-->

Notification

×

Indeks Berita

Iklan

Hindari Pemanfaatan Rumah Ibadah Dalam Politik Praktis

2023-01-13 | 08.29 WIB Last Updated 2023-01-13T01:29:32Z
Sarana rumah ibadah sebaiknya dihindari untuk penggunaan politik praktis
Jakarta (WartaMerdeka) – Pemanfaatan rumah ibadah untuk tujuan dan kepentingan politik praktis masih berpotensi menjadi masalah dalam Pemilu 2024. Hal itu dikatakan Satrio Arismunandar, doktor filsafat dari Universitas Indonesia, saat mengomentari webinar tentang Utak Atik Pemilu 2024, yang diadakan Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA di Jakarta (12/1).

Satrio mengingatkan, jangan sampai Pemilu 2024 mengulang atau meniru praktik-praktik politik negatif yang diterapkan di Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia melihat kasus di Pilkada DKI pada 14 April 2017. Waktu itu Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat diusir dari Masjid Al-Atiq, Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, seusai salat Jumat.

“Masjid itu kan Rumah Allah, tempat semua orang Islam –tanpa memandang afiliasi politik dan kepartaian—seharusnya bisa beribadah dengan bebas, aman dan damai. Kok bisa ada perilaku mengusir sesama jamaah Muslim,” ujar Satrio.

Hal itu mengindikasikan masjid sebagai sarana ibadah telah digunakan oleh orang-orang tertentu untuk tujuan politik. “Itu bentuk politisasi masjid, pemanfaatan masjid untuk kepentingan-kepentingan politik praktis,” jelas Satrio.

Menurutnya, rumah ibadah seperti masjid, gereja, kelenteng dan sebagainya harus steril dari praktik dukung-mendukung partai atau kandidat, karena berpotensi memecah belah masyarakat.

“Dampaknya sangat merusak. Apalagi jika secara simplistis digambarkan, seolah-olah dengan mendukung kandidat tertentu lebih dekat ke surga. Sedangkan pendukung kandidat lain dituding lebih dekat ke neraka. Ini contoh ekstrem,” tambahnya.
Satrio Arismunandar
Mengutip Presiden Jokowi di seminar Lemhannas, Agustus tahun lalu, Satrio mengatakan, momen 2024 dan 2029 akan menjadi tahapan konsolidasi yang penting untuk mencapai kematangan demokrasi di Indonesia.

Jokowi waktu itu mengatakan, dua pemilu ke depan harus dapat menjadi tahapan konsolidasi demokrasi. Dimana kelembagaan Pemilu sudah semakin kuat, sehingga proses penyelenggaraan pemilu juga turut disederhanakan (ma).

Foto: abri

Iklan

×
Berita Terbaru Update