loading...
Home » » Pesan Indonesia Di Forum Kehutanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pesan Indonesia Di Forum Kehutanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Posted by WARTA MERDEKA on 2021-05-01

Di Forum dunia, Indonesia memaparkan peran hutan sebagai bagian dari solusi global
Jakarta (WartaMerdeka) – Delegasi Republik Indonesia (DELRI) terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kemenlu, BAPPENAS, dan PTRI New York, hadiri The 16th United Nations Forum on Forest (UNFF) atau Forum Kehutanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang persidangannya dilakukan secara virtual selama 5 (26 – 30 April) menggunakan paltform interprefy.

Ada 2 agenda intervensi oleh Indonesia, disampaikan Ketua Delegasi RI, Agus Justianto. Pertama disampaikan pada High Level Round Table (HLRT), dihadiri para Menteri Kehutanan beberapa negara anggota, membahas agenda kemajuan pengelolaan kehutanan terkait dampak dari Covid-19.

Sesuai arahan Menteri LHK, dalam HLRT ini, Agus Justianto paparkan bagaimana hutan menjadi bagian dari solusi krisis global. Khususnya pada perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi dan degradasi lahan, ketidaksetaraan dan kemiskinan pasca Covid-19. Serta upaya Indonesia menarik sektor swasta terlibat dan berkontribusi secara lebih efektif untuk mengatasi krisis global.

Agus yang juga menjabat Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK menyampaikan, Indonesia terus fokus berkomitmen memperbaiki lingkungan hidup dan kehutanan. Ada dua kemajuan pada sektor ini, yaitu bidang kehutanan dan kebijakan pemulihan ekonomi. Di kehutanan, Indonesia berhasil menghentikan konversi hutan alam dan lahan gambut seluas 66 juta hektar, lebih besar dari luas gabungan Inggris dan Norwegia.

“Tahun lalu kami telah mencapai laju deforestasi terendah dalam beberapa dekade, serendah 0,1 juta hektar, sekaligus memangkas 82% kebakaran hutan kami. Semua ini dicapai saat dunia menyaksikan meningkatnya deforestasi serta kebakaran hutan yang merusak di berbagai negara,” ucap Agus. Indonesia kini sedang merehabilitasi 620.000 hektar hutan bakau hingga 2024. Ini merupakan kegiatan rehabilitasi terluas di dunia dengan serapan karbon empat kali lipat dibandingkan dengan hutan tropis.
Ketua Delegasi Indonesia Agus Justianto
“Mengatasi situasi pandemi ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu menggairahkan perekonomian melalui beberapa intervensi antara lain mendukung UMKM, percepatan pembangunan hutan rakyat, dan berbagai dukungan industri berbasis kayu yang dipadukan dengan dukungan pemerintah terhadap pemenuhan persyaratan pasar seperti jaminan legalitas kayu,” jelasnya.

Agenda kedua, Indonesia menyampaikan progres implementasi rencana strategis PBB pada sektor kehutanan di 2017 – 2030, membahas kontribusi sukarela negara anggota di tingkat nasional dan tindaklanjutnya. Disini, tambah Agus, Indonesia menyoroti beberapa kemajuan dalam Kontribusi Nasional Sukarela – Voluntary National Contribution (VNC).

Pada Sidang UNFF ke 14 di 2019, ada lima target Indonesiajuan yang disejajarkan dengan rencana strategis PBB di sektor kehutanan. Pertama, berupaya menekan laju deforestasi menjadi 0,45 juta ha. Dan Indonesia telah melampaui target untuk menekan laju deforestasi yaitu secara substansial, mengurangi laju deforestasi hingga 0,1 juta ha pada 2020.

Kedua, Indonesia telah melampaui target alokasi perhutanan sosial total seluas 12,7 juta ha. Per Maret 2021, terdapat 4,5 juta hektar akses perhutanan sosial dialokasikan kepada hampir 7000 kelompok tani hutan, 930 ribu kepala keluarga yang dibantu 1.250 penyuluh. Hal ini melahirkan 7.529 kelompok usaha perhutanan sosial dan berhasil meningkatkan produktivitas dan nilai komoditas pertanian dan non pertanian, serta industri kecil pedesaan.

Ketiga, mempromosikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan juga Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari. Keempat, Indonesia telah membentuk Badan Publik Pengelolaan Dana Lingkungan atau BPDLH di bawah Kemenkeu, bertugas mengelola dana untuk berbagai bidang terkait lingkungan seperti kehutanan, perdagangan karbon, jasa lingkungan, pertanian, kelautan, dan perikanan.

Kelima, Indonesia melalui KLHK secara aktif telah mendorong kepemimpinan penyetaraan gender dengan mengangkat aparatur pemerintah perempuan pada posisi manajemen. Dilanjutkan dengan melembagakan kebijakan/memfasilitasi perempuan dalam menjalankan fungsinya, termasuk penyediaan ruang laktasi (ma).

Terimakasih sudah membaca & membagikan link WARTA MERDEKA

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Warta Merdeka Indonesia