Kemenko Marves Raih Penghargaan Terbaik I JDIH Nasional

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi/Kemenko Marves raih penghargaan terbaik pertama tingkat kementerian dalam Pertemuan Nasional

Menkumham Yasona beri JDIHN I ke Sesmenko Marves Ayodhia

Jakarta (WartaMerdeka) – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi/Kemenko Marves raih penghargaan terbaik pertama tingkat kementerian dalam Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Acara Pemberian Anugerah JDIH Nasional (JDIHN Awards) 2022 diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan secara langsung diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Kemenko Marves (18/10).

Adapun nilai yang diperoleh Kemenko Marves pada tahun ini sebesar 97. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada Kemenko Marves dalam peningkatan pelayanan baik untuk kebutuhan internal Kemenko Marves dan juga kepada masyarakat.

“Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham yang tidak jemu-jemunya memberikan motivasi sehingga JDIH Kemenko Marves dapat terus mempertahankan penghargaan,” ucap Sesmenko Ayodhia yang sedang bertugas di Bali mengawal persiapan G20 saat mengetahui Kemenko Marves meraih penghargaan JDIHN.

Kemenko Marves dinilai memberikan layanan yang baik kepada publik

Pemerintah terus berupaya membangun pusat pangkalan data (database) hukum telah dilakukan secara masif sejak 10 tahun silam sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden RI Nomor 33 tahun 2012. JDIHN merupakan portal berisikan ratusan ribu koleksi baik regulasi maupun non-regulasi, berasal dari ribuan anggota JDIHN terdiri dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), DPRD, serta Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta.

“Saya berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan dalam rangka memberikan layanan hukum kepada masyarakat luas dimanapun berada,” jelas Ayodhia. Kemenko Marves unggul dalam memberikan pelayanan informasi hukum, antara lain tracking rancangan peraturan, digital signature dokumen hukum, traffic monitoring, dan kemudahan memahami regulasi melalui videografis maupun infografis peraturan perundang-undangan (dh).