Tekan Pandemi, Pemerintah Upayakan Standarisasi Upaya Pengobatan

Jakarta (WartaMerdeka) – "Saya ingin agar mereka (OTG dan pasien bergejala ringan) dapat dirawat di pusat karantina supaya tidak berpotensi menularkan kepada keluarga mereka," kutip Jubir Menko Maritim dan Investasi/Marves Jodi Mahardi, membacaksn pesan Menko Luhut saat memimpin Rakor Pengendalian Covid secara virtual (17/9). Lokasi yang diusulkan sebagai pusat karantina, lanjut Jodi, adalah hotel bintang 2 atau 3. "Pak Menko minta para gubernur untuk meniru langkah yang telah dilakukan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah," ucap Jodi. Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang turut hadir, mengatakan pemanfaatan hotel sebagai tempat karantina dapat menjadi solusi terhadap tingginya okupansi ruang ICU di rumah sakit.

Sampai akhir 2020, target Pemerintah terus menekan jumlah pasien Covid-19 untuk terus menurun 

Jakarta (WartaMerdeka) –  "Saya ingin agar mereka (OTG dan pasien bergejala ringan) dapat dirawat di pusat karantina supaya tidak berpotensi menularkan kepada keluarga mereka," kutip Jubir Menko Maritim dan Investasi/Marves Jodi Mahardi, membacaksn pesan Menko Luhut saat memimpin Rakor Pengendalian Covid secara virtual (17/9).

Lokasi yang diusulkan sebagai pusat karantina, lanjut Jodi, adalah hotel bintang 2 atau 3. "Pak Menko minta para gubernur untuk meniru langkah yang telah dilakukan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah," ucap Jodi. Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang turut hadir, mengatakan pemanfaatan hotel sebagai tempat karantina dapat menjadi solusi terhadap tingginya okupansi ruang ICU di rumah sakit.

"Tentang kesiapan hotel saya sudah berkoordinasi dengan daerah, apabila anggaran daerah kurang kami bisa membantu untuk menyediakan dengan rekomendasi Puskesmas setempat," kata Doni. Tak hanya dukungan untuk pusat karantina, menurut Jodi, kepala BNPB juga diminta Menko Luhut untuk terus bekerja sama dengan daerah dalam melakukan disinfektan. "Pak Menko minta pak Doni untuk menyemprotkan disinfektan ke lokasi-lokasi keramaian setiap hari atau dua hari sekali," bebernya.

Menko Luhut juga meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan kebutuhan obat dan terapi yang dibutuhkan untuk kesembuhan pasien Covid-19, terutama yang kritis. "Beliau ingin ada standar obat bagi pasien Covid 19 di semua daerah, misalnya berkolaborasi dengan RSPAD yang beliau tahu sudah bagus," terang Jodi.

Menurut Jodi, dalam rapat tersebut, Menko Luhut minta agar sampai akhir tahun pemerintah pusat dan daerah fokus menangani Covid 19. "Menurut Menko mustahil untuk menurunkan total jumlah penderita Covid sebelum vaksin atau obat Covid ditemukan. Tapi kalau kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI dan Polri bisa dilakukan dengan sistematis maka laju penambahan kasus dapat ditekan, angka kesembuhan dapat dinaikkan dan angka kematian dapat diturunkan," tambah Jodi.

Dalam rakor itu, Menko Luhut juga menerima banyak masukan dari para Gubernur. Masukan tersebut antara lain dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta agar ada penyamaan data penderita Covid antara pusat dan daerah agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi beredar di masyarakat. Selain itu, dia juga meminta bantuan dari Gubernur DKI Jakarta untuk dapat mempelajari aplikasi pemantauan Covid yang telah digunakan di ibukota.

"Saya ingin Kemenkes memberikan acuan baku mengenai format penghitungan angka kematian apakah dihitung karena covid atau kematian dengan covid karena ini sangat berpengaruh dengan keberhasilan pengendalian kasus Covid," saran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa (ma).

Foto: abri