Komnas HAM Dukung TNI-Polri Lakukan Pengamanan di Papua

Jakarta (WartaMerdeka) – “Karena kita negara yang berdaulat, tentu kalau ada kelompok tertentu bersenjata apalagi melakukan tindakan-tindakan melawan

Kehadiran TNI-Polri di Papua justru membuat masyarakat setempat merasa aman

Jakarta (WartaMerdeka) – “Karena kita negara yang berdaulat, tentu kalau ada kelompok tertentu bersenjata apalagi melakukan tindakan-tindakan melawan hukum mengganggu masyarakat, stabilitas politik, itu kewajiban TNI-Polri untuk melakukan langkah efektif dan terukur, sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia,” ucap Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Taufan Damanik pada acara Rapim TNI-Polri 2021 beberapa waktu lalu, di tayangkan melalui Channel YouTube Tribrata Humas Polri (15/2). Dirinya tak pernah setuju penarikan personel TNI-Polri bertugas di Papua karena  salah satu pelindung HAM itu TNI-Polri.  

Kalau TNI-Polri tidak mengambil peran, tentu masyarakat kita akan mengalami berbagai tindakan persekusi kekerasan dan lain-lain. Ketua Komnas HAM mengatakan, ada pihak- pihak yang justru melemahkan kekuatan TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. “Bagaimana mungkin TNI-Polri dipulangkan dari Papua sementara ada masalah di sana,” ujarnya.

Ahmad menyebut, terkait kasus kekerasan yang terjadi dalam penanganan Papua, Komnas HAM mengakui kekerasan juga terjadi dilakukan dari KKB (Kelompok Krimima; Separatis Bersenjata). Bahkan KKSB kadang-kadang sangat brutal melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil.

Ketua Komnas HAM menegaskan, sebagai salah satu institusi yang melindungi HAM, TNI-Polri harus diperkuat di Papua, sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin keamanan masyarakat Papua yang di teror tersebut, menjadi korban beringasnya KKB.

Hal senada pernah juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD beberapa waktu lalu. Saat itu Mahfud membantah kabar masyarakat Papua menginginkan TNI-Polri agar segera angkat kaki dari Bumi Cenderawasih. Justru kehadiran aparat keamanan tersebut juga tak lepas dari permintaan masyarakat Papua itu sendiri.

Pandangan dari Ketua Komnas HAM dan Menko Polhukam ini, sekaligus sebagai jawaban dari pernyataan Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid yang mendorong supaya DPR mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua selama ini dilakukan TNI-Polri. Usman berasumsi, pendekatan yang dilakukan TNI-Polri membuat warga semakin ketakutan dan memperburuk kepercayaan masyarakat Papua tehadap pemerintah (bp).