Bakamla RI Pimpin Pelatihan Gakkum Coast Guard Dengan 19 negara

Perwakilan 19 negara dikumpulkan Badan Keamanan Laut/Bakamla RI untuk hadir mengikuti pelatihan Capacity Building (Peningkatan Kapasitas Personel) bid

Kepala Bakamla RI LaksdyaTNI Aan Kurnia ikut hadir secara daring

Jakarta (WartaMerdeka) – Perwakilan 19 negara dikumpulkan Badan Keamanan Laut/Bakamla RI untuk hadir mengikuti pelatihan Capacity Building (Peningkatan Kapasitas Personel) bidang penegakkan hukum lingkup keamanan di laut (coast guard).

Meski kegiatan berpusat di Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) di Semarang, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia turut menyaksikan secara daring Pembukaan Kegiatan oleh Asdep Aspasaf Kemenko Polhukam Pribadi Setiono, mewakili Menko Polhukam (4/10).

Bakamla RI yang telah menjadi leading sector dalam Pilar Capacity Building sejak 2008 di forum Heads of Asian Coast Guard Agency Meeting (HACGAM). Kali ini kembali mengumpulkan perwakilan negara-negara anggota HACGAM dalam pelatihan secara daring, bertajuk "Law of the Sea and Maritime Enforcement Training", berlangsung hingga Jumat (8/10).

Selain Indonesia, negara-negara yang berpartisipasi adalah Australia, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Hong Kong, India, Jepang, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Turki, dan Vietnam.

Walaupun kegiatan dilangsungkan secara daring, tidak mengurangi minat dan antusiasme negara anggota HACGAM dalam mengirimkan perwakilannya sebagai partisipan. Kegiatan ini sangat esensial dalam meningkatkan wawasan dan pemahaman personel terhadap hukum laut internasional dan penerapannya. Khususnya dalam penegakan hukum di laut, seiring dengan trend keamanan laut yang sedang terjadi.

Pelatihan Gakkum Coast Guard sangat penting

Sejumlah pakar bidang Hukum Laut Internasional hadir. Seperti Guru Besar Universitas Padjajaran (Unpad) Prof. Dr. Etty R. Agoes, S.H., LL.M., Wakil Dekan Fakultas Hukum Unpad Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D, Dosen Bidang Studi Hukum Internasional Universitas Indonesia Aristyo Rizka Darmawan, S.H., LL.M., Kasubdit Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan Bakamla RI Kolonel Bakamla Hudiansyah Is Nursal, S.H., M.I.L.I.R., International Narcotics and Law Enforcement (INL) Kim Penland, dan Regional Support Office the Bali Process Ni Ni Aung.

Perwakilan lembaga penegakan hukum di laut dari Indonesia turut berpartisipasi. Seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Hukum dan HAM (ma).