-->

Notification

×

Indeks Berita

Pemerintah Keluarkan Aturan-Peta Baru Soal Izin PIPPIB

2022-04-14 | 13.29 WIB Last Updated 2022-04-14T06:34:49Z
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan KLHK Ruandha A. Sugardima
Jakarta (WartaMerdeka) – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) pada 2022 Periode I.

Melalui Keputusan Menteri LHK nomor SK.1629/MENLHKPKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022 tanggal 11 Maret 2022, PIPPIB Tahun 2022 Periode I disusun berdasarkan PIPPIB Tahun 2021 Periode II dengan mengakomodir pemutakhiran data pada enam bulan terakhir. Hasilnya, ada tambahan luas areal sebesar ± 372.417 Ha, pada periode sebelumnya seluas ± 66.139.183 Ha menjadi seluas ± 66.511.600 Ha pada PIPPIB di 2022 Periode I ini.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan (PKTL), Ruandha A. Sugardiman pada  media briefing di Jakarta (12/4) menyampaikan, perubahan data ini terjadi karena adanya masukan dari masyarakat tentang hak atas tanah/tanda bukti kepemilikan lainnya, perizinan dan penguasaan lahan yang terbit sebelum Inpres Nomor 10 Tahun 2011 dan/atau sebelum Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011.

“Perubahan ini terjadi juga dikarenakan pemutakhiran data perizinan; pemutakhiran data bidang tanah; perubahan tata ruang dan pemutakhiran kawasan hutan; pemutakhiran perubahan peruntukan kawasan hutan; hasil survei lahan gambut; dan hasil survei hutan alam primer,” ucap Ruandha.

Kita bisa akses informasi PIPPIB
Ruandha menjelaskan, dengan terbitnya ini, maka Gubernur, Bupati/Walikota serta instansi terkait lainnya saat menerbitkan usulan atau rekomendasi penerbitan izin baru, wajib berpedoman pada SK dan Lampiran Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode I.

Kemudian, terhadap instansi pemberi izin kegiatan yang termasuk dalam pengecualian pada PIPPIB wajib menyampaikan laporan kepada MenteriLHK melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan setiap enam bulan sekali.

Sebagai informasi, PIPPIB merupakan kebijakan pemerintah berupa penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut. Ini kebijakan Pemerintah sebagai perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan. Masyarakat bisa akses dan mengunduh informasi terkait geospasial dan PIPPIB 2022 Periode I melalui Sistem Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/SIGAP KLHK) (dh).

×
Berita Terbaru Update