Jakarta (WartaMerdeka) – Sesuai arahan Presiden Jokowi guna melakukan solusi permanen dari kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta seluruh para pemangku kepentingan melakukan upaya terpadu, dan terbukti berhasil di 2020. Puncak musim kemarau yang diprediksi BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) terjadi pada Agustus-September telah berhasil dilalui, berkat adanya konsolidasi yang kuat hingga di tingkat tapak.
 |
| Pengendalian karhutla di tingkat tapak dan lintas lembaga perlu selalu digalakkan |
Puncak musim kemarau yang diprediksi BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) terjadi pada Agustus-September telah berhasil dilalui, berkat adanya konsolidasi yang kuat hingga di tingkat tapak.
“Data hotspot berdasarkan satelit NOAA dan TERRA/AQUA (NASA) dari 1 Januari - 14 September 2019 dibandingkan periode yang sama tahun 2020 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Disamping kondisi iklim yang relatif lembab dikarenakan kemarau 2020 menurut BMKG merupakan kemarau basah, hal ini juga terjadi karena upaya-yang dilakukan dengan cukup masif oleh satgas di daerah sudah mulai bergerak sejak bulan awal tahun, sehingga hotspot bisa diturunkan sedemikian rupa, hampir 90%,” ucap Direktur PKHL (Pengendalian Hutan dan Lahan) diwakili Kasubdit Penanggulangan Karhutla, Radian Bagiyono, saat Media Briefing “Pengendalian Karhutla di Tingkat Tapak” dilaksanakan secara virtual (15/9).
Radian menyampaikan, berbeda dari pola sebelumnya, sejak 2016 terjadi pergeseran paradigma. Kini, lebih mengedepankan upaya pencegahan, melibatkan masyarakat, early warning and detection system, early respons dan pengembangan instrumen.
“Ada tiga komponen penting dalam pengendalian karhutla yaitu pencegahan, penanggulangan dan penanganan paska karhutla”, ucap Radian. Misalnya operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang pada awalnya dilakukan untuk proses penanggulangan atau pemadaman, kini ilakukan untuk upaya pencegahan. Ini bertujuan memperpanjang musim hujan dengan cara menginduksi awan-awan yang potensial untuk menambah curah hujan di daerah-daerah yang kekeringan atau memiliki resiko terjadinya karhutla.
Dari tempat berbeda, Kepala Pelaksana Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili Kabid Penanganan Darurat, Ansori, menyebut, BPBD telah melakukan proses audit terhadap perusahaan-perusahaan mengenai kesiapannya dalam pengendalian kahutla.
“Sejauh ini hasil audit terhadap beberapa menunjukkan sekitar 66% perusahaan masuk dalam kategori yang sangat baik yang artinya memiliki personil dan peralatan yang cukup bagus, dan 34% masuk dalam kriteria baik”, jelas Ansori dari Palembang.
Dalam kesempatan ini, juga hadir sebagai narasumber, Koordinator Daops Manggala Agni Sumatera Selatan, Tri Prayogi, menegaskan turunnya jumlah karhutla di tahun ini merupakan hasil dari upaya maksimal yang dilakukan oleh satgas dan juga kondisi lahan gambut masih cukup basah. Prayogi juga menyampaikan bahwa hotspot belum tentu menjadi fire-spot.
Terkait upaya pengendalian karhutla di wilayah Kalimantan, Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan XI/Sintang Kalimantan Barat, Kadarwanto, memaparkan strategi kegiatan mitigasi karhutla di tingkat tapak adalah dengan memprioritaskan upaya pencegahan dan pemadaman secara dini. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya patroli mandiri dan terpadu, manggala agni pendamping desa dan sosialisasi pengendalian karhutla. Khusus untuk Sintang Kalimantan Barat, regulasi pemerintah setempat mengharuskan agar sebelum melakukan pembukaan lahan, masyarakat harus melapor kepada kepala desa agar terkoordinir dan mengikuti aturan.
Dari sisi pengendalian karhutla oleh satgas udara, Kepala Satgas Udara Dalkarhutla Kalimantan Tengah yang diwakili Kadisops Lanud Iskandar Pangkalan Bun (Wadansatgas Udara Dalkarhutla Kalteng), Mayor Viride Sukma, diutarakan kegiatan satgas udara terus dilakukan untuk memantau laporan setiap harinya hingga melakukan water bombing.
Sebagai informasi, Viride menyampaikan bahwa dalam pengendalian karhutla di wilayah rawan, terdapat 6 propinsi yang memiliki satgas udara aktif yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Keberhasilan penekanan karhutla di tahun 2020 merupakan hasil dari sinergitas yang kuat antara seluruh pihak yang terlibat yaitu KLHK, TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, swasta dan keterlibatan masyarakat luas yang juga turut serta membantu pengendalian karhutla di tingkat tapak (lw).
.jpeg)
