loading...
Home » » Sebanyak 637 Ribu Mangrove Kritis, Pemerintah Sigap Membenahi

Sebanyak 637 Ribu Mangrove Kritis, Pemerintah Sigap Membenahi

Posted by WARTA MERDEKA on 2021-01-12

Pemulihan dan pemanfaatan Mangrove dilakukan gotongroyong, lintas kementerian/lembaga
Jakarta (WartaMerdeka) – Pemerintah berkomitmen untuk mengimplementasikan secara nyata pemulihan dan perlindungan mangrove. Dari luas lahan kritis 637 ribu hektar, sudah dilakukan rehabilitasi seluas 17 ribu hektar tahun lalu. Adapun sasaran indikatif rehabilitasi hingga 2024 yaitu 620 ribu hektar.

“Belajar dari pengalaman sebelumnya, kita plot target sekian biasanya di lapangannya akan bertambah,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan/LHK Siti Nurbaya, saat Rakor Pengelolaan Mangrove Nasional, dipimpin Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual (11/1).

Siti menjelaskan, rencana rehabilitasi mangrove di 2021 seluas 124 ribu hektar (20%), 2022 seluas 155 ribu hektar (25%), 2023 seluas 155 ribu hektar (25%), dan 2024 seluas 187 ribu hektar (30%). Untuk mencapai target tersebut, tambah Siti,hal pertama yang penting dilakukan yaitu penguatan koordinasi kementerian dan lembaga (K/L) baik di tingkat nasional, maupun antar strata pemerintahan.

Dana rehabilitasi mangrove yang bersumber dari APBN 2021 sendiri baru mencakup areal seluas 1.250 hektar. Sehingga, diperlukan perluasan aspek anggaran melalui kerjasama internasional seperti hibah luar negeri yang disinergikan lintas K/L. Kini, sudah ada kerjasama KfW Jerman dan KLHK  senilai 20 juta Euro, serta sedang  berproses dukungan dari World  Bank melalui (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP yang masih dalam pembahasan bersama Bappenas senilai lebih dari 200 juta USD.

Upaya percepatan implementasi sudah dilakukan pemerintah, diantaranya melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Adapun mandat percepatan implementasi rehabilitasi mangrove kepada BRGM di 9 Provinsi seluas 600 ribu hektar yaitu Sumut, Riau, Kepri, Babel, Kalbar, Kaltim, Kaltara, Papua, dan Papua Barat.

“Target 600 ribu hektar ini merupakan target nasional. Bukan berarti seluruhnya dilakukan oleh BRGM, tapi bersama dengan KLHK, KKP, juga pemegang izin tambang kita wajibkan untuk melakukan rehabilitasi mangrove, serta CSR dunia usaha,” jelas Siti.

Upaya lainnya, melalui riset dan kajian terapan, serta pembangunan persemaian modern dan World Mangrove Center. “Selain itu, sudah harus dimulai mengatur tentang regulasi teknis tentang mangrove, termasuk aspek-aspek lain juga harus kita ajak untuk menata mangrove, dan memperbarui One Map Mangrove Nasional,” sambungnya.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memaparkan, rencana Mega Mangrove Center di banyak lokasi di Pulau Jawa, didukung dana World Bank. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan tentang World Mangrove Centre di Kalimantan Timur bagian Utara, dengan dukungan hibah Jerman, melalui Project Forest Program (FP) VI "Protection of Mangrove Forest".

Sementara Menko Luhut  menggarisbawahi, manfaat ekosistem mangrove mampu mengurangi 10 – 31 % emisi tahunan dari sektor penggunaan lahan. Nilai simpanan karbon seluruh mangrove di Indonesia mencapai 3 Gigaton. Mangrove juga menjadi pelindung daratan dari angin kencang, gelombang besar akibat perubahan iklim. Serta, mampu meningkatkan produktivitas perikanan, kepiting, dan silvofishery. Manfaat lain yaitu ekowisata dan produk turunan seperti dodol, sirup, keripik, dan lain-lain.

Luhut menekankan peran masing-masing K/L untuk mencapai sasaran rehabilitasi dan perlindungan mangrove. Termasuk peran Menparekraf membina desa ekowisata dan Menteri PPDT yang diharapkan membangun desa mangrove binaan selain KLHK, KKP, BRGM, Kemenkeu dan BAPPENAS (ma).

Terimakasih sudah membaca & membagikan link WARTA MERDEKA

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Warta Merdeka Indonesia