Kebijakan Work From Bali Dorong Pemulihan Parekraf Bali

“Selama ini Bali menjadi primadona pariwisata di Tanah Air sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar di sektor pariwisata. Tapi kali ini, Bali per

Bali masih menjadi fokus Pemerintah untuk digairahkan kembali sektor pariwisatanya

Jakarta (WartaMerdeka) –  “Selama ini Bali menjadi primadona pariwisata di Tanah Air sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar di sektor pariwisata. Tapi kali ini, Bali perlu uluran tangan kita. Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) sudah lebih dahulu melakukan WFB pada kuartal pertama di 2021, kita berharap kebijakan ini bisa tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat waktu untuk mempertahankan perekonomian sektor parekraf di Bali,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Di hadapan media saat acara weekly press briefing di Gedung Sapta Pesona, Jakarya (24/5), Sandiaga menginginkan kebijakan untuk bekerja dari Bali atau Work From Bali/WFB bagi aparatur sipil negara (ASN) tepat manfaat, guna membantu dan memulihkan perekonomian sektor parekraf di Pulau Dewata yang terpuruk akibat pandemi.

“Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk WFB. Masih menggunakan anggaran yang lama sehingga bisa dikelola dengan efisien. Realisasi anggaran belanja pemerintah ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali secara bertahap yang tumbuh minus 5,24 persen pada kuartal I dibanding pada kuartal IV tahun 2020,” tambahnya.

Seperti diketahui, pada tahun lalu, perekonomian di Bali turun -12 persen dan pada kuartal pertama 2021 masih minus 9 persen. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada Februari 2021 untuk hotel berbintang di Bali sebesar 8,99 persen atau minus 2,16 poin (m-o-m) dan hotel non bintang 7,70 persen atau plus 1,00 poin (m-o-m).

“Skema bekerja di Bali hingga saat ini masih dalam tahap untuk dirumuskan. Tidak hanya ASN, pihak swasta juga diarahkan untuk dapat menggelar kegiatan atau pertemuan di daerah termasuk Bali dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Pariwisata merupakan salah satu sektor dengan tingkat multiplier effect yang tinggi. Sehingga dengan kebijakan ini juga diharapkan akan mendongkrak sektor lain seperti transportasi dan lainnya,” katanya.

Terkait Dana Hibah Pariwisata dan Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) Sandiaga Uno juga menjelaskan telah mengusulkan Dana Proram Pemulihan Ekonomi (PEN) TA 2021 untuk Sektor Pariwisata sebesar Rp3,7 triliun kepada Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dengan cakupan penerima hibah yang lebih luas dibandingkan dengan Dana Hibah Pariwisata di 2020.

Kemenparekraf sudah memulai Work From Bali sejak 2020

Untuk BIP (bantuan insentif Pemerintah), sebagai program tahunan yang diselenggarakan sejak 2017, bertujuan memberikan tambahan modal kerja dan/atau investasi aktiva tetap kepada pelaku usaha parekraf. “Di tahun 2020, penyaluran BIP dianggarkan sebesar Rp24 miliar dan di tahun ini sebesar Rp60 miliar. Selain itu BIP juga tidak ada prioritas destinasi, terbuka untuk seluruh indonesia (tidak ada kuota, batasan) karena sifatnya berupa seleksi, melalui penilaian oleh kurator,” bebernya.

Namun bagi usaha di DSP (destinasi wisata super prioritas seperti Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur dan Likupang), atau daerah tertentu/memiliki unsur tertentu (seperti sociopreneur, memiliki dampak sosial/lingkungan) bisa menjadi nilai tambah dalam penilaian. Pendaftaran program BIP (open submission) akan dibuka pada 4 Juni 2021 dan ditutup 4 Juli 2021 (ag/lw).