Rehabilitasi mangrove sangat erat kaitannya dengan agenda perubahan iklim dunia dimana Indonesia ikut berperan Jakarta ( WartaMerdeka ) – ...
 |
| Rehabilitasi mangrove sangat erat kaitannya dengan agenda perubahan iklim dunia dimana Indonesia ikut berperan |
Jakarta (WartaMerdeka) – “Saya minta kita coba kalau bisa 150.000 Ha dilakukan tahun ini dengan kriteria lahan kritis dan rawan tsunami,” ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan dalam rapat virtual lintas kementerian dan lembaga (K/L). Terkait hal itu, kriteria usulan provinsi yang menjadi prioritas program rehabilitasi mangrove meliputi lahan kritis, daerah rawan bencana tsunami, daerah terancam abrasi pantai, serta memiliki Pelabuhan Green Port/CSR perusahaan.
Pemerintah terus mengawal pengelolaan ekosistem mangrove nasional, dipimpin Kemenko Marves. Program rehabilitasi mangrove ini dilakukan atas Perpres nomor 120/2020, dengan target seluas 600.000 Ha, dilaksanakan pada Sembilan provinsi di 2021 hingga 2024. Sementara target untuk 2021 ini, diharapkan sebesar 150.000 Ha sudah bisa dilaksanakan rehabilitasinya.
Saat ini, ketersediaan luasan lahan kritis mangrove di 2021 sebesar 182.313 Ha. Mengacu pada data tersebut, Luhut minta perlunya One Map Mangrove agar tidak terjadi tumpang tindih atau klaim berganda dalam pendataan lokasi. Terkait strategi pendanaan rehabilitasi mangrove 2021, 84 persen akan bersumber dari APBN termasuk dari Anggaran Bantuan Tambahan (ABT) melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan 16 persen sisanya berasal dari Non-APBN.
Namun di tahun berikutnya, alokasi APBN akan berkurang dan digantikan dengan Non-APBN. Salah satunya melalui dukungan mitra strategis dan organisasi internasional seperti World Bank. “Kita lakukan persemaian mangrove skala besar sesuai arahan Presiden. Juga persemaian mangrove yang ada di Mangrove Center serta penyediaan propagul atau bibit mangrove oleh masyarakat,” jelas Luhut.
Untuk melancarkan program ini, diperlukan juga kerja sama dan dukungan dari Pemerintah Daerah. “Kita minta Kemendagri untuk mengoordinasikan supaya provinsi, kabupaten, ikut juga membantu pemeliharaan dari mangrove ini dan mereka juga akan mendapat buahnya dari program ini karena itu menciptakan lapangan kerja,” ajak Luhut.
Selanjutnya, Luhut juga membahas potensi carbon credit yang dapat dioptimalkan melalui program rehabilitasi mangrove. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hiidup dan Kehutanan/KLHK akan mengidentifikasi lokasi yang sesuai untuk dijadikan pilot project carbon trading dan sedang dipersiapkan pula regulasi yang mengatur terkait kegiatan perdagangan karbon.
Menanggapi hal tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya menyebut, program ini sangat penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi perhatian internasional karena akan berpengaruh pada climate change agenda. “Berita gembiranya di climate change Indonesia sudah di kategori medium. Kita itu sedikit lagi jadi negara yang baik untuk contoh climate change yang bagus. Tadi ada arahan Pak Menko untuk One Map Mangrove, kami sudah ada datanya per provinsi dan petanya juga sudah ada tinggal ambil saja,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan dari Kementerian PPN / Bappenas, serta Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen (ma).
.jpeg)
