Jakarta (WartaMerdeka) – Pemerintah melalui Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
 |
| Pemerintah juga peduli dengan nasib nelayan terdampak kehadiran Pelabuhan Patimbn dengan memberi insentif |
Jakarta (WartaMerdeka) – Pemerintah melalui Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Ayodhia GL. Kalake menyatakan, Pelabuhan Patimban, di Subang, Jawa Barat, merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), dijadwalkan mulai beroperasi Desember 2020.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pembangunan Pelabuhan Patimban, dihelat secara virtual belum lama ini. “Pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok ini siap menghubungkan berbagai wilayah produktif di Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, dan sekitarnya. Kita terus bersinergi serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan stake holder lainnya untuk finalisasi pembangunan Pelabuhan Patimban,” ujarnya dalam keterangan resminya (12/12).
Asisten Deputi Infrastuktur Konektivitas Kemenko Marves Rusli Rahim menambahkan, diharapkan sekitar dua bulan waktu tersisa ini bisa dimanfaatkan sinergikan berbagai kementerian/lembaga. “Dengan demikian, Pelabuhan Patimban dapat dioperasikan sesuai rencana,” sambungnya.
Terkait masalah nelayan terkena dampak dari pembangunan pelabuhan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan agar bersinergi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban. Perwakilan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Gunaryo menjelaskan, “kami sudah berdiskusi dengan sekitar 100 nelayan di dua tempat pendaratan ikan (TPI) Genteng dan Terungtum. Kami pun siap membantu nelayan, baik berupa pengadaan kapal dan alat tangkapnya maupun permodalannya. Hal ini penting karena sebelum ada pembangunan Pelabuhan, nelayan dengan kapal di bawah 2 GT bisa menangkap ikan di perairan sekitarnya. Hasilnya, mereka bisa membawa uang Rp 1,5 juta - Rp 2 juta tiap hari berlayar,” terangnya.
Namun diketahui, dengan adanya kegiatan pengerukan pelabuhan, penghasilan nelayan menurun drastis, hanya sekitar 300.000 - 500.000 per hari layar. Kini para nelayan harus berlayar lebih jauh lagi sehingga membutuhkan kapal ukuran besar. "Tak hanya bantuan kapal yang lebih besar beserta alat tangkapnya, para nelayan juga membutuhkan pelatihan bagaimana mengoperasikan kapal beserta alat tangkapnya. “Kami siap membantu nelayan, termasuk permodalannya. Dan para nelayan juga sangat tertarik dengan skema bantuan (permodalan) yang kami tawarkan,” urai Gunaryo.
Kepala KSOP Patimban Anwar menyebut, jumlah nelayan di 4 TPI (Terungtum, Genteng, Laian, dan Ujunggebang) yang terkena dampak pembangunan Patimban mencapai 1.530 orang. “Mereka butuh bantuan sekitar 648 kapal penangkap ikan berkapasitas 8 - 10 GT," bebernya. KSOP Patimban bekerjasama dengan JICA sudah melakukan sejumlah pelatihan bagi masyarakat sekitar lokasi proyek, seperti, pelatihan bongkar muat, kuliner, pengoperasian kapal nelayan 10 GT, security, cleaning service, dan lainnya.
Terkait rencana pengoperasian Pelabuhan Patimban, perwakilan Himpunan Kawasan Industri (HKI) sangat mengapresiasi hal tersebut. Beberapa hal yang menjadi harapan HKI diantaranya konektivitas dan akses jalan harus berstandar internasional, serta tersedianya hardware dan software yang memadai di pelabuhan.
Ikut hadir pada Rakor tersebut antara lain perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, KKP, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal), Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) dan Himpunan Kawasan Industri (ma).
.jpeg)
