Jakarta (WartaMerdeka) – Pemerintah memperkirakan, masa kritis penularan pandemi akan masih berlanjut hingga tiga bulan mendatang. Hal ini disampaikan Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut B. Pandjaitan dalam konferensi pers virtual tentang pengendalian Covid-19 di 8 provinsi (18/9). “Hingga Desember 2020, kita harus menjaga satu sama lain dan harus kita upayakan jangan sampai ada outbreak (wabah),” ujar Luhut. “Kita sudah dapat 20 juta dari Uni Emirat Arab dan akan mulai didistribusikan pada Bulan Desember/ Yang kita ingin tambahkan 10 juta. Jadi 30 juta maka akan cukup,” tambah Luhut. Menurutnya, bila pada Januari 2021 Indonesia berhasil melakukan injeksi vaksin, maka penularan Covid-19 di Indonesia akan dapat dikendalikan.
 |
| Indonesia bakal banyak dapat bantuan vaksin Covid-19 dari berbagai negara |
“Kita sudah dapat 20 juta dari Uni Emirat Arab dan akan mulai didistribusikan pada Bulan Desember/ Yang kita ingin tambahkan 10 juta. Jadi 30 juta maka akan cukup,” tambah Luhut. Menurutnya, bila pada Januari 2021 Indonesia berhasil melakukan injeksi vaksin, maka penularan Covid-19 di Indonesia akan dapat dikendalikan.
“Prioritas utama kita saat ini adalah petugas kesehatan. Ketika vaksin telah berhasil didapatkan, maka kita akan melakukan injeksi kepada seluruh petugas kesehatan di Indonesia. Jangan sampai ada lagi dokter atau perawat kita yang menjadi korban. Setelahnya, vaksin akan diberikan kepada daerah Jawa dan Bali sebagai sumber penularan Covid-19 tertinggi saat ini,” terang Luhut.
Indonesia saat ini mengikuti Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI), sehingga akan memperoleh akses vaksin sebesar 20 persen dari populasi atau sebanyak 52 juta dosis. Selain itu, Indonesia telah mengamankan 390 juta dosis vaksin dari kerjasama dengan Tiongkok. Namun, tidak hanya dengan Tiongkok, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian BUMN juga sedang mematangkan kerja sama pengadaan vaksin dengan Korea Selatan dan Australia.
Sampai vaksin berhasil didistribusikan, ucap Luhut, pemerintah akan terus mengendalikan penularan Virus Corona melalui pengetatan protokol kesehatan dengan didukung oleh BNPB, TNI AD, Polri, serta Pemerintah Daerah setempat.
Kepala BNPB Doni Monardo menambahkan, masih ada beberapa masyarakat di Indonesia yang percaya bahwa mereka tidak akan tertular Covid-19. “Masyarakat harus sadar bahwa virus covid-19 merupakan virus berbahaya, utamanya bagi orang yang rentan. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bekerja dan melakukan aktifitas dari rumah. Dengan itu kita bisa menyelamatkan 85% masyarakat di Indonesia,” jelasnya.
Untuk menertibkan perilaku menggunakan masker dan jaga jarak, Polri dibantu TNI AD melakukan operasi yustisi. Penindakan terus dilakukan, baik secara teguran lisan, tulisan, kurungan dan juga penutupan usaha. Operasi yang telah dilakukan berbentuk stasioner (tetap) dan mobile (bergerak).Bila operasi stasioner, tim gabungan Polri-Satpol PP ditempatkan di daerah masing-masing untuk mengingatkan masyarakat agar patuhiprotokol kesehatan. Dan, telah dibentuk pula tim pemburu pelanggar Covid-19 untuk melakukan operasi secara mobile.
“Sejak tanggal 14-17 September telah dilakukan penindakan dengan sasaran sebanyak 452.869 orang serta 30.495 tempat. Hasilnya berupa teguran lisan sebanyak 379.178, teguran tertulis 56.557, dan operasi pada 63 tempat wisata. Dan telah diberikan sanksi lainnya beserta denda bagi yang melanggar,” papar Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono (ma).
Foto: Puspen TNI
.jpeg)
