Papua (WartaMerdeka) – Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni mengungkapkan, satu persatu penyebab tersendatnya program Otonomi Khusus/Otsus di P
Perlu pengawasan ekstra penyaluran dana desa dan alur perdagangan senjata gelap di Papua |
Papua (WartaMerdeka) – Bupati Kabupaten Intan Jaya, Natalis Tabuni mengungkapkan, satu persatu penyebab tersendatnya program Otonomi Khusus/Otsus di Papua terbongkar. Dana Desa yang seharusnya untuk kesejahteraan dan kepentingan warga masyarakat, ternyata dirampok oleh KKB (Kelompok Kekerasan Bersenjata).
Natalis Tabuni menyebut, KKB kerap mengancam Kepala Desa dan sekretaris saat mengetahui dana desa telah cair, serta memintanya untuk membeli senjata dan amunisi. “KKB ini biasanya setelah mengetahui pencairan dana desa, akan menunggu di perkampungan. Ketika bertemu aparat desa, mereka akan meminta sebagian dana tersebut. KKB ini mengancam dengan senjata kalau tidak diberikan sebagian dana itu,” tutur Natalis.
Dia mengaku, selaku pemerintah daerah tak bisa mengontrol penyaluran dana desa. Lantaran, dana desa ditransfer langsung ke kepala kampung maupun sekretaris kampung. Jadi, Natalis sarankan, pengawasan dana desa dan penjualan senjata harus jadi tugas bersama pemerintah serta petugas keamanan. Sebab, bila ada dana namun tidak ada penjual senjata, maka KKB otomatis kehabisan amunisi dan senjata.
“Keduanya saling terkait. Dana desa dan penjualan senjata ini. Kita awasi dana desa tapi juga jangan lagi ada celah untuk penjualan senjata dan amunisi,” tambahnya. KKB sangat mudah mendapatkan senjata di Intan Jaya, sehingga memicu gangguan keamanan. Natalis meminta agar jaringan penjualan senjata dan amunisi, serta penyaluran dana desa dievaluasi untuk meredam situasi keamanan di daerahnya.
“Kita sangat apresiasi pihak keamanan Polri dan TNI yang telah berhasil membongkar jaringan penjualan senjata dan amunisi kepada KKB di Intan Jaya ini. Tentu ini sangat baik. Perlu pula dilakukan kontrol penyaluran dana desa,” terangnya.
Natalis membeberkan, bila KKB yang masuk ke daerahnya telah merekrut sejumlah anak asli Intan Jaya dan bergabung bersama mereka. Kebanyakan bocah yang direkrut adalah anak putus sekolah. “Meski demikian, mereka tetap anak kita dalam NKRI, sehingga kami tak lelah untuk terus berupaya komunikasi memberi pemahaman pada mereka,” jelasnya.
Sementara Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa menyatakan, apa yang disampaikan Bupati Intan Jaya sudah menjadi rahasia umum. Penyergapan tim penegakkan hukum gabungan TNI Polri beberapa waktu lalu di Kp Jalai juga bermotif sama, yaitu permintaan dana desa.
Kolonel Suriastawa mengapresiasi pernyataan Bupati Intan Jaya yang secara terbuka menyampaikan hal ini kepada publik. “Ini menunjukkan bahwa warga masyarakat yang selama ini terancam karena diintimidasi oleh KKB, mulai berani menyuarakan kebenaran. Fakta ini harus diketahui oleh publik secara luas, agar makin paham bahwa akar masalah di Papua adalah keberadaan KKB yang dibantu oleh pendukungnya yang ada didalam dan di luar negeri,” ungkap Kapen Kogabwilhan III (bp).