sama Program Prioritas Kehutanan, revitalisasi Korea-Indonesia Forest Center, dan panandatanganan perjanjian proyek rehabitalisasi lahan gambut bekas terbakar baru-baru ini, menumbuhkan momentum untuk semakin memajukan kerja sama dengan Korea di bidang Kehutanan,” ujar Siti.

Sementara itu Menteri Kehutanan Republik Korea Park Chong-ho menyebut, Indonesia merupakan mitra kerjasama terpenting di bidang kehutanan.  Sebagai gambaran, investasi hutan tanaman di Indonesia oleh 15 perusahaan Korea Selatan (Korsel) mencapai 167 ribu hektar itu melebihi jumlah dari investasinya di sembilan negara lainnya.

“Kerja sama bidang kehutanan antar Pemerintah dengan Indonesia juga istimewa.  Pertama kali Korea membuat perjanjian bidang kehutanan adalah dengan Indonesia pada 1987, kemudian pertemuan bilateral bidang kehutanan pertama di 1979.  Bahkan satu-satunya atase kehutanan Korea ditempatkan di Jakarta, dan saya menjadi atase tersebut tahun 2004-2007, sehingga mempunyai ikatan batin dengan Indonesia,” kisah Menteri Park.

Keberhasilan penyelesaian perundingan perjanjian kerjasama Indonesia-Korea dalam beberapa proyek menjadi salah satu dasar keyakinan atas keberlanjutan kerjasama ini. Beberapa keberhasilan proyek sebelumnya antara lain adalah pembangunan Pusat Rekreasi Tunak di Lombok, pabrik biomassa kayu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan proyek REDD+ di Tasik Besar Serkap, Riau. Proyek tersebut jadi bagian pokok bahasan pada 23th IKFCC di Jakarta pada 10 Juli 2018.

Siti menegaskan, penghargaan dan apresiasinya atas dukungan Korsel bagi proyek-proyek yang telah selesai tadi. "Akan sangat bagus proyek tersebut dapat terus memenuhi tujuan yang dimaksudkan, sehingga masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat," ujarnya.

"Saya berharap bisa mengembangkan lebih banyak kerja sama, misalnya peningkatan kapasitas yang melibatkan perguruan tinggi di Indonesia dan Korea dan meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang peran penting hutan bagi generasi milenial," papar Siti.

Selaras dengan itu, telah dimulainya diskusi-diskusi peluang bisnis di bidang biomassa, antara Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dengan perusahaan-perusahaan swasta Korea juga diapresiasi oleh Menteri LHK, agar dapat mengeksplorasi lebih jauh penggunaan pembangkit listrik berbahan biomassa di Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan kebijakan kesepakatan hijau baru Korea, yang mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan.

Setelah sambutan  kedua menteri, dilanjutkan dengan pertemuan bilateral yang dipimpin oleh Co Chair Korea,  Ko Kiyeon, Dirjen Urusan Internasional dan Co Chair Indonesia, Agus Justianto, Kepala Badan Litbang dan Inovasi; dan dihadiri oleh Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Ruandha Agung Sugardiman; Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Kebijakan Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri, Sri Murniningtyas; serta jajaran dari KLHK dan Korea Forest Service (ma).