Jayapura (WartaMerdeka) – Bupati Jayapura Mathius Awoitauw sambut baik Inpres percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat dengan sejumlah agenda s
 |
| Bupati Kabupaten Jayapura Matius Awoitauw |
Penguatan fokus pembangunan berbasis OAP ini meliputi penguatan distrik, kampung dan kampung adat yang sudah gencar kami lakukan di Kabupaten Jayapura," katanya kepada wartawan di Jakarta (11/12). Pendekatan kultural ini, tercermin dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
Mathius menilai, terobosan penting Pemerintah Pusat di papua adalah menghargai kearifan lokal, potensi sumber daya alam lokal dan karakteristik sosial budaya di setiap wilayah adat. Paket kebijakan Inpres ini menekankan komitmen untuk percepatan bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital dan konektivitas guna membuka isolasi wilayah, kelembagaan dan tata kelola pemerintahan serta mendorong pengembangan kawasan potensial.
"Dari Inpres ini, kami di Jayapura berharap bisa memperkuat koordinasi dan sinergisitas dengan Pusat dalam perencanaan dan pelaksanan kebijakan, program, kegiatan, proyek, lokasi dan output percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat," terangnya.
Mathius menjelaskan beberapa terobosan penting antara lain penerapan dan penguatan sekolah berpola asrama dan pengembangan pendidikan vokasi, pemberian kesempatan lebih luas untuk menempuh pendidikan menengah dan tinggi bagi putra-putri OAP, termasuk layanan kesehatan jarak jauh memakai teknologi komunikasi terutama di daerah terisolir yang minim tenaga kesehatan.
Untuk mewujudkan hal itu, Mathius berencana menjadikan distrik sebagai pusat pelayanan publik sehingga setiap kampung bisa dilayani dengan lebih baik dan terjangkau. Di Jayapura, tambahnya, sudah mulai dirintis dan akan terus dioptimalisasi program Distrik Membangun yang akan dijadikan pusat pemberdayaan masyarakat adat, pusat pelayanan dasar, pusat inovasi dan kewirausahaan, pusat pertumbuhan ekonomi daerah, pusat sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pusat data, informasi dan pengetahuan.
"Jadi dengan menjadikan distrik sebagai pusat pelayanan publik, masyarakat tidak perlu repot-repot ke kota, apalagi dengan kondisi geografis yang sulit seperti Papua. Mereka cukup sampai di distrik, semua kebutuhan mereka terlayani dengan baik, Program pembangunan yang hadir secara masif di Papua selama ini justru menyingkirkan masyarakat adat di lokasi pembangunan secara pelan tapi pasti," ungkapnya.
Masyarakat asli punya ikatan sejarah dengan tanah, lingkungan, sosial budaya, serta berbagai nilai dan norma yang lahir dan hidup bersama mereka. Pendekatan budaya atau wilayah adat seharusnya mempertimbangkan aspek relasi manusia dengan tanah, bukan hanya berbasis ekonomi politik saja. "Populasi OAP di lokasi-lokasi pembangunan harus diketahui dengan pasti,” ulasnya lebih jauh.
Menurut Mathius, masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, kini tengah memetakan wilayah untuk kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Pemetaan itu dilakukan di Kemtuk dan Elseng, bekerja sama dengan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA), dan ditargetkan rampung tahun depan.
"Mereka menyiapkan masa depan di atas tanah mereka. Sehingga, hasil pemetaan tanah itu dapat didaftarkan ke negara untuk memastikan suatu bidang tanah jelas pemiliknya dan mereka sanggup melakukan perubahan untuk kemajuan daerahnya," jelas Mathius.
Pemetaan partisipatif merupakan awal dari upaya mewujudkan keinginan menghidupkan kembali kampung adat. Ini menjadi langkah awal bagi pengakuan terhadap kewarganegaraan bagi masyarakat adat sehingga mempunyai akses terhadap hak-hak kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam (lw).
.jpeg)
