Pushidrosal Raih Penghargaan Atas Perannya Pada Penetapan Batas Maritim

Jakarta (WartaMerdeka) – Pemerintah apresiasi kepada Tim Teknis Penanganan Delimitasi Penetapan Batas Maritim (PBM) RI periode 2015-2019, diberikan me

Atas perannya bantu Kemlu dalam perundingan batas maritim, Pushidrosal diberi penghargaan

Jakarta (WartaMerdeka) – Pemerintah apresiasi kepada Tim Teknis Penanganan Delimitasi Penetapan Batas Maritim (PBM) RI periode 2015-2019, diberikan melalui Direktur Hukum Perjanjian Kewilayahan (HPK) Ditjen HPI Kementerian Luar Negeri/Kemlu Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Djundjunan kepada Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL atau Pushidrosal (8/12).

Apresiasi diberikan atas capaian tim teknis perundingan perbatasan maritim berkaitan tugasnya menangani penetapan Batas Maritim Indonesia dengan negara tetangga di kurun waktu 2015 sampai 2019.

Sebanyak 17 perwira Pushidros TNI AL mendapat penghargaan dari Pemerintah.

Seperti diketahui, Pushidrosal merupakan staf teknis Kemenlu dalam berbagai perundingan penetapan batas maritim dengan negara tetangga.

Pihak Kemlu menyebut, antara lain, jajaran TNI AL adalah mitra strategis diplomasi. Peran dan dukungannya melalui Pushidrosal sebagai bukti nyata penguatan diplomasi, khususnya dalam penerapan diplomasi kedaulatan.

Menlu dan jajarannya, salut atas kontribusi Pushidrosal atas dedikasi dan kontribusinya, dan berharap kerja sama ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan dalam menegosiasikan penetapan batas wilayah maritim NKRI.

Sementara itu, Kapushidrosal Laksda TNI Agung Prasetiawan merasa bangga karena dapat menyaksikan penyampaian apresiasi dari pemerintah kepada perwira Puhidrosal sebagai tim teknis penanganan penetapan batas maritim RI Tahun 2015-2019, meski di masa Pandemi Covid-19.

Pada hakekatnya tugas yang diemban juga memiliki korelasi dengan tanggung jawab moral bagi Kapushidrosal sendiri sebagai pimpinan Pushidrosal dan chief Hydrographer Indonesia.

Penghargaan ini memiliki makna, Pushidrosal emban fungsi ganda untuk mendukung kepentingan pembangunan maritim nasional maupun pertahanan, serta sebagai representasi kelembagaan hidrografi nasional pada lingkup regional dan internasional (lw).