loading...
Home » » Pasca Banjir, KLHK Kawal Pemda Kalsel Rancang Aksi Pemulihan

Pasca Banjir, KLHK Kawal Pemda Kalsel Rancang Aksi Pemulihan

Posted by WARTA MERDEKA on 2021-02-06

Wamen LHK Alue Dohong pimpin rapat rencana aksi pemulihan pasca banjir Kalsel
Jakarta (WartaMerdeka) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK pantau terus kondisi Kalimantan Selatan (Kalsel), pasca terjadinya banjir besar Januari lalu. Sebelumnya pada Rapat Koordinasi secara daring, Wakil Menteri (Wamen) LHK, Alue Dohong dengan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor (26/1), telah mengkaji beberapa aspek perlu disiapkan dalam upaya Pemulihan Lingkungan pasca banjir Kalsel.

Salah satunya penyiapan Early Warning System (metode peringatan dini) tentang banjir. Oleh karenanya Provinsi Kalsel telah menyusun kerangka rencana aksi integratif berbasis metode rapid assessment. Kerangka ini  berisi rencana analisis berbagai faktor, baik alam maupun antropogenik. Lalu,  akan diwujudkan sebagai aksi strategis jangka pendek, menengah, dan panjang meliputi tindakan vegetatif, sipil teknis, pemberdayaan masyarakat, serta kebijakan regulasi dan antisipasi, hingga mekanisme pelaksanan dan strategi pembiayaannya.

Kajian dilakukan fokus pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dan DAS Tabunio, dengan mempertimbangkan kondisi curah hujan yang memicu banjir pada Januari 2021 lalu dan 5 tahun terakhir. Dari kajian awal, terungkap jika perlu dikaji lebih rinci di Daerah Tangkapan Air (DTA) Alalak, DTA Amandit, DTA Riam Kanan, DTA Tabalong Kiwa, DTA Negara, DTA Tapin, DTA Batang Alai dan DTA Pulau Laut.

Dari kajian ini, diharapkan akan menghasilkan peta dan profil kawasan banjir setiap DTA, model banjir setiap DTA, matrik kebutuhan infrastruktur ekologis, rencana aksi tingkat tapak setiap DTA, skema pembiayaan pembangunannya, dan Mekanisme pelaksanaannya.

Menanggapi rencana aksi itu, KLHK sangat mengapresiasinya. "Dokumen rencana kajian ini harus difinalisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama agar kita segera bisa kerja, kalau besok bisa selesai, bagus, agar nanti kita lapor ke Bu Menteri LHK untuk kemudian dilaporkan kepada Bapak Presiden" ujar Wakil Menteri LHK, Alue Dohong saat rapat secara daring dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, di Jakarta (3/2).

Tambahan dari KLHK meliputi pertama, pada komponen faktor penyebab/akar masalah ditambahkan aspek pengelolaan sampah mengingat lebih dari 50% wilayah Kalsel didominasi peruntukan lain, seperti pemukiman. Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi sangat penting.

Kedua pada komponen aksi, perlu ditambahkan komponen perkebunan dan pertambangan terkait dengan Strategi Tindakan Vegetatif dan Tindakan Sipil Teknis. Demikian pula pada strategi pemberdayaan masyarakat dalam bentuk aksi edukasi masyarakat dalam pengelolan Sampah.

KLHK juga menambahkan beberapa program, terkait rencana aksi, baik jangka pendek, menengah dan panjang, seperti relokasi kewajiban rehabilitasi DAS (5 pemegang IPPKH), kajian kualitas air void dan potensi pemanfaatannya, fasilitasi percepatan pemulihan lingkungan akibat pertambangan dan perkebunan dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, penyelesaian Raperda pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, kajian mikro zonasi (RTRW) berbasis pengendalian banjir, kajian relokasi pemukiman rawan banjir, optimalisasi saluran drainase perkotaan, edukasi pengelolaan sampah, dan pengembangan sistem peringatan dini banjir rob.

Alue Dohong berharap Pemerintah Kalsel akan lebih banyak berperan dalam menyusun rencana aksi strategis ini. "Karena yang paling tahu kondisi adalah Pemerintah Kalsel," jelasnya. Penyusunan hasil kajian secara menyeluruh dan rekomendasi penanganan bersifat komprehensif dan integratif ini direncanakan selesai pada Desember 2021.

"Kalau sudah selesai semua ini, kita harus rapat dengan kementerian/lembaga lainnya untuk tindak lanjut, dan Rapat ini akan dipimpin Pak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi," tegas Alue (lh).

Terimakasih sudah membaca & membagikan link WARTA MERDEKA

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Warta Merdeka Indonesia