Jakarta (WartaMerdeka) – Tim Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua datang dan berdialog ke Posko Kogabwilhan, guna kumpulkan
Jakarta (WartaMerdeka) – Tim Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua datang dan berdialog ke Posko Kogabwilhan, guna kumpulkan informasi dan klarifikasi atas beberapa kejadian yang terjadi beberapa waktu terakhir di wilayah tanggung jawab Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III), di Papua.
Kogabwilhan III sambut baik kepedulian Komnas HAM terkait masalah di Papua |
Kedatangan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits B. Ramandey beserta rombongan diterima oleh Brigjen TNI Mahury, Brigjen TNI Suswatyo, Brigjen TNI Dadang Rukhiyana, Marsma TNI Marsudiranto dan Brigjen TNI Dwi Darmadi mewakili Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Ganip Warsito, di Posko Kogabwilhan III, Jakarta (7/10).
Pangkogabwilhan III dalam sambutannya dibacakan Brigjen TNI Mahury menyampaikan, kerja sama antara Komnas HAM Perwakilan Papua dengan
Tugas institusi TNI dan Lembaga Komnas HAM di seluruh wilayah NKRI sama-
Sehingga, seluruh doktrin yang berlaku di lingkungan TNI, baik Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, selalu menekankan pentingnya kebersamaan TNI-Rakyat dalam pelaksanaan tugas. Makna “Bersama Rakyat, TNI Kuat” bukan semboyan kosong semata, namun realitas sekaligus prasyarat keberhasilan pelaksanaan tugas TNI di seluruh wilayah NKRI termasuk penugasan di luar negeri.
Dipaparkan tentang keberhasilan misi dan tugas TNI dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia
“Sungguh ironi, bila oleh masyarakat bangsa lain, TNI begitu dekat dan diterima kehadirannya, namun justru di tanah airnya sendiri, oleh sebagian kalangan, TNI justru disudutkan dan dinilai memperlakukan rakyatnya sendiri secara tidak manusiawi. Untuk itu, saya menyambut baik tim ini, karena tidak hanya fokus pada peristiwa dengan korban warga sipil, tetapi juga korban di kalangan prajurit TNI/Polri. Demikian juga dengan dugaan pelaku, dimana tim kali ini ingin mendalami berbagai kasus dengan dugaan pelaku dari Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB),” jelas Pangkogabwilhan III.
Menurut Letjen TNI Ganip Warsito, selama ini pihak TNI/Polri selalu disudutkan dengan berbagai kejadian dan seolah menutup mata bahwa akar permasalahan utama dengan berbagai dinamikanya yang terjadi, disebabkan karena keberadaan KKSB. Namun harus diakui, bahwa ide separatis dari kelompok ini, dengan berbagai front perjuangannya, merupakan permasalahan utamanya.
Juga disebutkan, di daerah lain di Indonesia, proses pembangunan oleh Pemda setempat dapat berjalan baik dan kehidupan sosial masyarakat berlangsung normal karena tidak adanya Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di daerahnya. Dan dengan alasan itu pula, Pemda Provinsi Papua dan Papua Barat mengirim pemuda/i melanjutkan studi ke berbagai daerah dengan pembiayaan dari dana otsus, karena dinilai lebih aman, lebih maju dengan kehidupan masyarakat yang normal.
“Selama terdapat Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di suatu wilayah, maka proses pembangunan di wilayah tersebut tidak akan pernah berjalan dengan baik dan kehidupan masyarakat tidak akan normal. Dan atas amanat Undang-Undang, TNI ditugaskan ke wilayah tersebut untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara,” ungkapnya (ma).