Jakarta (WartaMerdeka) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya hadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta (23/9) membahas tentang penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran (TA) 2021 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. Menteri LHK yang hadir langsung secara tatap muka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, didampingi oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, beserta jajaran Eselon I, dan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead.
 |
| Masalah lumbung pangan (food estate) di Sumatera Utara juga dibahas Komisi IV-DPR |
Menteri LHK yang hadir langsung secara tatap muka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, didampingi oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, beserta jajaran Eselon I, dan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead.
Siti menerangkan, RKA KL Kementerian LHK pada TA 2021 terdapat penyesuaian pagu anggaran berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (9/9/2020) dan juga Raker (14/9/2020) antara KLHK dengan Komisi IV DPR RI. Alokasi anggaran KLHK adalah sebesar 7,95 Triliun Rupiah, termasuk dengan anggaran untuk BRG sebesar 312,9 Miliar Rupiah.
“Secara umum, kalau dihitung seluruh anggaran di KLHK, hampir 70 persennya untuk menopang program nasional, dan semua catatan yang disampaikan oleh Komisi IV DPR RI pada rapat-rapat sebelumnya telah kami selaraskan,” ulas Siti.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin juga secara khusus meminta penjelasan kepada Menteri Siti terkait rencana pengembangan food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Siti menegaskan, dari 30 ribu Hektare (Ha) lahan yang diusulkan Bupati Humbahae ditelaah bersama Gubernur Sumut dan KLHK, terutama dalam hal tetap menjaga hutan lindung dan daerah tampung air atau catchment area Danau Toba.
Siti memapatkan, sebagaimana telah dibahas dalam rapat Kementerian Koordinaton, agenda Food Estate Sumut tidak hanya mencakup Kabupaten Humbahas, tapi juga mencakup Kabupaten lain yaitu Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Pakpak Bharat. Dengan demikian luas di food estate sebesar 61.000 Ha yaitu, di Humbahas dan Pakpak Bharat untuk bagian utara, serta di Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah untuk bagian selatan. "Ini agenda yang berpihak pada rakyat, selain untuk ketahanan pangan sebagaimana arahan Bapak Presiden," jelas Menteri Siti.
Memperhatikan lansekapnya, Siti berucap, pengembangan food estate menjadi lebih ideal dalam kesatuan kawasan dengan beberapa kabupaten tersebut. Maka dari itu, lebih tepat disebut dengan lumbung pangan Sumut.
Satu hal yang penting ditegaskan oleh Menteri Siti adalah, dalam pengembangan lumbung pangan ini tidak boleh ada penurunan kualitas lingkungan, dan dalam pelaksanaannya juga menggunakan pola agroforestri.
Siti pada raker ini juga menyampaikan, pada 2021 mendatang Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggara sekaligus presidensi Conference of the Parties (COP) ke-4 Konvensi Minamata. Pertemuan Internasional ini rencananya akan digelar di Bali.
Isu lingkungan khususnya dalam penanganan merkuri dalam COP Minamata menjadikan KHK sebagai pemimpin dan penanggung jawab kegiatan di Indonesia. Untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan COP Minamata, Kementerian LHK juga telah melakukan penyesuaian anggaran.
Raker ini diakhiri dengan persetujuan seluruh anggota Komisi IV DPR RI terkait total pagu anggaran Kementerian LHK sebesar 7,95 Triliun Rupiah (ma).
.jpeg)
