Wakil Menteri Desa PDTT: KKB Tak Berhak Terima Dana Desa

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi mengatakan, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) t

Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Jakarta (WartaMerdeka) – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi mengatakan, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak berhak mendapat Dana Desa. Menurutnya, hanya warga yang berhak (14/3).

Seperti diketahui, KKB baru saja melakukan aksi terror lagi (12/3), menyandera pesawat perintis milik Susi Air jenis Pilatus PC-6 S1-9364 PK BVY di Kabupaten Puncak, Papua. “Mereka menyandera dengan alasan kecewa terhadap Kepala Kampung setempat yang tidak memberikan dana bantuan desa untuk mendukung aksi mereka,” jelas Budi.

Menyikapi kejadian ini, Budi menyebut, dana desa digunakan untuk tugas prioritas nasional, ketahanan pangan, penanggulangan Covid-19, dan infrastruktur desa. “Dana bantuan desa itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan desa, tidak untuk organisasi kriminal atau separatis bersenjata macam KKB ini,” tambahnya.

Sebagai contoh penggunaannya, Dana Desa di Ilambet, Ilaga, Puncak, Papua, digunakan untuk Posyandu sebesar Rp 64 juta, serta untuk pemeliharaan jalan sebesar Rp 50 juta dan rehabilitasi rumah sebesar Rp168 juta. Kemudian, peningkatan kapasitas perangkat desa sejumlah Rp 55 juta dan penanganan keadaan mendesak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp 504 juta.

Karena itu Budi menyesalkan kejadian penyanderaan oleh KKB tersebut. Ia berharap aparat keamanan untuk menindak tegas apa yang dilakukan oleh KKB. “Sangat tidak pantas. Aparat keamanan harus bertindak tegas. Ini persoalan hukum dan keamanan,” tegas Budi (lw).