Luhut: Jangan Sampai Ada Orang Tidak Bisa Makan!

“Sekali lagi saya minta dipastikan, jangan sampai ada rakyat yang gak bisa makan. Saya minta kalian lakukan patroli, cek dimana ada warga yang gak bis

Sasaran vaksin juga diarahkan ke daerah pinggiran

Jakarta (WartaMerdeka) – “Sekali lagi saya minta dipastikan, jangan sampai ada rakyat yang gak bisa makan. Saya minta kalian lakukan patroli, cek dimana ada warga yang gak bisa makan, segera datangi, bantu,” ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, sekaligus Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Luhut menekankan kepada Pangdam dan Polda, terutama saat PPKM Darurat, untuk memastikan tidak ada masyarakat di wilayahnya masing-masing yang tidak memiliki makanan. Ini disampaikan pada Rapat Laporan Vaksinasi, Implementasi Pembatasan Mobilitas, Optimalisasi Fasilitas TNI untuk Isolasi dan Sembako yang diselenggarakan secara virtual (9/7).

“Saya minta Kapolda dan Pangdam banyak lakukan patroli di daerah pinggiran. Vaksinasi nanti bisa langsung kesana saja, di kawasan pinggiran itu,” tambah Luhut. Menurutnya, pada Juli 2021 ini akan ada penambahan 46 juta vaksin. Penambahan tersebut diarahkan ke daerah pinggiran atau kumuh yang tidak memiliki akses kepada fasilitas kesehatan.

Pemberian vaksin di daerah marjinal tersebut menurut Menko Luhut, perlu dijalankan bersamaan juga dengan pemberian bantuan beras yang saat ini telah disiapkan. Luhut memastikan, negara hadir di tengah rakyat melalui pemberian secara targeted atau tersasar kepada yang membutuhkan. Jadi, pihak TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan (beras).

Masyarakat di daerah pinggiran juga diperhatikan kebutuhan pangannya

“Sekali lagi micro targeted. Vaksin, obat, kemudian bansos yang berupa beras untuk mereka yang berada di kawasan pinggiran harus dapat terlaksana. Jangan sampai mereka tidak bisa makan,” minta Luhut.

Sementara Menteri Sosial, Tri Rismaharini menambahkan, “Bansos (bantuan sosial) beras sesuai kesepakatan sebelumnya akan melalui Bulog, kemudian berdasarkan rapat ini tadi, untuk penyalurannya akan melalui TNI/Polri. Untuk itu kami akan serahkan ke pos-pos TNI/Polri 1.500 paket untuk 100 kabupaten/kota.”

Tak lupa Risma menyampaikan, bagi petugas lapangan yang membutuhkan bantuan pangan dapat mengajukan. Karena menurutnya, para petugas di lapangan juga perlu diperhatikan kesehatannya (ma).