Jakarta (WartaMerdeka) – Pemerintah memiliki kepedulian tinggi atas rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) guna pemulihan lingkungan dan menjadi agenda strategis Presiden Jokowi dan Wapres KH. Ma’ruf Amin. Mengapa? Karena ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemulihan kawasan hutan dan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Mencapai kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan amanat Pasal 28H UUD 1945 yang menyebutkan, warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. “Seluruh kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sepenuhnya diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan rakyat dengan tetap mengedepankan pada perlindungan dan perbaikan lingkungan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK, Siti Nurbaya pada acara Serial Webinar tentang Rehabilitasi DAS pada (7/9).
 |
| Memperbaiki DAS merupakan kerjabersama dan harus rutin dilakukan |
Mencapai kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan amanat Pasal 28H UUD 1945 yang menyebutkan, warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. “Seluruh kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sepenuhnya diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan rakyat dengan tetap mengedepankan pada perlindungan dan perbaikan lingkungan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK, Siti Nurbaya pada acara Serial Webinar tentang Rehabilitasi DAS pada (7/9).
Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau IPPKH, menjadi sangat penting karena perbaikan lingkungan tidak mungkin dibebankan hanya kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah semata. Namun harus dilakukan semua unsur secara bersama-sama atau “Urun Daya” (crowdsourcing), yaitu setiap orang wajib ikut berpartisipasi melakukan perbaikan lingkungan sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya.
Apalagi di masa pandemi Covid-19, selain bermanfaat bagi lingkungan, rehabilitasi DAS juga dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat berupa upah kerja harian sebagai prestasi pada saat pengerjaan kegiatan sebagai salah satu bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang memerlukan lapangan pekerjaan.
“Wajib hukumnya bagi pemegang izin untuk melaksanakan reklamasi dan revegetasi pasca kegiatan penambangan. Selain itu, setiap pemegang IPPKH juga diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi DAS di luar areal izinnya agar daya dukung dan daya tampung lingkungan pada wilayah DAS tersebut tidak mengalami penurunan,” tambah Siti.
Sampai saat ini total IPPKH yang masih aktif sebanyak 1.039 unit atau setara 500.131 Ha, terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu IPPKH pertambangan sebanyak 669 unit seluas 445.953 ha dan IPPKH non-pertambangan 370 unit seluas 54.178 ha. Salah satu manfaat langsung yang diterima negara dengan diterbitkannya IPPKH ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total terhitung sejak 2009 – Agustus 2020 sebesar Rp 10,9 triliun.
Dari total kewajiban rehabilitasi DAS seluas 560.719 Ha, yang telah melaksanakan kegiatan penanaman adalah seluas 105.202 Ha. Khusus untuk 2020 sampai dengan Agustus, penanaman rehabilitasi DAS mencapai 10.393 Ha.
Saat webinar ini, beberapa pemegang IPPKH terpilih dihadirkan secara langsung untuk berbagi kisah, baik yang sudah melakukan rehabilitasi DAS sampai tahap serah terima (selesai penanaman), juga yang masih proses untuk saling memberi inspirasi satu sama lain. Pada Webinar seri-1, ditampilkan secara langsung SKK Migas-EMP Malacca Straits SA yang sedang melakukan penanaman seluas 592 Ha dan PT Adaro Indonesia yang akan menyerahkan sebagian hasil tanaman rehabilitasi DAS seluas 298,36 Ha kepada KLHK.
SKK Migas memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KLHK yang telah mendukung penuh pihaknya dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi, dalam rangka penerbitan IPKKH serta terus mendukung dan membantu dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban IPPKH yang mereka miliki.
Kepala SKK Migas, diwakili Deputi Dukungan Bisnis, Sulistya Hastuti Wahyu, menyebut, terdapat 19 lokasi sedang dalam proses kegiatan rehabilitasi DAS dengan total luasan ± 6.034,18 Ha yang bekerjasama dengan 12 Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
“Kami selalu melibatkan masyarakat sekitar lokasi Rehabilitasi DAS tidak hanya dalam rangka memperhatikan serta menjaga lingkungan hidup tetapi juga berharap dengan melibatkan masyarakat sekitar maka akan membantu mereka secara finansial dalam menghadapi kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh bencana Pandemi Covid-19 ini,” papar Sulistya.
Selanjutnya, PT Adaro Indonesia salah satu perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Selatan telah mendapatkan IPPKH. Presiden Direkturnya, Garibaldi Thohir menyampaikan, telah melaksanakan kewajiban kegiatan Rehabilitasi DAS di Desa Kiram dan Desa Abirau Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar yang merupakan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya Sultan Adam. Garibaldi menjelaskan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi DAS telah dimulai sejak bulan Juni 2016 dan saat ini sedang proses penyelesaian penanaman.
“Dalam melakukan Rehabilitasi DAS, kami melibatkan lebih dari 400 orang yang terdiri dari Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, BPDAS HL Barito, TAHURA Sultan Adam dan peran aktif masyarakat setempat baik saat persiapan penanaman, pembuatan bibit tanaman, kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman serta Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) berupa kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA),” ungkap Garibaldi (dh).
.jpeg)
