Negara Hadir Saat Ada Konflik Lahan Di Desa Kinipan

Lamandau/Kalteng (WartaMerdeka) – Saat masyarakat Desa Kinipan, Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah (Kalteng) bersitegang soal lahannya yang terkena usaha dari pihak PBS atau perusahaan besar swasta, PT SML, negara pun langsung hadir untuk ikut selesaikan masalahnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) Alue Dohong bersama Komisi IV DPR RI, terbang ke Kabupaten Lamandau, bersama Wakil Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, anggota Komisi Darori Wonodipuro dan Bambang Purwanto untuk melihat dan mendengar langsung kondisi faktual dari semua pihak yang berselisih. Rombongan diterima Bupati Lamandau, Hendra Lesmana, dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat dan berbagai stakeholder. Ada perwakilan dari Desa Kinipan, Kecamanatan Batangkawa, masyarakat Desa Karang Teba, Kecamatan Lamandau, anggota DPRD Kabupaten Lamandau, dan masyarakat lain yang berkepentingan.

Perlu keterbukaan informasi dari semua pihak yang berselisih sehingga masalah lahan/hutan bisa diselesaikan.

Lamandau/Kalteng (WartaMerdeka) – Saat masyarakat Desa Kinipan, Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah (Kalteng) bersitegang soal lahannya yang terkena usaha dari pihak PBS atau perusahaan besar swasta, PT SML, negara pun langsung hadir untuk ikut selesaikan masalahnya. 

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) Alue Dohong bersama Komisi IV DPR RI, terbang ke Kabupaten Lamandau, bersama Wakil Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, anggota Komisi Darori Wonodipuro dan Bambang Purwanto untuk melihat dan mendengar langsung kondisi faktual dari semua pihak yang berselisih.

Rombongan diterima Bupati Lamandau, Hendra Lesmana, dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat dan berbagai stakeholder. Ada perwakilan dari Desa Kinipan, Kecamanatan Batangkawa, masyarakat Desa Karang Teba, Kecamatan Lamandau, anggota DPRD Kabupaten Lamandau, dan masyarakat lain yang berkepentingan.

“Kehadiran kami menandakan perhatian pemerintah. Artinya pemerintah tidak abai dengan kasus ini, termasuk kehadiran Komisi IV DPR RI menunjukkan juga concern terhadap masalah ini,” terang Alue. Wamen mengutip pesan Presiden Jokowi telah membuat sejumlah corrective action atas kebijakann pemerintah yang kurang ideal. Salah satunya adalah dengan memberi akses kepada masyarakat untuk terlibat di dalam mengelola hutan di Indonesia.

Alue menambahkan, kewajiban perusahaan adalah harus mengidentifikasi kawasan-kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi atau High Conservation Value (HCV) di lokasi izinnya. "Artinya, dari izin tersebut tidak serta-merta semuanya dibuka. Jika ada hutan yang bagus, ada biodiversitas flora dan satwa endemik yang dilindungi di sana, harus di alokasikan sebagai HCV," terang Alue.

Berkaitan dengan perselisihan yang terjadi Desa Kinipan, menurut Wamen, pemerintah selain sebagai regulator, juga dinamisator, mediator dan fasilitator. Fungsi tersebut bertujuan agar konflik tidak meluas. Solusi yang coba ditawarkan di Desa Kinipan, dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat Desa Kinipan terlebih dahulu. Jika memang maunya dijadikan hutan adat, maka ada prosedurnya. Namun kita juga harus dengar masyarakat yang menginginkan kebun plasma dari PBS yang menerima izin.

"Hutan Adat memang memerlukan legal formal, pengakuan hukum negara, namun kita jangan melihat hanya obyek dan subyek hutan adat dari sisi tersebut saja. Jika memang terdapat praktek-praktek tradisional dan turun-temurun di sana, itu merupakan satu kesatuan," jelas Wamen. Jadi, ucap Wamen, “kalau memang ada sebagian Desa Kinipan tidak mau menerima kebun plasma, dan di sana memang masih berupa hutan, dapat dijadikan sebagai hutan adat sebagai bagian dari HCV pada lokasi izin.”

Namun Alue Dohong mengingatkan, ada masyarakat yang memerlukan kebun plasma untuk perekonomiannya. Secara teknis, apabila wilayah tersebut adalah Areal Penggunaan Lain (APL), maka yang diperlukan adalah SK Bupati tentang Hutan Adat. Namun jika wilayahnya adalah hutan negara, maka sesuai regulasi, membutuhkan Peraturan Daerah (Perda). Intinya, konflik ini bisa teratasi, dimana Pemerintah melalui KLHK siap membantu (ma).