Pemerintah Susun Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional

Jokowi telah memberi mandat untuk rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare kurun waktu 2021–2024. Jadi, Pemerintah fokus rehabilitasi mangrove d

KLHK sudah miliki strategi kelola rehabilitasi mangrove

Jakarta (WartaMerdeka) – Presiden Jokowi telah memberi mandat untuk rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare kurun waktu 2021–2024.

Jadi, Pemerintah fokus rehabilitasi mangrove di 9 provinsi prioritas. Untuk mencapainya, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK dan BRGM menyusun Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional sebagai peta jalan, tata kelola dan garis besar arah pengelolaan mangrove.

Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Dyah Murtiningsih menyampaikan, pengelolaan ekosistem mangrove menjadi tanggung jawab bersama, sepertu Pemerintah Pusat, Pemda, kelompok masyarakat lainnya, Perguruan Tinggi serta LSM terkait.

“Banyaknya pemangku kepentingan dalam urusan pengelolaan dan rehabilitasi mangrove tentu saja harus ada koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi (KISS). Inilah yang harus dilakukan, bekerjanya tidak sendiri-sendiri tetapi saling terintegrasi baik di program maupun pelaksanaan kegiatan,” kata Dyah pada Konferensi Pers di Jakarta (3/8).

Dyah menambahkan, peran dan hubungan antar lembaga dituangkan dalam konsep organisasi dari atas hingga tingkat tapak, terdiri (1) fungsi regulatif, (2) organsisasi dan (3) operasional.

Kemudian, Sekretaris Utama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Ayu Dewi Utari menyebut, BRGM melalui keputusan Presiden Nomor 120/2020 telah diamanatkan memiliki tambahan tugas dan fungsi untuk percepatan rehabilitasi mangrove.

Ayu menerangkan, saat ini rehabilitasi mangrove difokuskan pada 9 provinsi yang memiliki kondisi kerusakan mangrove cukup luas dibanding provinsi lain, yaitu seperti Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.

Prajurit TNI juga terlibat menanam mangrove

Ayu menjelaskan terkait satuan biaya rehabilitasi mangrove dengan rata-rata Rp25.000.000/ha, diperkirakan kebutuhan anggaran untuk melakukan rehabilitasi seluas 600.000 hektare adalah sekurangnya 26 triliun rupiah, dapat dilakukan melalui beberapa skema, yakni APBN atau APBD, investasi (melalui izin usaha jasa lingkungan), kewajiban rehabilitasi DAS, pinjaman atau hibah luar negeri (bilateral, multilateral, via trust fund), CSR perusahaan (baik BUMN, maupun swasta), dan lain-lain.

Ayu pun menjelaskan upaya rehabilitasi mangrove juga turut membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama pandemi Covid-19. Pada Tahun 2021, Ia menyebutkan BRGM bersama KLHK telah melaksanakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PRM) seluas 34.911 hektare di 32 provinsi dengan sumber dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kegiatan ini menunjukkan bahwa rehabilitasi mangrove selain memperbaiki kerusakan ekosistem mangrove dalam jangka panjang tapi juga sudah terbukti secara langsung mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove.

Selain itu, Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM Satyawan Pudyatmoko mengatakan bahwa rehabilitasi mangrove didorong karena ekosistem mangrove memiliki multi manfaat. Peran penting mangrove berwujud dalam jasa ekosistem untuk perlindungan dari abrasi, kenaikan air laut, angin kencang dan tsunami, kepentingan rekreasi, menyediakan berbagai hasil hutan, dan mendukung produksi perikanan laut. “Nilai total ekonomi mangrove Indonesia diperkirakan sebesar USD 1,5 Milyar per tahun,” paparnya (dh).