Indonesia Kini Miliki Peta Mangrove Nasional

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Kepala BRG

Menko Luhut tekan tanda peresmian Peta Mangrove Nasional

Jakarta (WartaMerdeka) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Kepala BRGM Hartono dan Kepala Badan Informasi Geospasial/BIG Aris Marfai meluncurkan Peta Mangrove Nasional tahun 2021 di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta (13/10).

Peta Mangrove Nasional (PMN) Tahun 2021 ini merupakan hasil  pemutakhiran penyusunan peta yang telah dilaksanakan sejak 2013. “One map mangrove ini merupakan langkah tepat untuk terus maju bekerja merehabilitasi mangrove sesuai agenda Presiden. Kita Programkan untuk G20 juga,” ujar  Luhut.

Pengelolaan mangrove, tambah Luhut, perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan perencanaan yang baik, melalui strategi pengelolaan mangrove yang lebih baik ke depan. “Kami harap setelah launching ini pemeliharaan, rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan dan perawatan ekosistem mangrove harus dipercepat agar target dapat tercapai,” jelasi Luhut.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penyusunan peta tematik mangrove berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian 1:50.000.

Potensi mangrove di Indonesia sangat besar dan strategis

Penyusunan PMN 2021 telah melewati serangkaian tahapan komprehensif, mulai dari koordinasi penyusunan juknis dan kunci interpretasi, Penyiapan citra satelit dan peta pendukung, Pra-pemrosesan (Pre-processing), Interpretasi citra secara visual (digitasi layar), pengendalian mutu tahap I, penentuan titik sampel untuk cek lapangan, cek lapangan, perbaikan hasil interpretasi berdasar cek lapangan, pengendalian mutu tahap II, kompilasi, analisis dan tabulasi, penyusunan laporan dan pembuatan layout peta, sampai dengan Penetapan Peta Mangrove Nasional.

Siti menyebut, one map merupakan label dari one map policy dimana KLHK merupakan wali data one map dengan tematik mangrove. “Peta itu jangan hanya dilihat sebagai kartografik atau gambar namun terdapat unsur politik di dalamnya ada rule based, aturan main, kebijakan-kebijakan dan kemudian didelineasi artinya ditentukan garis garisnya sehingga semua kementerian akan terlibat menjaga dan mengelola mangrove dengan baik,” papari Siti.

Hasil analisis data menunjukkan, terdapat perubahan luasan yang cukup signifikan luas eksisting mangrove dari PMN 2013-2019  sebesar 3,311,245 Ha, dan hasil pemutakhiran PMN 2021 menjadi seluas 3.364.080 Ha. Dengan kata lain terdapat kenaikan mangrove eksisting seluas 52.835 Ha (ma).