loading...
Home » » Luhut Harap Penurunan Mobilitas Di Jateng Dan DIY Turun 30%

Luhut Harap Penurunan Mobilitas Di Jateng Dan DIY Turun 30%

Posted by WARTA MERDEKA on 2021-07-07

Pemerintah Pusat terus pantau pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali
Jakarta (WartaMerdeka) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan berharap penurunan mobilitas warga di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bisa turun 30% atau bahkan 50%. Hal itu diungkapkannya saat rapat koordinasi (Rakor) Implementasi PPKM Darurat di Jateng dan Yogyakarta (6/7).

“Saya mau coba kita menyampaikan monitoring harian efektifitas PPKM Darurat Jateng dan Yogyakarta. Saya mulai dengan mobilitas dengan penurunan mobilitas di keduanya mengalami kenaikan sekitar 15%, namun itu masih di bawah target. Saya harap pencapaian penurunan mobilitas harus minimal 30% kalau bisa 50%,” ucap Luhut.

Dikemukakan Luhut, terjadi peningkatan penurunan mobilitas warga di seluruh kabupaten/kota di Jateng. Berdasarkan urutan teratas, yakni Banjarnegara, Kudus, Purbalingga, Boyolali, Banyumas, dan Grobogan daerah paling rendah.

“Ada google traffic, night light NASA, dan facebook mobility yang akan menjadi acuan. Kita akan cek mobilitas itu di sini. Jadi apa yang dibikin Kapolda dan Pangdam saya akan cek, kita harus bisa di atas 30% penurunan mobilitas, dengan paling baik 50%. Kalau makin lama penurunannya, makin lama pula ini terjadi dan makin payah ekonomi kita. Presiden memerintahkan jangan lama lama mengenai masalah ini”, jelas Luhut.
Diharapkan pergerakan masyarakat di Jateng dan DIY terus menurun untuk kendalikan pandemi 
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi memaparkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, yakni Gubernur Jateng mengenai hal ini.

“Kami telah rapat dengan gubernur mengenai solusi yang bekerja di sektor esensial dan kritikal yaitu akan diberikan surat keterangan bekerja, dan kami sudah briefing bersama Kapolres, Dandim, dan pihak terkait telah memerintahkan daerah kabupaten kota untuk mendata kantor atau tempat yang merupakan esensial dan kritikal untuk memberikan surat keterangan kepada karyawannya untuk dapat dipetakan”, terang Luthfi (lw).

Terimakasih sudah membaca & membagikan link WARTA MERDEKA

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Warta Merdeka Indonesia