Sinergi Kemenko Marves-PBB Bangun Agenda Biru Nasional

Wartamerdeka, warta merdeka, berita warta merdeka Wartamerdeka adalah kami

Indonesia bersama PBB ikut pelihara potensi kemaritiman nasional

Jakarta (WartaMerdeka) – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sebagai perwakilan pemerintah berkoordinasi untuk mengatasi permasalahan terkait pengelolaan sumber daya maritim berkelanjutan sesuai target RPJMN (2022-2024). Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Jodi Mahardi di Jakarta baru-baru ini (9/9).

“Indonesia diharapkan dapat menjadi role model terkait penanganan sektor kemaritiman dan kelautan yang melibatkan multipihak. Kami memiliki strategi-strategi pengembangan maritim dan kelautan Indonesia, khususnya bidang industri kelautan dan pangan perikanan,” ucap Jodi.

Jodi menjabarkan, untuk manajemen ekosistem laut adalah manajemen konservasi laut, tata ruang laut dan pesisir, serta pengendalian pencemaran laut.

“Kemitraan strategis Agenda Biru Nasional (Blue Agenda Actions Partnership) adalah kerja sama antara pemerintah Indonesia dan UN (United Nations atau PBB) dengan melibatkan mitra pembangunan untuk mendorong percepatan pembangunan di bidang sumber daya kelautan berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama pemerintah yang tertuang dalam RPJMN, dengan 4 pilar utama : Blue Health, Blue Food, Blue Innovation dan Blue Finance,” jelasnya.

Dengan dasar utama RPJMN 2020-2024 sebagai kerangka, diharapkan dapat mengimplementasikan rencana aksi dan tak sekedar konsep. Disebutkan komponen utama Strategi Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan, dalam RPJMN 2020-2024 yakni pengembangan industri perikanan dan kelautan, pengelolaan ekosistem kelautan, dan dukungan serta sinergisitas lintas sektor.

Terkait pembangunan kemaritiman dan kelautan, UN Residen Coordinator, Valerie Julliand, menyampaikan, pemanfaatan laut yang berlebihan menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut. Tentang kenaikan temperatur secara global akibat pemanasan global. Sehingga pengelolaan laut dapat mewakili model sustainable development.

“Indonesia merupakan salah satu aktor penting yang berkaitan dalam isu kelautan global. Saat ini merupakan kesempatan bersama untuk menunjukkan kemampuan yang mendukung Indonesia sebagai global leader di isu kelautan,” tutur Julliand.

Menurutnya, posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 dapat membuka peluang untuk mengangkat isu terkait Ocean20 kepada pemimpin berikutnya, khususnya mengenai manajemen kemaritiman. Beberapa organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) seperti UNEP, UNDP, FAO, UNIDO, UNESCO, UNOPS, serta UN Woman akan terlibat aktif dalam kemitraan ini.

Indonesia bersama PBB ikut pelihara potensi kemaritiman nasional

“PBB saat ini hadir untuk membantu memfasilitasi isu tersebut bersama Pemerintah Indonesia, dan development agencies. Untuk mencapai tujuan bersama, diperlukan sebuah mekanisme dalam manajemen yang diharapkan dapat membantu koordinasi kita,” ajaknya.

Julliand kemudian menceritakan, PBB bersama Kemenko Marves bekerja sama dalam kerangka Tata Kelola Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional untuk langkah lebih lanjut. Pihaknya juga akan membantu Indonesia dalam Blue agenda yang memiliki modal besar sebagai pemimpin global dalam isu tersebut dan diharapkan berefek besar bagi kemanusiaan dan lingkungan.

Jodi menambahkan, kerja sama dalam National Blue Agenda Actions Partnership sebagai salah satu upaya untuk memetakan potensi sumber daya yang ada dan bersama melakukan percepatan pembangunan di bidang sumber daya maritim. Program ini rencana akan diluncurkan resmi pada 14 November 2022 saat perhelatan Ocean 20 di Bali (ma).

Foto: abri/istimewa