loading...
Home » » Bakamla Bahas Strategi Peringatan Dini Keamanan Laut

Bakamla Bahas Strategi Peringatan Dini Keamanan Laut

Posted by WARTA MERDEKA on 2021-10-15

Letak strategis geografi Indonesia membutuhkan Kerjasama yang efektif dalam menjaga kamla
Jakarta (WartaMerdeka) – "Kami berusaha mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih aktif dalam menjaga kepentingan nasional di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sekaligus mengelola stabilitas keamanan laut di kawasan", ujar Direktur Strategi Kamla Bakamla RI Laksma Bakamla Joko Sutrisno.

Ini dibahas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia/Bakamla RI guna meningkatkan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) di sektor kemaritiman, dalam Rapat Kerja Harmonisasi Strategi Keamanan Laut Bidang Peringatan Dini, di Cikini, Jakarta Pusat (13/10).

Serta untuk mengoptimalisasikan strategi pengawasan serta penjagaan keselamatan dan keamanan laut di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Selain itu, rapat kerja yang di selenggarakan Direktorat Strategi Kamla Bakamla RI bertujuan meningkatkan kerja sama efektif dan efisien antar K/L kemaritiman. Hal itu dapat ditempuh dengan penyamaan pola pikir, sikap dan tindak dalam mengelola keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Menurut Laksma TNI Joko, letak geografis Indonesia yang strategis berdampak pada dinamika lalu lintas pelayaran atau perdagangan internasional. Selain itu, evolusi ancaman keamanan laut yang kian kompleks cenderung melibatkan lintas sektor dan negara. "Kami berusaha mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih aktif dalam menjaga kepentingan nasional di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia sekaligus mengelola stabilitas keamanan laut di kawasan", ujar Laksma TNI Joko.

Jadi, rapat kerja ini untuk identifikasi kemampuan K/L di sektor kemaritiman, khususnya di bidang peringatan dini, dalam mendukung rancangan strategi kolaborasi pengawasan terhadap pelaksanaan hak lintas kapal asing. Tidak hanya itu, upaya meningkatkan kolaborasi pengamanan laut di Sulawesi-Sulu juga dilakukan. Tantangan yang semakin kompleks terhadap ancaman non-tradisional, telah menjadi atensi para penegak hukum di laut dari negara-negara di kawasan.
Bakamla menghimpun berbagai pihak untuk samakan persepsi
“Dibutuhkan sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengawasan, dan penjagaan keamanan laut agar tetap sejalan dengan ketentuan hukum nasional dan/atau konvensi internasional. Identifikasi sumber daya dapat dilakukan guna mendukung implementasi dua rancangan strategi keamanan laut”, paparnya.

Rapat kerja selama dua hari ini secara tatap muka dan daring, diikuti perwakilan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu; Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kemenkeu RI; Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP; Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kemenkumham; Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK; Basarnas RI; Polair; TNI AL; Pemkot Menado; Pemkot Tarakan; Pemkab Gorontalo Utara; Pemkab Buol; dan seluruh jajaran Direktorat Bakamla RI; KPIML; UPH; Biro Perencanaan dan Organisasi; dan Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur (bp).

Terimakasih sudah membaca & membagikan link WARTA MERDEKA

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Warta Merdeka Indonesia