loading...
Home » » Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur Di Kepulauan Mentawai

Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur Di Kepulauan Mentawai

Posted by WARTA MERDEKA on 2021-01-12

Meski masih tertinggal, sebentar lagi Kepulauan Mentawai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus/KEK
Jakarta (WartaMerdeka) – Kepulauan Mentawai merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, terdiri atas empat pulau besar, yakni Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan, dengan jumlah gugusan pulau sebanyak 99 pulau. Kondisi geografis Kepulauan Mentawai juga didominasi oleh kawasan hutan, yakni mencapai lebih dari 80 persen luas wilayahnya.

Mengacu pada kebijakan nasional, Kepulauan Mentawai ditetapkan sebagai daerah pulau-pulau kecil dan terluar melalui Keputusan Presiden Nomor 6/2017, juga sebagai satu-satunya daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Presiden Nomor 63/2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal.

Oleh karena itu, Kepulauan Mentawai membutuhkan infrastruktur yang mendukung, untuk mewujudkan poin kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), dari Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi bersama K/L (Kementerian/Lembaga) terkait, telah memulai berbagai program mendorong kemajuan infrastrukturnya, khususnya di Pulau Siberut, mulai akses internet, pembangunan jalan trans Mentawai, hingga KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mentawai.

Ketersediaan kebutuhan broadband menjadi sebuah aspek penting di tengah masa pandemi Covid-19, mengingat semua hal dilakukan secara digital, seperti bekerja dari rumah, belajar jarak jauh, maupun konsultasi kesehatan.

Menyadari urgensi yang ada, Kemenko Marves pun berkoordinasi dengan Dirjen Penyelengaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi sejak 17 Juni 2020. Kini, melalui Badan Aksesibilitas Telekomunkasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) telah ada akses internet bagi sekolah dan jaringan telekomunikasi di daerah blank spot.

Pemerintah juga akan membangun Jalan Trans Mentawai di sisi barat Pulau Siberut. Ruas jalan yang dimaksud adalah Sigapokna-Labuhan Bajau sepanjang 18,4 kilometer/km, Sigapokna-Simalegi 69,92 km, Simalegi-Simatalu 21,3 km, Simatalu-Sagalubek sepanjang 50,04 kilometer, dan Sagalubek-Taileleu 48,61 km.

“Pembangunan ruas ini menjadi sangat krusial karena di Labuhan Bajau sedang dibangun sebuah pelabuhan yang diharapkan dapat selesai pada 2021. Ditambah lagi, masih ada perkampungan masyarakat yang belum memiliki akses jalan,” ungkap Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves Djoko Hartoyo (11/1).

Saat ini, 90 persen dari trase jalan di lintas Timur, yakni sejauh 188,2 km telah dibuka. Sedangkan di lintas barat sedang dalam tahap pengusulan untuk dibangun jalan dari Desa Peipei ke Labuhan Bajau sepanjang 208,56 km. Pada 2020, pemerintah telah memeriksa kesiapan Jalan Trans Mentawai dan di  2021 akan ditinjau kembali kriteria kesiapan Jalan Trans Mentawai lintas barat.

 Pemerintah juga berupaya untuk mendirikan KEK Mentawai. Beberapa strategi telah dirancang untuk KEK Mentawai. Pertama, pembangunan pariwisata bahari, karena dalam PP Nomor 50/2011 Kepulauan Mentawai ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Kedua, berlandaskan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/2016 tentang Penetapan Mentawai sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, Mentawai akan memperoleh pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketiga, pembangunan infrastruktur kepulauan. Keempat, pengembangan SDM (ma).

Terimakasih sudah membaca & membagikan link WARTA MERDEKA

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Warta Merdeka Indonesia